Diskominfo Sarmi – Mewakili Pj Bupati Sarmi, Asisten lll Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Sarmi, Hans Robert Weyasu, S.E., M.M, dengan resmi membuka kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Papua tentang Percepatan Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Provinsi Papua tahun 2024, dan Peraturan Bupati Sarmi No 46 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusi total di Kabupaten Sarmi, bertempat di Aula Kantor Distrik Sarmi, Jumat, 7/6/2024.

Kegiatan sosialisasi ini di laksanakan atas kerja sama UNICEF dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.

Kegiatan tersebut berlangsung sehari, dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum, M.Kes, Plt Kepala Dinas kesehatan sarmi, Ibu Dorlina Haay, R.L S. Kep, Kepala Distrik Sarmi, Kemal K.N Dimo, S.IP, Para Kepala Puskesmas, dan Para Kepala Kampung.

Dalam Sambutannya, Asisten lll, Hans Robet Weyasu, menyampaikan bahwa akses terhadap air minum dan sanitasi aman dan layak menyumbang pada perbaikan status kesehatan, terutama kesehatan perempuan dan anak. Ketersediaan air minum dan sanitasi aman, dan layak mengurangi tingginya angka kematian bayi dan balita, yang umumnya disebabkan karena penggunaan air dan sarana sanitasi yang tidak aman dan layak yang berakibat terjadinya penyebaran penyakit infeksi berbasis lingkungan seperti; diare, disentri, kolera, hepatitis, penyakit kulit dan lain-lain.

Kejadian penyakit infeksi yang sering berulang karena sumber penyakitnya tidak dihilangkan dapat menyebabkan gangguan kecukupan gizi kronis untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Jika kekurangan asupan gizi kronis terjadi pada ibu hamil dan bayi maka dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak balita. Risiko terberat dari kejadian stunting yaitu gangguan perkembangan pada otak dan organ penting lainnya dalam tubuh. Terjadinya gangguan pertumbuhan otak akan menyebabkan rendahnya kemampuan dan fungsi otak. Hal ini akan menjadi ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, yang berdampak terhadap kemampuan daya saing bangsa.

Menyadari pentingnya pelaksanaan STBM sebagai layanan intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan menetapkan target antara percepatan penurunan stunting dengan indikator sasaran persentase desa/kampung dan kelurahan stop BABS atau SBS dengan target tahun pencapaian 2024 sebesar 90%.

Untuk itu perlu kebijakan yang mengatur pelaksanaan program STBM dengan memperhatikan pengarusutamaan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta memperhatikan adaptasi perubahan iklim.
Dalam Rangka Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Dengan demikian pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan antara lain; Permendagri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BANGDA) Kementerian Dalam Negeri tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Selain kedua kebijakan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan limbah domestik.

Sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mencapai 100% Stop BABS pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Papua No.400.7.11/255/2024 tentang Percepatan Pencapain Stop BABS di Provinsi Papua Tahun 2024, dan didukung oleh Peraturan Bupati Sarmi Sarmi No.46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial.

Di tempat yang sama, Reza, dari UNICEF, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya menghentikan praktik BABS. Kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program sanitasi. Ini termasuk alokasi dana untuk pembangunan fasilitas sanitasi dan program edukasi masyarakat.

Harapannya ada peningkatan pencapaian stop buang air besar sembarangan 100% di Kabupaten Sarmi di tahun 2024.

Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi

Diskominfo Sarmi – Pj Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, yang diwakili oleh Plt Sekda Sarmi, Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si, resmi membuka kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor, bertempat di Puskesmas Burtin, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Sabtu, 25/5/2024.

Kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor ini bertujuan
meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).
Secara khusus, pelayanan tersebut ditujukan tidak hanya untuk menekan angka kebutuhan ber – KB yang belum terpenuhi (unmet need), melainkan juga guna meningkatkan komitmen pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah bersama mitra kerja dalam program keluarga berencana.
Meningkatkan capaian peserta KB baru dan menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 pada 29 Juni mendatang, dan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke- 75 tahun 2024, dan sebagai langkah penguatan kerja sama dengan mitra kerja BKKBN yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sarmi dalam pelayanan KB, kesehatan reproduksi, yang juga berkaitan erat dengan pencegahan stunting.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarmi (DP2KB) bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, DP2KB diwakili oleh Yosepina Rumbino, SKM dan Joice B. Asmuruf, SKM, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sarmi, Agustina Boseren, SKM., M.M, dan  Satgas Stunting Kabupaten Sarmi ibu Lydiana Bete Taek, STP.

Kegiatan dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu, 25/5/2024, di lima tempat di Kabupaten Sarmi, antara lain; 1). Puskemas Burtin diikuti oleh akseptor dari Distrik Pantai Timur sebanyak 21 orang dan Distrik Pantai Timur Bagian Barat sebanyak 48 akseptor.
2). Puskesmas Bagaiserwar diikuti oleh akseptor dari Distrik Sarmi Timur dan akseptor dari Apawer Hulu.
3). Balai KB Sarmi dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Dorlina R.L Haay, S.Kep, dan diikuti oleh akseptor dari Distrik Sarmi dan Distrik Sarmi Selatan.
4). Puskesmas Bonggo diikuti oleh akseptor dari Distrik Bonggo dan Distrik Bonggo Timur, dan ;
5). Puskesmas Pantai Barat diikuti oleh akseptor dari Distrik Pantai Barat.

Kegiatan Pelayanan Sejuta Akseptor tahun ini bertemakan, “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas.”

Plt Sekda, Agus Moar, dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan tertulis Pj Bupati Sarmi, Markus O.Mansnembra, S.H., M.M.
Yang isinya antara lain menjelaskan; Kegiatan Pelayanan Sejuta Akseptor ini bertujuan untuk mencegah lahirnya stunting baru.
Kemudian, Hari Keluarga Nasional merupakan momentum strategis untuk mensinergikan gerak dan langkah Keluarga Indonesia dalam menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA) dan upaya pencegahan Stunting.

Poin berikutnya adalah bahwa, Tim Pendamping Keluarga (TPK), bidan merupakan Ketua Tim dalam Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, bersinergi dengan Kader PKK dan Kader KB.

Dalam sambutan
itu juga, Moar menjelaskan bahwa, di masa pandemi terjadi suatu konstriksi kegiatan pelayanan, kemudian ditandai dengan adanya unmet need yang meningkat.

“Ada mereka yang harusnya ber-KB, dia pengin KB, tetapi belum terlayani. Mereka itu disebut sebagai unmet need. Sedang mereka yang tidak terlayani KB jika terlanjur hamil, kehamilannya disebut sebagai unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak dikehendaki.” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Moar, Kalau dia menjadi hamil yang tidak dikehendaki akibatnya panjang. Tadi sudah disampaikan, kata Moar bahwa stunting sebagai akibat dari kegagalan pelayanan.
Oleh karena itu, Gerakan Sejuta Akseptor ini sekaligus untuk mencegah bayi-bayi lahir tidak berkualitas atau stunting,” ungkapnya.
Lagi ia menjelaskan, bahwa, jarak melahirkan, jarak kehamilan sangat berpengaruh dengan kejadian stunting dan autisme. Sebab itu, jarak ideal melahirkan adalah 36 bulan dan menyempurnakan menyusui hingga 24 bulan.

Sehingga otomatis harus berjarak, antara anak pertama dan berikutnya. Sehingga, itulah pentingnya tetap pelayan kontrasepsi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pertama, kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, serta terjadinya infeksi berulang; dan kedua, faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), jelas Moar.

Oleh karena itu, kata Moar, yang muda-muda harus produktif, tidak hanya usianya yang produktif, tetapi juga dia meningkatkan akselerasi pendapatan per kapita dari keluarga. Sehingga, itulah harapan kita, supaya kualitas SDM unggul dimulai dari keluarga dan dimulai dari gerakan untuk persiapan reproduksi dan hari ini dimulai dari kegiatan Sejuta Akseptor,” ungkapnya.

Diakhir sambutan Pj Bupati Sarmi, Plt Sekda juga turut menjelaskan beberapa jenis kotrasepsi yang dapat digunakan.
“Jenis pelayanan KB yang dilakukan terdiri dari Pil, Kondom, Suntik, IUD, Implan, MOW dan MOP dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan,” jelas Moar.