Diskominfo Sarmi–Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Sarmi terkait penerapan Area Wajib Lunas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Kabupaten Sarmi menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Jumat (19/9/2025), bertempat di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Eduard Dimomonmau, ST, dan turut dihadiri oleh Asisten II Sekda Bidang Ekonomi, Flino Baransano, Inspektur, Irbansus, Sekretaris Samsat Sarmi, perwakilan dari Kasat Lantas Polres Sarmi, unsur Bapenda, Satpol PP, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sarmi selaku sekretaris rapat.
Pertemuan ini membahas kesiapan teknis dan koordinasi lintas instansi menjelang pemberlakuan kebijakan area wajib lunas PKB yang akan dimulai pada Senin, 22 September 2025. Lokasi penerapan awal akan difokuskan di area perkantoran Pemda Sarmi, yakni pada akses masuk ke Kantor Bupati dan DPRK Sarmi.
Setiap kendaraan, baik dinas maupun pribadi, yang akan masuk ke area perkantoran diwajibkan menunjukkan bukti pelunasan PKB kepada petugas portal. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mewakili Bupati Sarmi, Sekda Eduard mengatakan bahwa, tujuan dari kebijakan ini bukan semata-mata penegakan aturan, tetapi sebagai upaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat serta memperbaiki sistem pendapatan daerah dari sektor kendaraan bermotor.
Peserta rapat sepakat bahwa sosialisasi intensif kepada masyarakat dan ASN harus dilakukan secara masif sebelum pelaksanaan. Termasuk menyiapkan pos pelayanan Samsat dan SIM Keliling di titik-titik pemeriksaan.
Diharapkan seluruh OPD, ASN, dan masyarakat umum dapat mendukung kebijakan ini demi mendorong transparansi dan optimalisasi PAD. Pemerintah juga membuka ruang konsultasi dan layanan khusus bagi masyarakat yang ingin melakukan pelunasan pajak kendaraan.
Dengan koordinasi lintas sektor yang solid, Pemkab Sarmi optimistis pelaksanaan Area Wajib Lunas PKB akan berjalan tertib dan menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas.(*)by Esris
