Diskominfo Sarmi–Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M, M.Kes., melepas logistik pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pasca putusan Makama Konstitusi di Kota Baru Petam, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Papua, Senin, 04/08/2025.

Pelepasan logistik tersebut dilakukan Bupati Sarmi, di dampingi Sekertaris Daerah, Kabupaten Sarmi, Eduard Dimomonmau, S.T., Ketua, Sekertaris dan anggota KPU, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi.

Dalam sambutannya, Dominggus Catue menegaskan pentingnya kelancaran distribusi logistik, demi suksesnya pelaksanaan Pilgub Papua yang demokratis aman jujur dan adil.

“Pemungutan suara ulang ini bukan hanya agenda administratif, tetapi merupakan momen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tugas kita bukan sekedar menjalankan tahapan teknis, melainkan memastikan bahwa suara rakyat Papua, khususnya dari Kabupaten Sarmi, dapat tersalurkan secara jujur, adil dan bermartabat”.

Saya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Sarmi, yang telah bekerja keras menyiapkan logistik dengan baik, dan kepada seluruh jajaran pengamanan dari TNI dan Polri yang terus menjaga stabilitas dan keamanan selama proses ini berlangsung, ucap Bupati Catue.

buDistribusi logistik ini mencakup medan yang tidak mudah, banyak wilayah pedalaman, kondisi geografis yang menantang, bahkan cuaca yang sulit diprediksi. Tapi saya percaya bahwa dengan kolaborasi, semangat gotong royong, dan komitmen yang kuat, semua itu dapat kita hadapi dengan baik.

Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita jaga netralitas, integritas, dan ketertiban selama proses pemungutan suara ulang ini berlangsung. Jangan ada intervensi, tekanan, atau kecurangan dalam bentuk apa pun. Biarlah rakyat memilih dengan hati nuraninya sendiri.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sarmi, Yohanes Richard Yenggu, menyampaikan bahwa, Pemungutan suara ulang pada 6 Agustus mendatang, merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga integritas demokrasi di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Sarmi. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Sarmi berupaya sebaik mungkin memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Yohanes Yenggu mengatakan, hari ini, kita melepas logistik pemungutan suara ulang dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat pengabdian. Logistik ini bukan sekadar kotak suara, surat suara, atau formulir tetapi merupakan simbol kepercayaan rakyat, dan amanah yang harus dijaga sampai ke TPS.

Kami telah melakukan pengecekan, penyortiran, dan pengemasan dengan cermat. Kami bekerja sama erat dengan TNI-Polri untuk memastikan keamanan distribusi, terlebih untuk wilayah-wilayah yang secara geografis menantang. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dan memastikan proses ini berjalan lancar, ucap Yenggu.

Pendistribusian logistik pada hari ini hanya khusus untuk 3 Distrik, yaitu Distrik Apawer Hulu, Distrik Pantai Barat, dan Distrik Tor Atas.

Kegiatan tersebut turut di hadiri oleh, Asisten l, Michael Suruan, Kapolres Sarmi, AKBP Ruben Palayukan, S.Pt, S.I.K, Pasi Inteldim 1712 Sarmi, Frengky H Latuhinhin, Dandenpomal Lanal Laut Sarmi, (PM). Slamet Sutarjo, Para pimpinan OPD, serta pihak penyelenggara(*)by esris.

Diskominfo Sarmi–Apel awal bulan Agustus 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh pegawai di lingkup Pemkab Sarmi. Apel tersebut di pimpin langsung Bupati Sarmi, Dominggus Catue, M.K.S, M.Kes.bertempat di lapangan apel Kantor Kesbangpol Kabupaten Sarmi, Papua, pada Senin 04/08/2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sarmi Dominggus Catue menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pimpinan OPD Esalon II, III, dan IV, serta staf dan honorer.

Bupati, Dominggus Catue, mengingatkan tentang beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga pentingnya Netralitas ASN dalam proses ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan di daerah.

Selain itu, Bupati Catue, juga menginstruksikan agar setiap kantor di lingkungan Pemkab Sarmi membersihkan dan menata lingkungan kantornya masing-masing, untuk persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Meminta agar umbul-umbul dan dekorasi lainnya dipasang di setiap kantor untuk memperingati momen bersejarah pada 17 Agustus mendatang.

Dalam apel tersebut, Bupati Sarmi juga memberikan apresiasi kepada OPD yang telah menyelesaikan Renstra (Rencana Strategis) dengan baik. Bupati menyebutkan bahwa Bapeda akan melakukan penilaian terhadap dokumen Renstra yang telah diselesaikan, dan 3 OPD yang menyelesaikan Renstra tepat waktu dan dengan kualitas baik akan diberikan reward.

Bupati juga mengingatkan kepada pimpinan OPD yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Sarmi. Pasalnya, batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan TLHP telah berakhir pada 03 Agustus 2025. Bupati berharap agar setiap OPD dapat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan tugas masing-masing.

Apel awal bulan ini juga menjadi kesempatan bagi Bupati Sarmi Dominggus Catue, untuk mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia berharap agar seluruh pegawai di lingkup Pemkab Sarmi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, Bupati Sarmi Dominggus Catue, berharap agar seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Sarmi dan Apel awal bulan ini, dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja di awal bulan yang baru bagi seluruh pegawai di lingkup Pemkab Sarmi.(*) by esris

Diskominfo Sarmi–Bupati Sarmi, Dominggus Catue, SKM., M.Kes, dan Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, SH, memimpin rapat evaluasi bulanan MCSP KPK Bulan Juli sekaligus awal Semester II 2025 bertempat di lantai II Aula Kantor Bupati Sarmi, Provinsi Papua, pada Selasa, 29/7/2025.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Eduard P. Dimomonmau, ST. M.KP, Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Filino Cicilio Baransano, Para Irban, dan Para Kepala SKPD serta Pengampu MCSP.

Dalam rapat evaluasi bulanan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, Benony R Wafumilena, S.Sos. M.Si, memaparkan capaian triwulan I dan II per 15 Juli 2025. Dari 567 dokumen yang wajib dilaporkan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota pada 8 Area Pencegahan Korupsi, Sarmi telah mengupload 91 dokumen, 32 dokumen sudah mendapat penilaian KPK, dan 59 dokumen belum diverifikasi.

Benny Wafumilena juga memberikan gambaran kondisi riil capaian Sarmi di tahun 2024 dan target yang dapat dicapai dalam sisa waktu 4 bulan. Secara nasional tahun 2024, KPK telah merilis Kabupaten Sarmi berada pada urutan 540, peringkat 6 dari 546 daerah, dengan 17,24 poin berada pada zona merah.

Posisi peringkat tertinggi Papua dipegang Pemerintah Provinsi Papua pada peringkat 405 dengan poin 65.68.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan posisi Progres Kabupaten kota yang diumumkan KPK RI di lantai 9 Kantor Gubernur Papua, beberapa waktu lalu, Kabupaten Sarmi berada pada peringkat tertinggi sementara karena berhasil mengumpulkan 9.26 dari 32 Dokumen yang berhasil dinilai KPK.

Ditegaskan Inspektur, kita butuh melompat 135 anak tangga atau mengumpulkan 58.42 poin untuk sampai ke peringkat tertinggi di 2024 (65.68 poin) yang dipegang Pemerintah Provinsi Papua.

Butuh tambahan 64.00 poin Untuk dapat sampai di zona kuning, atau tambahan 74.00 poin untuk sampai di zona hijau tegas Benny yang baru menjabat Plt Inspektur Sarmi di 14 April 2025 itu.

Di kesempatan yang sama Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Dominggus Catue, dan Hj Jumriati, memberikan apresiasi kepada semua Pimpinan dan staf OPD terutama pengampu MCSP KPK atas kerja nyata dan kebersamaan yang dipandu Inspektorat Daerah.

Mereka juga meminta Pimpinan Perangkat Daerah agar realistis dalam mengupload dokumen dan mendorong semangat kerja dan kolaborasi sebagai tim MCSP.

Dalam rapat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati juga mendengarkan dengan seksama paparan upaya masing-masing Kepala SKPD mengupload 476 dokumen di waktu tersisa 17 minggu efektif. Disimpulkan dari semua paparan rencana di minggu pertama Agustus akan diupload 40 dokumen dari 8 Area Pencegahan.

Melihat semangat dan antusias, Bupati dan Wakil Bupati optimis Sarmi dapat sukses dan bergeser keluar dari zona merah. Bupati dan Wakil Bupati berjanji akan memberikan apresiasi bagi SKPD yang dapat selesai tuntas seluruh dokumen lebih cepat.

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam implementasi MCSP KPK.

Bupati dan Wakil Bupati Sarmi berharap bahwa dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik, Sarmi dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan meningkatkan peringkatnya dalam penilaian KPK. Rapat diakhiri dengan doa, yelyel, dan foto bersama.(*) by esris

Diskominfo Sarmi–Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M, M.Kes, didampingi Wakil Bupati Hj Jumriati, SH, memimpin rapat monitoring dan evaluasi progres 8 area MCSP (Multi Cluster Service Provision) di Kabupaten Sarmi. Rapat tersebut berlangsung di aula lantai II Kantor Bupati Sarmi, Provinsi Papua, pada Selasa, 29/7/2025.

Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M, M.Kes, dalam memimpin rapat monitoring tersebut, menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Bupati Sarmi dan Wakil Bupati Sarmi memimpin diskusi yang mendalam tentang progres yang telah dicapai dalam 8 area MCSP. Mereka juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program-program tersebut.

Bupati berharap bahwa melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program-program MCSP. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, Benny R Wafumilena, S.Sos, M.si, menyapaikan bahwa, Inspektorat Kabupaten Sarmi telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Progres 8 Area MCSP KPK sampai dengan akhir Juli 2025. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa progres MCSP KPK di Kabupaten Sarmi berjalan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam implementasi MCSP KPK. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Benny Wafumilena berharap bahwa hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi MCSP di Kabupaten Sarmi.

Pertemuan tersebut turut di hadiri oleh Wakil Bupati Sarmi, Hj Jumriati, SH. Pj Sekda Sarmi, Eduard Dimomonmaau, ST, Para Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah eselon II dan III di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.(*) by esris

Diskominfo Sarmi–Wakil Bupati Sarmi, Hj Jumriati, SH, secara resmi membuka kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Twelve Senin 28/7/2025.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lingkup daerah Provinsi Papua dan lintas daerah kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA kewenangan provinsi.

Wakil Bupati Sarmi, Hj Jumtiati, SH, dalam sambutanya menekankan pentingnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sarmi.

Menurut Wakil Bupati Jumriati, dalam beberapa waktu terakhir ini, Kabupaten Sarmi dihadapkan dengan permasalahan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan stunting. Oleh karena itu, berbagai strategi dan pendekatan harus terus dilakukan untuk mengatasi tiga permasalahan tersebut. Kemiskinan ekstrem dan stunting seringkali disebabkan oleh kekurangan gizi atau dampak dari kekerasan dalam rumah tangga.

Guna menopang Kabupaten Sarmi untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Wakil Bupati Sarmi mengajak semua pihak untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Pemateri dari Reskrim Polres Sarmi, yang di bawakan oleh, Bripka Ichal, SH, terkait UU Perlindungan Perempuan dan Anak adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Bripka Ichal menjelaskan bahwa, beberapa undang-undang utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dilanjutkan dengan pemateri dari Provinsi Papua, yang di bawakan oleh, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, (DP3AKB), Provinsi Papua, Josefintje B. Wandosa, SE., M.Si, membawakan materi tentang pencegahan perkawinan anak di bawa umur dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Pemateri menekankan pentingnya pencegahan perkawinan anak dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan rencana aksi daerah.

Josefintje mengatakan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan Kabupaten Sarmi yang layak anak dan bebas dari kekerasan.

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak ini, merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Papua melalalui DP3AKB berkolaborasi dengan Kabupaten Sarmi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak dan perempuan. Dengan kerja sama dan partisipasi semua pihak, diharapkan Kabupaten Sarmi dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi anak dan perempuan. (*)by ander

Diskominfo Sarmi— Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja dalam rangka menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bulan Agustus mendatang, dan juga sebagai wujud komitmen Pemprov Papua dalam percepatan transformasi digital dan pemerataan akses informasi di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), PJ. Gubernur Papua Agus Fatoni didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto, secara simbolis menyerahkan 4 unit perangkat Starlink kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi baru-baru ini Jumat, 25/07/2025.

“Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit sinyal. Dengan Penyediaan Starlink kita berharap masyarakat di daerah remotenya Kabupaten Sarmi dapat menikmati akses internet yang stabil, untuk pendidikan, pelayanan publik, dan partisipasi demokrasi. untuk jumlah yg disiapkan sebagaimana usulan Kabupaten dan disesuiakan dengan Kemampuan Fiskal yang ada,” ujar Pj Gubernur Papua disela sela penyerahnya.

Menurut Pj. Gubernur Fatoni, perangkat Starlink ini akan dipasang di sejumlah kampung dan titik strategis yang belum terjangkau jaringan internet konvensional, sekaligus bisa juga digunakam mendukung kelancaran penyelenggaraan PSU di wilayah tersebut dan untuk Indibiz di letakkan di beberapa rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya yang terjangkau dengan infrastruktur Telkom.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto, menambahkan, bahwa Penyediaan Starlink di daerah Lemote ini juga dilengkapi peralatan pendukung berupa Akses Point, Mikrotik untuk Pengatur / distrubuisi Bandwith pada user dan daerah yang listriknya belum stabil / belum ada disiapkan Solar Cell portable untuk menjaga kestabilan perangkat Akses Internet.

“Infrastruktur ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur digital Provinsi Papua. “Akses internet bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi hak dasar masyarakat untuk terkoneksi dan berkembang,” tegasnya.

Kepala Diskominfo Papua Jeri menjelaskan, dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan keseriusannya dalam membangun Papua dari pinggiran, menyatukan yang jauh, dan memperkuat demokrasi melalui keterbukaan informasi dan teknologi.

Di tempat yang sama mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Sthevenson Derek, yang di wakili oleh Sekertaris Diskominfo Sarmi, George D. Werinussa, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kominfo Papua, atas bantuan 4 unit Starlink yang diberikan kepada Pemkab Sarmi.

George Werinusa mengatakan, Dengan adanya bantuan 4 unit Starlink ini, Pemkab Sarmi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan komunikasi di daerah, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet konvensional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Sekertaris Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi berharap bahwa bantuan ini dapat menjadi langkah awal bagi kerjasama yang lebih erat antara Pemkab Sarmi dan Pemprov Papua dalam meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi di daerah. Ia juga berharap bahwa bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sarmi dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik(*). by esris

Diskominfo Sarmi–Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sarmi pada Jumat, 25 Juli 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Fatoni melaunching penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan bulan Juni-Juli Tahun 2025 Kabupaten Sarmi. Penyaluran itu akan menjangkau 2.396 warga di 10 distrik, dengan total beras yang disalurkan sebanyak 47.920 kg.

Fatoni menjelaskan bahwa bantuan pangan ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Sarmi yang membutuhkan. Ia berharap bahwa bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. “Jadi hari ini sekaligus akan dibagikan beras kepada 2.396 warga di 10 distrik, jumlah semuanya ada 47,920 KG totalnya,” ucap Fatoni di Pasar Sentral Mararena, Sarmi, Papua, Jumat, 25/7/2025.

Daerah Kabupaten Sarmi yang memiliki 10 distrik, yaitu Distrik Sarmi, Tor Atas, Pantai Barat, Pantai Timur, Bonggo, Apawer Hulu, Sarmi Selatan, Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Tengah, dan Bonggo Timur itu, Fatoni berharap bantuan pangan yang diberikan dapat menjangkau semua warga yang membutuhkan di seluruh distrik.

Selain melaunching penyaluran cadangan beras pemerintah, Fatoni juga meninjau ke dalam Pasar Sentral Sarmi. Di sana, dirinya bertemu dengan pedagang dan mengecek sejumlah harga bahan pokok. Mayoritas harga bahan pokok, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat, cenderung naik namun fluktuatif.

“Harga beras cenderung stabil dan tidak ada peningkatan. Fatoni juga memeriksa harga tempe dan menemukan bahwa harga tempe tidak naik, harga tempe di sini tidak naik ya? Harganya masih Stabil? tempe diambil dari sekitar sini?” tanya Fatoni.

Faton juga menemukan bahwa harga minyak goreng mengalami kenaikan sedikit. “Jadi harga beras tetap, minyak ada kenaikan dikit,” katanya. Dirinya berharap bahwa harga bahan pokok dapat tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Salah satu pedagang yang ditemui Pj. Fatoni menyebutkan bahwa harga telur juga cenderung stabil. Hal itu dikarenakan stok telur diambil dari peternak lokal. “Harga gula naik, harga telur tetap dikarenakan ada kerja sama dengan peternak lokal,” ucap pedagang.

Fatoni menambahkan bahwa, kerja sama antara pedagang dan peternak lokal dapat terus berlanjut dan membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Sarmi. Ia juga berharap bahwa bantuan pangan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Dengan adanya bantuan pangan itu, Fatoni berharap bahwa masyarakat Kabupaten Sarmi dapat merasa lebih sejahtera dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Ia juga berharap bahwa pemerintah dapat terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.(*) by esris