Diskominfo Sarmi – Pemerintah Kabupaten Sarmi hadiri rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri di Aula Kerja Bupati Lantai 2 secara virtual, Senin (06/03/2023).
Hadir dalam kegiatan Rakor tersebut, Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, SH., MM, Kasdim 1712 Sarmi mewakili Dandim, Wakapolres mewakili Polres serta Kepala OPD diantaranya : Kepala Dinas Perhubungan (Andrias Twenty), Kepala Dinas PUPR (Ronny Sandang), Kepala Dinas Sosial (Benny W), Assisten 2 (A. Senis), Inspektorat diwakili Irban (Alex M) serta Perindakop (Dimo)
Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui video conference.
Saat membuka Rakor, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja (SBP) menyampaikan saat ini kita mendapat “BAD NEWS” terkait kondisi inflasi secara Nasional, disampaikan oleh beliau kondisi inflasi bulan Februari mengalami kenaikan dan saat ini berada di angka 5,47% sementara saat bulan Januari 2023 di angka 5,28%. Sementara ditengah ketidak pastian global, perekonomian Indonesia tumbuh solid di atas 5% atau secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2022 tumbuh 5,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ujar Muhammad Tito Karnavian.
Kita selayaknya bersyukur apabila melihat perkembangan situasi dan dampak inflasi dibeberapa negara, seperti yang terjadi di negara Inggris yang mengalami krisis pangan dan harga merangkak naik sampai dibatasi, hingga negara ini mengalami krisis bahan makanan dan harga melonjak mencapai rekor tertinggi selama 1 bulan terakhir. Sementara di Negara Argentina warganya mulai mengeluhkan terkait harga-harga yang terus meningkat sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Sementara di Pakistan mengalami mati lampu dalam skala besar akibat dari lonjakan tegangan yang terjadi, hal ini akibat dari hutang yang membengkak dan krisis devisa. Perkembangan Inflasi Global berdasarkan negara G20 dari 24 Negara, tertinggi adalah Negara Argentina mengalami kenaikan hingga 98,8% sementara terendah adalah Negara China hanya 2,1% sementara Indonesia berada 5 tingkat diatas Negara China sebesar 5,47% dan United States sebesar 6,4%, ujar Muhammad Tito Karnavian.
menegaskan kembali mengenai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi sebelumnya, yaitu agar mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, saya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga empat komoditas yakni beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai merah. Hal ini sebagai langkah dalam mengendalikan inflasi di daerah. Serta saya menghimbau kepada setiap Kepala Daerah untuk menjalin kerjasama antar daerah melalui pemenuhan ketersediaan dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang/jasa, ungkap Mendagri.
Dari data sebaran inflasi menurut wilayah perbulan Februari 2023, tercatat 63 kota mengalami inflasi dan deflasi, di Sumatra inflasi tertinggi adalah kota Banda Aceh (0,57%) dan deflasi terdalam Kota Gunung Sitoli (-0,98%), sementara di Jawa inflasi tertinggi adalah Kota Tegal (0,62%) dan deflasi tedalam Kota Probolinggo (-0,04%), sementara di Kalimantan inflasi tertinggi adalah Kota Balikpapan (0,31%) dan deflasi terdalamnya Kota Singkawang (-0,19%), dan di Sulawesi inflasi tertinggi adalah Mamuju (0,16%) sedangkan deflasi terdalam Kota Kendari (-0,48%) sedangkan di Maluku dan Papua sendiri yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Ternate(1,85%) dan deflasi terdalam Kota Jayapura (-0,84%), ujar bapak Mendagri.
“Dari 4 komoditas ini kita tahu bahwa ada 2 yang memang banyak diatur oleh pemerintah (pusat). Artinya intervensi pemerintah, beras dan minyak goreng. Sedangkan cabai merah dan bawang merah sebetulnya bisa diatasi daerah, baik dengan gerakan tanam maupun kerjasama antara daerah yang terutama defisit itu mengambil dari yang surplus. ”Kerja sama antara daerah tersebut, seperti yang dicontohkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe. Saat dilakukan pengecekan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harga komoditas cabai merah dan bawang merah relatif stabil dan berada di bawah harga nasional. Kondisi tersebut dipicu oleh kerjasama Pemkot Lhokseumawe dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah yang memiliki produksi cabai merah dan bawang merah yang cukup, ujar mendagri.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, menyampaikan arahan nya, untuk menghadapi inflasi. Dikatakan, inflasi pada bulan Februari biasanya disebabkan karena menurunnya angka produksi bahan baku pangan karena puncak panen akan terjadi pada bulan Maret hingga April. Dalam hal ini, Pemerintah harus bisa mengendalikan tidak hanya pada sisi demand, namun juga sisi supply. Ada jenis bahan pangan yang harus diperhatikan karena berpotensi mengalami kenaikan. Dengan demikian, upaya stabilisasi harga yang dapat dilakukan pada bulan Maret ini diantaranya menjaga inflasi di periode menjelang HBKN Puasa dan Lebaran 2023, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan langsung di pasar, serta optimalkan program yang dapat mendukung pencegahan inflasi, ujar Pj Bupati Sarmi.
Dokumentasi: (Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi)
