Diskominfo Sarmi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Kabupaten Sarmi, melakukan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Petugas dan Ahli Muda K3 Konstruksi bekerja sama Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) Papua.

Kegiatan tersebut dibuka Pj Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, bertempat di Gedung Serbaguna Klasis GKI Ebenhaizer Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Senin, 26/2/2024.

Dalam Sambutannya Pj Bupati Markus Mansnembra, mengatakan, penyediaan infrastruktur yang berkualitas harus didukung oleh tenaga kerja konstruksi yang ahli dan kompeten sebagai pelaku utama pembangunan. Karena itu, menurut Pj Bupati, kesiapan tenaga ahli konstruksi menjadi mutlak, baik dari segi kualitas atau kompetensi maupun kuantitas.

“Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja,” kata Mansnembra.

Sebab menurutnya, memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Tentu kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

“Artinya uji sertifikasi mutlak diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas keahlian yang dimiliki serta memberikan jaminan kualitas kompetensi. Untuk itu, Pelatihan dan Uji Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi yang dilaksanakan saat ini merupakan upaya guna meningkatkan keahlian tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan, pembinaan dan pengawasan norma K3 pada proyek konstruksi. Dengan begitu, maka dapat mengurangi angka kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan dan mengganggu produktifitas,” terangnya.

Apalagi, lanjut Pj Bupati, pelatihan Ahli K3 Konstruksi ini bersertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dirancang berbasis kompetensi (Competency Based Training), sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) K3 Bidang Konstruksi.

Jadi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, para peserta training akan diuji oleh assesor dari LSP K3 Konstruksi (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi) K3 Konstruksi salah satu bidang yang harus dipastikan kompetensinya dalam rangka menjamin mutu bangunan.
“Ahli Muda K3 Konstruksi merupakan tenaga kerja yang memegang peranan penting dalam pekerjaan konstruksi bangunan,” jelasnya.

“Kami berharap melalui kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi ini menghasilkan tenaga kerja di bidang konstruksi yang unggul, berkompeten serta memiliki kontribusi dalam pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Sarmi,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Plt. Kasi Pemberdayaan dan Pengawasan Bina Jasa Konstruksi, Hengki Sinalaren, ST, mengatakan, Pelatihan dan Uji Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi diikuti oleh 50 orang peserta.
Peserta berasal dari masyarakat konstruksi yang memenuhi kriteria mengikuti uji kompetensi Ahli Muda di, Kabupaten Sarmi.

“Untuk menentukan kelulusan peserta, akan dilakukan melalui Uji Assement oleh Asesor.
Dan bagi peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Ahli (SKA) yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa kontruksi (LPJK),” kata Hengki.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Diskominfo Sarmi – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Melkior Aweman dengan resmi membuka rapat pleno penghitungan suara presiden dan Wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, bertempat di Aula Keuangan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Minggu, 25/2/2024.

Dalam Sambutannya, Ketua KPU Kab Sarmi, Melkior Aweman, mengatakan pelaksanaan pleno tingkat distrik dilaksanakan berlangsung selama 14 hari, dan kurang 20 hari untuk kabupaten/kota terhitung setelah hari pemungutan suara.

Lanjut Aweman, oleh sebab itu pada kesempatan ini sesuai dengan rapat pimpinan KPU, dan juga rapat koordinasi kemarin kita tetapkan pleno tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari ini, Minggu, 25 februari 2024, dengan ketentuan sampai dengan tanggal 28 februari 2024 adalah batas akhir dari pelaksanaan pleno tingkat kabupaten.

Aweman menambahkan, berdasarkan hasil kesepakatan Pimpinan KPU, maka kami jadwalkan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten ini terbagi dalam empat sesi atau 4 hari, dimana sesi pertama tanggal 25 februari 2024, akan mendengarkan hasil laporan pleno dari dua distrik yaitu Bonggo dan Bogor Timur, sedangkan hari kedua tanggal 26 februari 2024, mendengar hasil laporan pleno dari Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Bagian Barat dan Distrik Sarmi Selatan, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2024, adalah Distrik Pantai Barat Tor Atas dan Sarmi Timur, dan terakhir tanggal 28 Pebruari 2024 adalah Distrik Apawer Hulu dan Distrik Sarmi.

Selanjutnya, kata Aweman, pada tanggal 28 Pebruari nanti semua laporan hasil penghitungan suara akan ditetapkan.
Ketua KPU Kabupaten Sarmi Melkior Aweman, pada kesempatan itu turut mengapresiasi dan menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses jalannya tahapan pemilihan umum mulai dari awal sampai dengan saat ini.

Ucapan terima kasih itu pertama-tama disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang sudah memberikan dukungan semangat dan bantuan kepada pihak KPU sehingga dapat melaksanakan tahapan pemilu ini denngan baik.
Dan juga kepada pihak TNI/Polri yang sudah membantu dalam mengamankan semua tahapan, sehingga berjalan dengan aman dan lancar hingga saat ini.

Selesai memberikan sambutan, Ketua KPU Kabupaten Sarmi, Melkior Aweman, atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi mengatakan, “Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi dalam pemilihan umun tahun 2024, pada hari ini tanggal 24 Pebruari 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tatupnya.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Diskominfo Sarmi – Penjabat Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, menghadiri pembukaan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada Pilkada serentak tahun 2024, bertempat di Aula Keuangan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Minggu, 25/2/2024.

Kegiatan tersebut turut di hadiri pula oleh Plt Sekda Kabupaten Sarmi, Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si, Kapolres Sarmi, AKBP Timur Santoso, S.I.K, Kabag Pemerintahan, Fredy Sawefkoy, S.I.P., M.A.P, Kabag Humas protokoler, Roenaldi Irfak, ST.

Rapat pleno rekapitulasi penetapan perolehan suara tersebut di buka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, Melkior Aweman.

Dalam sambutannya Pj Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum, (KPU, Bawaslu, PTPS, Panwaslu, PPD, PPS dan KPPS), serta aparat keamanan TNI/POLRI, yang telah menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi sehingga pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serentak tahun 2024 di Kabupaten Sarmi dapat berjalan kondusif, damai dan sejuk.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta kontestan pemilu, tetapi juga pimpinan partai politik, dan warga masyarakat yang sudah mengikuti seluruh tahapan, telah kita lalui dengan tertib dan aman, serta ikut menyukseskan pemilihan umum serentak di Kabupaten Sarmi ini dengan baik,” ungkap Mansnembra.

Mansnembra juga menambahkan, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarmi, laksanakanlah rapat pleno penghitungan suara hasil pemilihan umum serentak tahun 2024 ini sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kepada pihak penyelenggara, Pj Bupati minta agar bekerja secara profesional, dan menjaga netralitas tanpa ada interest-interest pribadi dari kita yang kita paksakan pada pemilu 2024 di Kabupaten Sarmi.

Ketika di anggap ini tidak sesuai dengan kemauan atau keinginan dan lain-lain sesuai dengan regulasi yang ada, maka ada ruang juga yang di berikan ketika ada aspirasi yang dianggap tidak terakomodir, dan harapannya agar pleno ini dapat berjalan dengan tertib, tuturnya.

“Kepada semua pihak apapun hasilnya, jika sudah dilakukan berdasarkan mekanisme-mekanisme yang berlaku, maka kita harus bisa menerimanya secara sportif dan berlapang dada. kami juga mengajak semua pihak untuk dapat menahan diri dan tidak memprovokasi maupun terprovokasi terhadap isu-isu yang beredar, sampai adanya hasil dari pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini nantinya,” ujar Mansnembra.

Sebelum mengakhiri sambutannya Pj Bupati juga mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Sarmi, “Ketika pemilu ini berhasil maka biarlah Sarmi menjadi cermin untuk Saudara kita di tanah Papua dan juga di Indonesia lainnya,” tutup Mansnembra.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Diskominfo Sarmi- Pj Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, yang diwakili Plt. Sekretaris DPRK Kabupaten Sarmi Beny Wafumilena, S.Sos., M.Si, membuka dengan resmi kegiatan evaluasi penyelenggaraan stastitik sektoral dalam peningkatan kualitas daerah dalam angka menuju satu data indonesia, bertempat di Aula Kantor Bupati Sarmi, Provinsi Papua, Rabu, 21/2/2024.

Dalam kesempatan tersebut Beny Wafumilena, menyampaikan bahwa, kita semua akan mengikuti kegiatan FGD mengenai pembahasan publikasi kabupaten dalam angka tahun 2024, yang dihasilkan Kabupaten Sarmi yang disebut Kabupaten Sarmi dalam angka 2024,
oleh BPJS serta data statistik sektoral yang dihasilkan APD stasiun kementerian dan lembaga di daerah.

Pertemuan ini juga sebagai sarana pembinaan statistik struktural di mana BPS selaku Pembina Data akan membina instansi kementerian dan lembaga dalam menghasilkan data, terkait tugas instansi masing-masing sehingga data-data yang dikumpulkan OPD instansi kementerian dan lembaga dapat terkelola dengan baik.

Persamaan pertemuan ini juga pihak BPS ingin meminta dukungan Bapak Ibu sekalian dalam perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Wafumilena juga mengingatkan mengenai pentingnya data yang berkualitas dalam perencanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan, “Apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan proses validasi yang memastikan kualitas data akan dipublikasikan BPS beserta kementerian, dan lembaga di daerah, sehingga diharapkan saling berkoordinasi dengan baik dalam pembinaan statistik sektoral yang akan membangun data Indonesia dan sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan,” ucap Wafumilena.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPS Kabupaten Sarmi, Try Cahyo Affandy, menyampaikan suatu agenda besar dari BPS Kabupaten Sarmi yakni deklarasi dan pencanangan Solo integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam huruf WBBM, “Dan hal ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena bapak ibu hadirin yang bersedia hadir yang akan menjadi saksi pada deklarasi pencanangan ini,” ungkapnya.

Hakikat dari pembangunan nasional integritas adalah bagaimana kita membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi atau RB secara mampu menumbuhkan budaya kerja beroperasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di satuan kerja.

Reformasi beroperasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat dan profesional dalam mewujudkan governance dan government menuju aparatur sipil negara atau ASN yang bersih dan bebas dari KKN serta meningkatnya pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Diterbitkan permintaan keputusan nomor 60 tahun 2012 dan diperbaharui kembali melalui fermentasi nomor 52 tahun 2014 tentang pembangunan nasional integritas menuju wilayah bebas korupsi Judika dan wilayah birokrasi bersih dan melayani BBM BPS secara cepat beradaptasi dengan instruksi tersebut hal ini ditujukan dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan BPS RI pada tanggal 10 Pebruari 2014 yang melibatkan seluruh unsur pimpinan BPS RI dan BPS provinsi seluruh Indonesia dengan menghadirkan Unsur pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau ketika Kemenpan RB dan Ombudsman sebagai pihak yang menjadi satu pada deklarasi tersebut.

Reformasi birokrasi DPS tahun 2010 sampai dengan 2014 hal ini berdampak positif karena BPS dapat dengan cepat beradaptasi dengan segera menyusun komitmen bersama untuk pembangunan sosial untuk diketahui bersama reformasi beroperasi BPS yang dibangun sejak tahun tahun 2010 telah mengalami beberapa penyesuaian dan hingga saat ini dari 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan peraturan perundang-undangan SDN tatalaksana pengawasan pelayanan publik akuntabilitas dan kultur pegawai BPS dengan GPS itu sendiri adalah terciptanya satker BPS yang bebas dari praktek KKN memiliki akuntabilitas baik dan bekerja berkinerja tinggi

Reformasi BPS dan keterkaitannya dengan pembangunan zona integritas telah di sinergikan dengan membuat suatu deskripsi yaitu implementasi program kegiatan yang terintegrasi dalam perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan sosial penguatan pengawasan pengukuran kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan berhasil 40% meliputi indikator kualitas layanan publik survei tentang persepsi korupsi di eksternal serta persepsi kualitas pelayanan dari kedua indikator pengungkit, ucapnya.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi