Diskominfo Sarmi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarmi mengajak seluruh elemen masyarakat di Sarmi untuk berkomitmen tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2024. Komitmen itu dinyatakan dalam deklarasi tolak politik uang dan lawan politisasi SARA yang dilaksanakan di halaman Kantor Bawaslu Sarmi, Provinsi Papua, yang di buka langsung oleh Pj Bupati Sarmi Ir. Iman Djuniawal, M.Si.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Sarmi, Ir. Iman Djuniawal, M.Si, mengajak semua pihak, baik itu ASN, TNI/Polri, Bawaslu maupun peserta pemilu untuk menjaga netralitas terutama sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sarmi, demi menjaga kedamaian di kabupaten dengan julukan negeri 1000 ombak.
“Pilihan politik boleh berbeda namun kita adalah keluarga, kita adalah rumah besar, yang tidak bisa dipisahkan hanya karena berbeda pilihan politik, sehingga melalui deklarasi tolak politik uang dan lawan politisasi SARA yang di laksanakan hari ini oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi dapat menjadi perhatian kita bersama,” tutur Iman Djuniawal.
Ketua Bawaslu Sarmi, Obet Cawer, juga dalam sambutannya mengatakan, kegiatan deklarasi ini merupakan bentuk sosialisasi guna menjaga kualitas Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia termasuk di Kabupaten Sarmi.
“Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), ada dua isu yang saat ini bergejolak yakni politik uang dan politisasi SARA. Dimana dua isu ini merupakan pusat perhatian Bawaslu, sehingga tidak ada lagi catatan buruk kembali terjadi seperti ditahun-tahun sebelumnya,” kata Ketua Bawaslu Sarmi, Obet Cawer.
Menurutnya, sebagaimana hasil lauching Bawaslu RI, Sarmi sangat kecil terjadi politisasi SARA atau tidak begitu berkaitan. Yang ada hanya pada tataran politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Olehnya itu, Bawaslu Kabupaten Sarmi hari ini menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA yang melibatkan, TNI/Polri, ASN, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta warga masyarakat di Kabupaten Sarmi.
Menurut Cawer, politik uang tentunya mengurangi nilai demokrasi terutama di Sarmi, tujuan kegiatan tersebut adalah menyampaikan kepada publik untuk menyikapi politik uang, karena perilaku ini sangat mencoreng nilai dan tatanan demokrasi. “Tentu kami berharap pasca deklarasi ini masyarakat bisa memahami, politik uang adalah musuh kita bersama,” ujarnya.
Bawaslu Sarmi, selanjutnya, merencanakan deklarasi terkait dengan netralisasi ASN, deklarasi itu sendiri akan melibatkan ASN di lingkup Pemkab Sarmi. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan kepolisian guna mengawasi kedua isu tersebut.
Lebih lanjut, Kapolres Sarmi, Kompol Suparmin, S.IP., M.H, menyampaikan bahwa komitmen bersama seluruh elemen baik TNI/Polri, ASN dan masyarakat, terkait deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, adalah harga mati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para Pimpinan OPD, TNI /Polri, BUMD/BUMN, partai politik, sejumlah tokoh pemuda, tokoh Agama, tokoh masyarakat serta perwakilan pimpinan paguyuban.
Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi.
