Diskominfo Sarmi – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP RI) Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyosialisasi tentang tugas dan fungsi BP3OKP RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.
Kunjungan tersebut di sambut baik dan mendapat Apresiasi dari Pj Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, S.H., M.M, di ruang kerjanya di Gedung Putih Kantor Bupati Sarmi, Provinsi Papua, Jumat, 17/11/2023.
Saat di wawancara jurnalis Diskominfo, Albert Yoku mengatakan, mengapa itu kita lakukan, karena tugas utama dari pada BP3OKP adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi evaluasi, dan koordinasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan pemerintahan yang ada di 6 (enam) provinsi di Papua,
Jadi dalam tugas saya sebagai anggota BP3OKP RI di Provinsi Papua itu membawahi 8 (delapan) kabupaten/kota.
Karena itu kita jadwalkan sebelum tahun depan, tahun ini kita melakukan sosialisasi, kemudian bagaimana mensinkronkan program-program yang sudah ada dalam RPJMK dan RPJMD dari setiap provinsi dan kabupaten kota.
Kemudian di bawah ke provinsi untuk sharing dengan program kementerian dan lembaga, lalu juga kita melihat apa sumbatan-sumbatan yang terjadi di sini, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional yang besar itu bagaimana mereka programkan di sini, mulai dari tingkat RT/RW nya hingga kabupaten/kota seperti apa, ujarnya.
Menurut Albert Yoku, kemudian program itu akan disinkronkan dengan kementerian, dan kemudian program-program daerah yang tidak sinkron, langsung ke istana atau ke presiden dan wapres itu akan menjadi tanggung jawab kita mengundang Pemerintah daerah untuk rapat di kementerian dan lembaga, terkait kemampuan daerah agar dapat ditanggapi oleh Presiden dan wakil presiden.
Albert Yoku saat ditanya terkait respon Pj Bupati Sarmi?, ia menjawab, sangat luar biasa, apresiatif yang dilakukan oleh Pj Bupati Markus Mansnembra.
Setelah adanya perpisahan dengan daerah otonomi baru, Pj Bupati katakan, “Provinsi-provinsi ini dulu kan dapat dana bagi hasil (DBH) dari PT. Freeport Indonesia, tetapi sekarang kan DBH Freeport sudah tidak ada, yang nantinya akan di kelola oleh Provinsi Papua Tengah.
Maka pemerintah provinsi induk harus punya daerah baru dalam mengelola sumber daya alam, dan sumber daya alam yang menjanjikan itu Sarmi dan Mamberamo,” ungkapnya.
Sehingga menurut Pj Bupati peluang ini harus di bicarakan apa yang menjadi komoditi unggulan dan penghasil PAD terbesar bagi provinsi induk di masa depan.
Lanjut Yoku, kami juga memberi ruang dalam pendekatan-pendekatan melalui klaim marga dan kepala suku, kita tidak bicara lagi lewat LMA, atau Dewan Adat Papua, mereka silakan bicara hal-hal lain tapi untuk pengembangan SDM dan SDA orang asli Papua.
“Itu kita langsung kerja sama dengan kepala suku yang punya family,” tegas Yoku.
Dokumentasi : Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi
