Diskominfo Sarmi – Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, SH., MM adakan rapat koordinasi bersama kepala SKPD dan tim TAPD Kabupaten Sarmi di ruang rapat Bupati, Rabu (08/03/2023).
Penjabat Bupati menyampaikan tujuan rapat ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2023, dan kebijakan-kebijakannya.
Dalam sambutannya Pj Bupati menyampaikan perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah.
Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang.
Disamping perencanaan, yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah penganggaran pembangunan daerah, ujar Mansnembra.
Kami mengakui APBD 2023 ini mengalami keterlambatan, tapi yang harus digaris-bawahi disini bila kita melihat yang lalu, ada catatan evaluasi. Ada hal prinsip yang harus di sampaikan, yaitu belanja aparatur tidak boleh lebih besar dari belanja publik, ujarnya.
Dirinya menjelaskan belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Sementara jika kita bicara belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik, belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ditegaskan dalam Kepmendagri No. 29/2002, serta diperkuat lagi melalui UU No. 17/2003 tentang Keuangan Daerah. Belanja publik ini diantaranya seperti belanja untuk bidang kesehatan, belanja untuk bidang pendidikan, belanja untuk membangun jalan dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. ”Kami berharap belanja publik tidak lagi di anak-tirikan, lebih baik terlambat daripada mengabaikan hal prinsip aspek kebutuhan masyarakat,” ujar Mansnembra.
Idealnya pembangunan bermuara pada pemberdayaan masyarakat, mestinya anggaran publik lebih besar ketimbang belanja aparatur, ujarnya.
Sering saya membuka ruang dialog dengan masyarakat, ini merupakan cikal-bakal terbentuknya partisipasi publik sebagai pengejawantahan (sikap) kepedulian masyarakat dalam menyikapi terwujudnya pemerintahan yang didambakan yaitu pemerintah yang baik (good gevernence) dan pemerintah yang jujur dan bersih (clean government). Sikap publik seperti ini perlu ditumbuh kembangkan. Dan sekali lagi kami berharap tingkatkan belanja publik jadilah pengayom dan pelayan masyarakat, ujar Mansnembra.
Dokumentasi : (Humas dan Protokoler Kabupeten Sarmi)
