Wakil Gubernur Papua Minta Produk UU / PP Dari Pusat Tidak Melemahkan UU Otsus

0
136

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM, dalam keterangannya pada sosialisasi, Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dihotel Sahid Entrop, Kamis, (23/5), minta agar seluruh aturan yang diturunkan dari Pemerintah Pusat dapat diselaraskan dengan undang – undang Otonomi Khusus Papua.

Pernyataan tersebut dikemukaan lantaran menurutnya, Pemerintah Pusat melalui lembaga – lembaga terkait sering menetapkan undang – undang atau peraturan Pemerintah yang terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan UU OTSUS Papua.

Sekda Sarmi Dr. H. Worumi, S. Sos., M.Si Saat mengikuti Rakor Stragnas KPK

“Sekalipun Papua telah mendapat perhatian khusus negara berdasarkan undang – undang Otsus, namun kenyataanyan hingga hari ini, ketika ada regulasi baru diberlakukan dengan alasan legitimasinya lebih tinggi dari Otsus Papua, apa lagi telah disetujui oleh beberapa kementerian dan lembaga, harus dijalankan tanpa kompromi” tegas Klemen.

Orang kedua provinsi Papua itu menjelaskan, bahwa masyarakat papua tidak pernah meminta perlakuan khusus dari pemerintah pusat.

“Realisasi undang – undang otonomi khusus itu kan kebijakan negara, sama sekali bukan keinginan masyarakat papua. Dengan demikian jika ada regulasi baru yang dianggap lebih tinggi kekuatan hukumnya maka, Otsus Papua bila perlu ditiadakan saja” tambahnya.

Mendangapi pernyataan itu, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Gandar Situmorang menyatakan, masukan itu akan diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam merumuskan segala regulasi.

“Catatan ini akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi evaluasi, agar kedepan merumuskan produk hukum selaras dengan kearifan daerah papua” pungkas Gandar (SDR/PIUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here