Diskominfo Sarmi–Dalam upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Rivior, Kabupaten Sarmi, pada Kamis, 6/11/2025.
Bimtek ini secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Setiyo Wahyudi, SE, MM, yang hadir mewakili Gubernur Papua, Mathius Fakhiri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan pelaku usaha asli Papua sebagai pelaku utama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sarmi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, para narasumber, serta 100 peserta yang merupakan pengusaha OAP dari wilayah adat Tabi. Mereka hadir untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang risiko dan mekanisme pengadaan yang baik dan benar.
Setiyo Wahyudi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan bagian dari agenda besar untuk mendorong keterlibatan aktif pengusaha OAP dalam pembangunan daerah melalui sistem pengadaan pemerintah.
Dengan kegiatan ini, diharapkan pengusaha OAP tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengambil peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa. Pemerintah provinsi Papua juga berkomitmen untuk terus mengawal dan memperluas pelatihan serupa ke berbagai wilayah lainnya. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua hari.
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, SKM, M.Kes, turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Papua yang secara aktif memberdayakan pengusaha OAP, khususnya di wilayah Kabupaten Sarmi. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan untuk membekali pelaku usaha lokal agar lebih siap bersaing secara profesional dalam sistem pengadaan pemerintah.
Pemerintah daerah sangat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama bagi pengusaha OAP. Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman teknis mengenai proses pengadaan, dan bimtek ini menjadi langkah nyata dalam menjawab kebutuhan tersebut.
Para peserta dibekali dengan materi terkait manajemen risiko pengadaan, pemanfaatan sistem pengadaan elektronik, pemahaman regulasi LKPP, serta praktik etika dan integritas dalam proses bisnis. Bimtek ini juga menghadirkan studi kasus sebagai simulasi nyata dari situasi lapangan yang sering dihadapi pelaku usaha.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Setiyo Setiyo Wahyudi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan bagian dari agenda besar untuk mendorong keterlibatan aktif pengusaha OAP dalam pembangunan daerah melalui sistem pengadaan pemerintah.
Dengan kegiatan ini, diharapkan pengusaha OAP tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengambil peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa. Pemerintah provinsi juga berkomitmen untuk terus mengawal dan memperluas pelatihan serupa ke berbagai wilayah lainnya.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua hari dan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada peserta. Pemerintah Kabupaten Sarmi menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat.
Pemerintah Kabupaten Sarmi menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat.(*)
