PEMERINTAH KABUPATEN SARMI HADIRI RAPAT KOORDINASI MINGGUAN BERSAMA KEMENDAGRI RI TERKAIT PENANGANAN INFLASI

0
272

Diskominfo Sarmi – Pemerintah Kabupaten Sarmi ikuti Rapat Koordinasi Rutin setiap hari Senin bersama Kemendagri terkait penanganan inflasi di daerah menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) secara virtual zoom, Senin (27 Maret 2023).

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hyrbid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D terus menyampaikan dan mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan terobosan kreatif terkait pengendalian inflasi di daerahnya. Sejumlah terobosan bisa dilakukan, misalnya melakukan gerakan urban farming, disamping tetap melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi.

Adapun sembilan langkah tersebut diantaranya rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial (bansos), subsidi transportasi, hingga menjalin kerja sama antar daerah, ujar Muhammad Tito Karnavian.

Diungkapkannya “Banyak terobosan kreatif, cuma mau bekerja atau tidak, karena ini menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Disebutkan juga beberapa daerah terdapat yang tidak melakukan upaya konkrit penanganan inflasi ini, berbagai terobosan tersebut sangat diperlukan, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga musiman karena tingginya permintaan barang/jasa pada bulan Ramadan dan menjelang Idul fitri tahun 2023.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai di antaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D terus mendorong Pemda bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam. Selain itu, Mendagri meminta Kepala Daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas di wilayah masing-masing sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan. Kemudian data hasil pengawasan tersebut diminta agar disampaikan kepada pemerintah pusat melalui link yang sudah kami sediakan, ucapnya.

Harapannya, data dan angka yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat. Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, 9 Langkah yang menjadi panduan daerah untuk melakukan pengendalian inflasi diantaranya ; (1) Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. (2) Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah. (3) Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. (4) Melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam. (5) Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, Selanjutnya (6) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. (7) Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. (8) Merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi. (9) Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Dokumentasi : (Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here