Diskominfo Sarmi- Pj Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, yang diwakili Plt. Sekretaris DPRK Kabupaten Sarmi Beny Wafumilena, S.Sos., M.Si, membuka dengan resmi kegiatan evaluasi penyelenggaraan stastitik sektoral dalam peningkatan kualitas daerah dalam angka menuju satu data indonesia, bertempat di Aula Kantor Bupati Sarmi, Provinsi Papua, Rabu, 21/2/2024.
Dalam kesempatan tersebut Beny Wafumilena, menyampaikan bahwa, kita semua akan mengikuti kegiatan FGD mengenai pembahasan publikasi kabupaten dalam angka tahun 2024, yang dihasilkan Kabupaten Sarmi yang disebut Kabupaten Sarmi dalam angka 2024,
oleh BPJS serta data statistik sektoral yang dihasilkan APD stasiun kementerian dan lembaga di daerah.
Pertemuan ini juga sebagai sarana pembinaan statistik struktural di mana BPS selaku Pembina Data akan membina instansi kementerian dan lembaga dalam menghasilkan data, terkait tugas instansi masing-masing sehingga data-data yang dikumpulkan OPD instansi kementerian dan lembaga dapat terkelola dengan baik.
Persamaan pertemuan ini juga pihak BPS ingin meminta dukungan Bapak Ibu sekalian dalam perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Wafumilena juga mengingatkan mengenai pentingnya data yang berkualitas dalam perencanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan, “Apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan proses validasi yang memastikan kualitas data akan dipublikasikan BPS beserta kementerian, dan lembaga di daerah, sehingga diharapkan saling berkoordinasi dengan baik dalam pembinaan statistik sektoral yang akan membangun data Indonesia dan sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan,” ucap Wafumilena.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPS Kabupaten Sarmi, Try Cahyo Affandy, menyampaikan suatu agenda besar dari BPS Kabupaten Sarmi yakni deklarasi dan pencanangan Solo integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam huruf WBBM, “Dan hal ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena bapak ibu hadirin yang bersedia hadir yang akan menjadi saksi pada deklarasi pencanangan ini,” ungkapnya.
Hakikat dari pembangunan nasional integritas adalah bagaimana kita membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi atau RB secara mampu menumbuhkan budaya kerja beroperasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di satuan kerja.
Reformasi beroperasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat dan profesional dalam mewujudkan governance dan government menuju aparatur sipil negara atau ASN yang bersih dan bebas dari KKN serta meningkatnya pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Diterbitkan permintaan keputusan nomor 60 tahun 2012 dan diperbaharui kembali melalui fermentasi nomor 52 tahun 2014 tentang pembangunan nasional integritas menuju wilayah bebas korupsi Judika dan wilayah birokrasi bersih dan melayani BBM BPS secara cepat beradaptasi dengan instruksi tersebut hal ini ditujukan dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan BPS RI pada tanggal 10 Pebruari 2014 yang melibatkan seluruh unsur pimpinan BPS RI dan BPS provinsi seluruh Indonesia dengan menghadirkan Unsur pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau ketika Kemenpan RB dan Ombudsman sebagai pihak yang menjadi satu pada deklarasi tersebut.
Reformasi birokrasi DPS tahun 2010 sampai dengan 2014 hal ini berdampak positif karena BPS dapat dengan cepat beradaptasi dengan segera menyusun komitmen bersama untuk pembangunan sosial untuk diketahui bersama reformasi beroperasi BPS yang dibangun sejak tahun tahun 2010 telah mengalami beberapa penyesuaian dan hingga saat ini dari 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan peraturan perundang-undangan SDN tatalaksana pengawasan pelayanan publik akuntabilitas dan kultur pegawai BPS dengan GPS itu sendiri adalah terciptanya satker BPS yang bebas dari praktek KKN memiliki akuntabilitas baik dan bekerja berkinerja tinggi
Reformasi BPS dan keterkaitannya dengan pembangunan zona integritas telah di sinergikan dengan membuat suatu deskripsi yaitu implementasi program kegiatan yang terintegrasi dalam perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan sosial penguatan pengawasan pengukuran kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan berhasil 40% meliputi indikator kualitas layanan publik survei tentang persepsi korupsi di eksternal serta persepsi kualitas pelayanan dari kedua indikator pengungkit, ucapnya.
Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi
