Diskominfo Sarmi – Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, SH., MM hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri secara virtual di ruang kerja Bupati Sarmi, Senin (13/03/2023).
Rapat tersebut dalam rangka upaya pengendalian inflasi Kabupaten Sarmi dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H.
“Meskipun kondisi pandemi sudah berakhir, namun saat ini kita masih dihadapkan pada tantangan meningkatnya resiko ekonomi dan inflasi akibat geopolitik dunia. Kondisi ini menyebabkan naiknya tekanan inflasi global dan berdampak terhadap komunitas pangan,” ujar Mansnembra.
Penjabat Bupati mengatakan, salah satu dukungan Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pengendalian inflasi yaitu menyiapkan program strategis. Adapun diantaranya menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan dengan perencanaan pasar induk dan kawasan pertanian terpadu. “Dengan adanya rencana program ini, diharapkan kedepannya perekonomian masyarakat dapat bangkit, inflasi dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.
Penjabat Bupati mengajak koordinasi serta kolaborasi guna menyamakan persepsi, serta rencana aksi dalam mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat, untuk menghindari terjadinya inflasi yang dapat meningkatkan kemiskinan. “Untuk itu mari kita bekerjasama dan membuat langkah-langkah strategis dalam memetakan setiap persoalan yang ada saat ini, meliputi harga, pasokan maupun distribusi khusus pada komunitas minyak goreng, daging, telur ayam, gula pasir, bahan bakar minyak, dan gas LPG, serta minyak tanah,” katanya.
Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui video conference. Saat membuka rakor, Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D., yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja (SBP) menyampaikan, “Pentingnya dukungan aksi dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang HKBN (Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional) yang bertujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana,” ujar Tito Karnavian.
Dikatakan perlunya 6 langkah dukungan aksi dan kebijakan pemerintah, diantaranya adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya bulan februari – bulan Maret dan bulan April 2023, pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Pimwil Perum Bulog dan Satgas Pangan Daerah, pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah, penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan meningkatkan koordinasi dengan Satgas Pangan Polri, ucap Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D.
Dirinya menambahkan terkait komoditas cabai, diperlukan upaya mitigasi rekomendasi kebijakan diantaranya adalah : mendorong BUMN agar menjadi offtaker dalam produksi hasil pertanian, mendorong pemanfaatan fasilitas reefer container dari badan pangan nasional di daerah sentra produksi, pemetaan wilayah sentra produksi dan waktu/masa tanam hingga panen dan masa kosong sehingga dapat memprediksi kenaikan dan penurunan harga, ujar Tito.
Diakhir paparannya Mendagri menyampaikan Pemerintah Daerah seharusnya menyiapkan anggaran pengendalian harga untuk kesiapan intervensi apabila diperlukan dan secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan dan stok bahan pokok di gudang penyimpanan, serta yang tidak kalah pentingnya memastikan transportasi di daerah maupun antar daerah selalu lancar guna menjaga distribusi barang.
Dokumentasi : (Humas dan Protokoler Kabupaten Sarmi)
