Beranda blog Halaman 22

Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Lakukan Kunjungan Monev Hasil Pelatihan Tutor PAUD Tingkat Dasar Di Kabupaten Sarmi

0

Diskominfo Sarmi – Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan tutor PAUD tingkat dasar di Kabupaten Sarmi.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 22 Pebruari 2024.
Maksud dan tujuan dari pada kunjungan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua ini adalah menindaklanjuti rencana tindak lanjut (RTL) pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Tutor PAUD tingkat dasar yang telah dilaksanakan oleh Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua pada tanggal 15 – 19 Januari 2023 di Jayapura bagi Tutor PAUD di 5 kabupaten/kota di Papua.

Sebelumnya,Tim ini terlebih dahulu melakukan Rapat Koordinasi Program bersama Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sarmi, bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Selasa, 20/2/2024.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri antara lain; Tim Monev Pokja PAUD Provinsi Papua 5 orang, Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sarmi 3 orang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi 2 orang, dan guru PAUD sebanyak 5 orang.

Rapat koordinasi di buka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Isaskar Kim, S.Pd.
Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Tim monev Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua yang telah hadir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PAUD di Kabupaten Sarmi.

Isaskar Kim berharap semoga Tim monev dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat memastikan implementasi dari materi pelatihan yang telah diperoleh ke 5 (lima) Tutor PAUD yang ada di Kabupaten Sarmi.

Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua yang terdiri dari ketua, Protasius Lobya, S.Sos., M.Pd, dan Bidang Pengembangan PAUD, Diana Setyaningsih, S.Pd., M.Pd,
dalam kesempatan tersebut memaparkan beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan PAUD di Kabupaten Sarmi.

Dari rapat koordinasi, berhasil disepakati beberapa program yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani bersama antara Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua (Ketua, Protasius Lobya, S.Sos., M.Pd, Bidang Pengembangan PAUD, Diana Setyaningsih, S.Pd., M.Pd), Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sarmi (Yunus Gamay, S.Pd) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Isaskar Kim, S.Pd). (Lampiran Berita Acara, disajikan terpisah).

Tim monev Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua direncanakan akan melanjutkan kegiatannya pada tanggal 21- 22 Pebruari 2024, dengan mengunjungi 5 Lembaga PAUD di Kabupaten Sarmi antara lain : PAUD Sentuhan Hati Keder, TK Ebenhaeser Sarmi, TK Sangkakala Tabrawar, PAUD Elim Bagaiserwar, dan PAUD Maranatha Sarmi.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Sertifikat pelatihan kepada 5 orang guru PAUD.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Kunjungi Anak Stunting Di Kampung Dabe I

0

Diskominfo Sarmi – Sunting menjadi masalah bagi bangsa dan negara mendapatkan perhatian Pemerintah untuk mengatasinya.

Untuk Kabupaten Sarmi Pemda terus menggencarkan berbagai kegiatan untuk penanganan dan pencegahan stunting, salah satunya pembentukan bapa asuh untuk anak stunting setiap OPD di Kabupaten Sarmi, diberikan tugas menangani anak-anak yang mengalami stunting.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sarmi langsung mengunjungi anak-anak yang mengalami stunting di Kampung Dabe 1 Distrik Sarmi Pantai Timur Barat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sarmi, Yavi H. Bernad, S.Sos., M.Si, Senin, 19/2/2024 menuturkan kehadiran timnya ke Kampung Dabe I, karena merupakan bapa asuh bagi anak stunting di sana, tentunya bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang mengalami stunting, terutama memberikan bahan makanan untuk menambah gizi mereka.

“Kami hadir dengan membawa bahan makanan seperti beras, kacang hijau, telur, dan susu sebagai penambah gizi anak, bagi anak-anak stunting,” tandas Yavi.

Dinas diberikan tanggung jawab mendampingi dan menangani anak-anak stunting, untuk Dinas Kearsipan menangani 1 anak yang mengalami stunting di Kampung Dabe I, Distrik Pantai Timur Barat.

Dalam penanganan dinas tersebut melakukan pendampingan melalui pemberian bantuan bahan makanan, karena penyebab terjadinya stunting adalah kekurangan gizi akibat dari asupan gizi anak tidak seimbang.

“Kita berharap masyarakat ikut terlibat dalam penanganan stunting terutama memperhatikan asupan gizi anak-anak dengan pemberian makanan yang bergizi,” ungkap Yavi.

“Kehadiran tim bapa asuh anak stunting dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sarmi, merupakan wujud kepedulian pemerintah tetapi juga kami sebagai bapa asuh di Kabupaten Sarmi,” tutup Yavi.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Pj Bupati Sarmi Pimpin Apel Deklarasi Ikrar Netralitas ASN Pada Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024

0

Diskominfo Sarmi – Pj Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, pimpin Apel Deklarasi Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada tahun 2024.

Kegiatan Apel tersebut turut dihadiri oleh Plt Sekda Sarmi Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si, para Pimpinan OPD, staf ASN dan Honorer di lingkup Pemkab Sarmi, Provinsi Papua, Senin, 12/2/2024.

Apel ditandai dengan pembacaan bersama Ikrar Netralitas ASN, oleh semua unsur ASN.

Pj Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, menyampaikan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan mandat konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat sekaligus wadah aktualisasi hak dan konstitusional.

Kemudian juga aspirasi politik, serta bentuk partisipasi dalam pemerintah secara demokratis.

Oleh karena itu, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.

“Sudah seharusnya hal ini mendapat perhatian dan prioritas dari kita semua, demi menjaga amanah konstitusi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ungkap Mansnembra.

Menurutnya, netralitas merupakan prinsip nilai dasar serta kode etik yang tertuang dalam regulasi yang berlaku, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari seorang ASN.

“Saya ingatkan bahwa netralitas merupakan prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku pelayan publik,” ucapnya.

Tentunya, upaya tersebut tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dari seluruh pihak, seluruh unsur ASN, para pejabat dan pimpinan satuan kerja beserta jajaran, insan pers dan seluruh unsur masyarakat menjadi bagian senteral yang tidak terpisahkan dalam mengawal upaya menjaga kualitas pemerintahan dan demokrasi.

“Melalui momentum pelaksanaan deklarasi ikrar netralitas ASN pada hari ini, mari jadikan diri kita sebagai tauladan dan contoh bagi lingkungan sekitar, yang akan membangkitkan kepercayaan serta optimisme masyarakat,” pungkasnya.

Selain itu, Pj Bupati Sarmi juga menyampaikan bahwa, “Hari ini juga akan ada agenda pembagian DPA kepada OPD yang telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Tahun 2023.” ucapnya.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Deklarasikan Pemilu Damai, MRP Keluarkan Putusan Keberpihakan OAP

0

Diskominfo Sarmi – Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar deklarasi Pemilu damai dan mengeluarkan keputusan perlunya keberpihakan dan perlindungan hak politik Orang Asli Papua (OAP) pada Pemilu serentak 2024.

Hal ini berlandaskan pada Keputusan MRP No.2/MRP/2024 yang disampaikan Anggota MRP Papua Perwakilan Utusan Wilayah Adat Sarmi, Andreas Gustaf Meset, ST, pada acara deklarasi Pemilu damai di Aula Hotel Rivior Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Sabtu, 10/2/2024.

Meset mengatakan, MRP mengeluarkan Putusan No.2/MRP/2024 tentang keberpihakan dan perlindungan hak politik Orang Asli Papua pada Pemilu serentak tahun 2024.

Dalam pembacaan putusan MRP, Meset mengatakan, hakekat dari Otonomi Khusus Papua adalah menjadikan Orang Asli Papua sebagai tuan di negerinya sendiri, maka untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.

Dikatakan, OAP harus menduduki posisi pengambil keputusan atau kebijakan dan posisi tersebut adalah jabatan politik, maka Pemenuhan Hak Politik OAP menjadi hak dasar hakiki yang diwujudkan dengan hak memilih dan hak dipilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

Juga, melalui proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik yang mana jabatan-jabatan politik anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPR Provinsi Papua, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/ Wakil Gubernur Papua, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

“Partai politik wajib meminta pertimbangan/konsultasi Majelis Rakyat Papua dalam seleksi dan rekrutmen untuk pengisian jabatan sebagaimana huruf e, f, dan g pada Diktum Kesatu diatas,” katanya.

Selain itu, partai politik wajib menyampaikan kepada MRP soal laporan jumlah OAP dan non OAP yang dicalonkan untuk pengisian jabatan politik yang telah dilaksanakan pada tahapan pencalonan oleh KPU Prov/KPU Kab/Kota.

“Penyelenggara Pemilu berkewajiban memastikan tersedianya Hak Pilih Orang Asli Papua dengan terdaftar dalam DPT dan dapat menyalurkan Hak Pilihnya pada Pemilu serentak 14 Pebruari 2024 dan Pilkada serentak Tahun 2024,” ujarnya.

“Mendorong masyarakat di Provinsi Papua untuk menolak politik uang, mobilisasi pemilih, dan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan kelompok atau calon tertentu yang merugikan kepentingan Orang Asli Papua, dan bersedia melaporkan kepada Penyelenggara Pengawasan Pemilu dan Penegak Hukum,” sambungnya.

Selain itu MRP juga meminta Pemerintah Kabupaten Sarmi TNI, POLRI, KPU dan Bawaslu di setiap level untuk bertindak netral, jujur, adil, dan dalam melaksanakan, mendukung dan memprioritaskan Orang Asli Papua secara profesional dalam Pelaksanaan Pemilu serentak LUBER dan JURDIL di Kabupaten Sarmi.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

UNICEF Papua Gelar Pertemuan Lintas Sektor Bahas Percepatan Akta Kelahiran dan Dukungan Layanan Imunisasi Di Kabupaten Sarmi

0

Diskominfo Sarmi – Dalam Rangka Percepatan Akta Kelahiran dan Dukungan Layanan Imunisasi, UNICEF Papua melalui Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Papua (YP2KP) dan Yayasan Gapai Harapan Papua (YGHP) menggelar pertemuan lintas sektor yang bertujuan merangkul semua komponen masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak dalam hal ini layanan imunisasi dan hak memiliki identitas (Akta Kelahiran).

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Pertemuan Hotel Twelve Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Jumat, 9/2/ 2024, dan dihadiri oleh puluhan peserta terdiri dari Humas dan Protokoler, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DiSDUKCAPIL), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (Para Kepala Sekolah), Dinas Kesehatan (para penanggung jawab program imunisasi seluruh Puskesmas dan para Kader) dan tokoh masyarakat serta media di Kabupaten Sarmi.

Akta Kelahiran merupakan hak dasar anak yang dijamin oleh negara melalui Undang Undang Perlindungan Anak No. 35/2014 dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 untuk mewujudkan percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, termasuk pencatatan kelahiran di tahun 2024. Akta Kelahiran sebagai dasar identitas dan merupakan dokumen pertama yang dimiliki anak setelah lahir dan menjadi dasar dalam mendapatkan layanan dasar kesehatan (imunisasi, layanan kesehatan, dll) dan pendidikan (masuk sekolah, mencari beasiswa, dll).

“Selama pendampingan yang dilakukan di lapangan, ditemukan banyak bayi maupun baduta yang belum terdaftar dalam kartu keluarga, artinya mereka belum memiliki NIK, sehingga hal ini menyulitkan petugas imunisasi dalam melakukan penginputan data pada Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), di sisi lain kondisi ini beresiko terjadinya duplikasi nama pada anak yang sama” kata Leo selaku Field Officer Imunisasi Kabupaten Sarmi.

Eduard Kairoa selaku Kabid PIAK DISDUKCAPIL Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa, “Pihaknya siap membantu masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran, namun diperlukan kerja sama dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas untuk melaporkan data setiap anak yang lahir di wilayah kerja masing-masing.”

Selain itu Elias Hardiman selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menyampaikan “Akta kelahiran sangat dibutuhkan sebagai dasar yang valid dalam menerbitkan ijazah,” selain itu dalam hal imunisasi lanjutnya, pihaknya sangat mendukung dengan menerbitkan Surat Edaran dukungan BIAS.

Dominggus Catue sebagai KABID P2P Dinas Kesehatan setempat menyampaikan bahwa “Dinas Kesehatan siap bekerja sama dengan DISDUKCAPIL dalam percepatan akta kelahiran, karena hal ini juga dibutuhkan dalam pencatatan dan pelaporan imunisasi.”

“Imunisasi dan memiliki identitas adalah hak anak yang harus dipenuhi, dan itu merupakan tanggung jawab bersama, maka dari itu perlu adanya kesepakatan melalui MOU antara Dinas Kesehatan dan DISDUKCAPIL untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Adirna Kasma selaku Program Officer Imunisasi GAPAI.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Jelang Penilaian Adipura Pemkab Sarmi Gelar Bersih Di Halaman Pasar Senteral Mararena

0

Diskominfo Sarmi – Dalam rangka menuju penilaian Adipura, tingkat Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar apel gabungan bersama instansi terkait untuk melaksanakan aksi kebersihan di kawasan pasar senteral Mararena Sarmi, Provinsi Papua, Selasa, 6/2/2024.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lanal Sarmi, Mayor Laut Michel Ansanai, Kabag Humas dan Protokoler, Roenaldi Irfak, S.T, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi, Michel Dandirwalu, S.Th., M.M, Kepala Distrik Sarmi, Kemal Dimo, S.I.P, Lurah Mararena, Yosephus Bibirene, serta Pimpinan OPD dan staf.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarmi, Femmy F.Y Kreeuw, S.T, dalam apel gabungan tersebut menyampaikan, terima kasih serta memberikan apresiasi terhadap dinas, badan dan kantor yang turut hadir mengambil bagian dalam pembersihan di area pasar senteral Mararena Sarmi, untuk masuk dalam penilaian Adipura nanti.

Femi juga berharap semoga dengan mengikuti lomba penilaian Adipura nanti dapat membuahkan hasil untuk meraih piala Adipura di tahun ini.

Menurut Femi, kegiatan bersih bersama ini di lakukan terutama untuk menanamkan budaya bersih kepada ASN, TNI/Polri, tetapi juga masyarakat pengguna pasar, walaupun jadwal kita hari ini adalah untuk mengikuti lomba Sarmi masuk dalam penilaian Adipura.

Tetapi kegiatan ini juga, kata Femi, menjadi kegiatan rutinitas bukan karena penilaian Adipura saja, tetapi menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna pasar maupun para pengunjung yang datang, dan kebersihan juga menjadi hal utama bagi kehidupan masyarakat, serta menjadikan kota yang bersih indah dan nyaman.

“Mulai hari ini kita fokus di daerah pasar sentral Mararena dan besok di jalan utama menuju perkantoran,” jelasnya.
Sambungnya lagi, itu titik-titik yang masuk dalam penilaian, termasuk sekolah-sekolah, puskesmas, jalan poros utama serta pemukiman masyarakat, dan perkantoran.

“Untuk jadwal penilaian sendiri, akan berlangsung Kamis, 8 Februari 2024 sehingga waktu yang singkat ini mohon dukungan semua pihak agar proses kesiapan menuju penilaian Adipura dapat terwujud,” imbuhnya.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Asisten ll Hadiri Rapat Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024

0

Diskominfo Sarmi – Mewakili Pj Bupati Sarmi, Markus O Mansnembra, S.H., M.M, Asiste II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sarmi, Daniel Robert Senis, S.H, menghadiri sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sarmi tahun 2024, bertempat di Aula Bupati Sarmi, Provinsi Papua, Rabu, 31/1/2024.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarmi akan merencanakan strategi yang lebih efektif untuk menekan inflasi pada 2024.” Hal tersebut disampaikan Asisten II Setda Sarmi, Daniel Robert Senis, usai Rapat Kerja TPID Sarmi tahun 2024.

Menurut Daniel, salah satu langkah yang dilakukan yakni mengumpulkan dan melaporkan data 20 komoditas penyumbang inflasi di Sarmi. “Data ini akan dilaporkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat memantau laju inflasi di Sarmi dengan lebih akurat,” ucap Daniel.

Sementara itu, Daniel menyatakan, rapat kerja TPID Sarmi ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan di tahun 2023.

“Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihadirkan untuk memberikan laporan dan masukan terkait upaya yang dilakukan untuk menekan inflasi,” kata Daniel.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Kabupaten Sarmi, Tri Cahyo Affandy, SST, M Si, menuturkan, angka inflasi Sarmi berada di level tengah atau tidak ada gejolak yang berarti. “Secara data harga 20 komoditas relatif terjaga, tidak ada pergerakan yang tinggi atau rendah,” ujar Tri.

Melihat kondisi ini, lanjutnya, Tri menilai TPID Sarmi cukup berhasil dalam mengendalikan inflasi di Sarmi. Namun ia berharap ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Sehingga apa yang sudah dilakukan pemda di Sarmi sejalan dengan apa yang sudah diarahkan oleh pusat. Jadi tidak ada miskomunikasi antara kebijakan pusat dan daerah,” ujarnya.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarm

Diskominfo Sarmi Jamin Ketersediaan Akses Internet Untuk Pemilu 2024 Aman

0

Diskominfo Sarmi – Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika Stastitik dan Persandian Kabupaten Sarmi menjamin ketersediaan akses internet untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 Aman.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang E-goverment Stephenson Derek, di ruang kerjanyamewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Senin, 30/1/2024.

Ia mengatakan, seluruh distrik di Sarmi telah memiliki akses internet yang memadai, sebab masing-masing distrik sudah disediakan satu unit VSAT.

Hingga saat ini, internet di 10 distrik tersebut aman dan belum ada laporan kendala. Diharapkan dengan ketersediaan akses internet yang memadai, dapat di gunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 lancar, ujarnya.

Derek mengakui, ada beberapa lembaga yang sempat mengajukan permohonan penambahan bandwidth internet, salah satunya dari Kodim 1712 Sarmi. Permohonan ini, kata dia, sudah difasilitasi ke pusat dan ditindaklanjuti.

Kita tentunya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait baik itu KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim terkait kebutuhan akses internet. Tapi kita tidak bisa mengambil langkah sendiri karena semua keputusan dari pusat, jadi kita hanya fasilitasi permohonan saja, ucapnya.

Sementara itu, Derek menuturkan, telah mengusulkan merencanakan pengadaan 300 VSAT ke pusat pada tahun 2024 ini. Namun yang disetujui sebanyak 124 perangkat.

“Dari 124 perangkat tersebut, mungkin hanya sekitar 50 perangkat yang akan dikeluarkan. Sedangkan sebanyak 74 perangkat akan disimpan sebagai cadangan berdasarkan kebutuhan,” ujar Derek.

Pj Bupati Hadiri Pertemuan Forkopimda Bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Sarmi

0

Diskominfo Sarmi – Pj Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, menghadiri pertemuan Forkopimda bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Bupati Sarmi Provinsi Papua, Kamis, 25/1/2024.

Pertemuan tersebut di sampaikan Pj Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, dalam rangka mendengar secara langsung dari semua badan, kantor, dinas terkait, tetapi juga KPU dan Bawaslu, serta TNI/ Polri, terkait kesiapan jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Sarmi.

Hal ini dilakukan kata Pj Bupati, agar kita dapat mengantisipasi dan mengetahui dari sekarang proses tahapan jelang pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti tidak ada hambatan yang kita alami di titik- titik rawan dan daerah sulit di jangkau pada saat pendistribusian logistik ke lokasi pemungutan surat suara.

Menurutnya, upaya deteksi dini potensi masalah saat Pemilu 2024 tersebut harus ada sinergi dari berbagai pihak terutama Forkopimda dan KPU serta Bawaslu.

“Oleh sebab itu sinergi harus terus dimaksimalkan demi menjaga Kabupaten Sarmi tetap zero konflik,” tuturnya.

Pj Bupati juga menyampaikan terkait pengawasan pemilihan umum bukan tugas pemerintah daerah semata tetapi sebagai pemerintah daerah kita wajib memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemilu.
Di antaranya dari semua OPD akan diberikan tugas untuk membantu penyelenggara Pemilihan Umum di masing-masing distrik, maupun KPU dan Bawaslu sehingga semua proses tahapan hingga pemilihan nanti dipastikan berjalan aman, ungkap Mansnembra.

Sementara itu, Kapolres Sarmi, AKBP Timur Santoso, S.I.K, M.AP, mengajak semua pihak untuk terus update regulasi pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
“Meski Sarmi ini berada di indeks kerawanan tingkat sedang tetapi kita harus selalu waspada,” ujarnya.

Ia menegaskan, agar seluruh Kepala Distrik lebih memaksimalkan keberadaan bertugas di wilayah masing-masing untuk selalu memonitor dinamika yang terjadi.

“Kurangi keberadaan di luar wilayah, perbanyak turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini daerah masing-masing, serta bangun komunikasi,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Sarmi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarm

Panwaslu Distrik Sarmi Gelar Pelantikan Dan Bimtek PTPS Se-Distrik Sarmi

0

Diskominfo Sarmi – Panwaslu Distrik Sarmi menggelar Pelantikan dan Bimtek Pengawas TPS (PTPS) se-Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Rabu, 24/1/2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Sarmi Pilemon Merne, Kepala Distrik Sarmi Kemal N. Dimo, S.IP, Danramil Sarmi Kapten Inf. Ratno, Wakapolsek Sarmi Ipda Nikolas Aragai, para Anggota Komisioner Panwaslu Distrik Sarmi.

Peserta pelantikan sebanyak 36 orang Panwas TPS, yang tersebar di Distrik Sarmi, resmi dilantik oleh Ketua Panwaslu Distrik Sarmi Noverus Luwunaung.

Kegiatan pelantikan dan bimtek diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Panwas Distrik Sarmi, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji PTPS, serta Pembacaan dan penanda tanganan fakta integritas PTPS.

Pada acara tersebut, Ketua Panwaslu Distrik Sarmi mengucapkan selamat kepada PTPS yang telah dilantik dan diambil sumpah. Ia menekankan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab PTPS.

“Untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan diharapakan tidak melanggar peraturan guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan damai, serta menjaga netralitas,” kata Noverus saat memberikan sambutan.

Lanjut Noverus, Saudara yang terpilih hari ini adalah orang-orang yang terbaik, sebab sekian banyak orang tidak mendapat kesempatan seperti Saudara, oleh karena itu kerja dengan jujur dan takut akan Tuhan karena semua itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Distrik Sarmi, Kemal Dimo, berpesan kepada PTPS yang baru dilantik, dalam pelaksanaan tugas untuk senantiasa berkoordinasi terhadap Panwas Kampung, Distrik hingga Panwas Kabupaten, serta pihak keamanan, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan baik jujur adil dan aman.

Kepala Distrik Sarmi juga menekankan untuk tetap netral dan tidak melakukan praktik kolusi dan nepotisme.
Diakhir sambutan, Kemal Dimo menyampaikan selamat melaksanakan tugas, semoga tugas dan tanggung jawab yang diemban, dapat menjadi amanah serta dapat dipertanggung jawabkan.

Selesai pelantikan, dilanjutkan dengan kegiatan bimtek, oleh narasumber yang juga mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi, Leon Buiney, S.Sos., M.H.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi