Sosialisasi Aplikasi LPSE Berakhir Ricuh, Pihak KE – 3 Minta Pemda Sarmi Hadirkan KPK

0
384

Proses sosialisasi penerapan aplikasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sarmi, kepada penyedia jasa berakhir ricuh.

Kericuhan itu terjadi ketika Kepala Sub Bagian LPSE, Beril Afola,SH.MH, menyampaikan materi terkait tehnik pendaftaran dokumen perusahaan  dari pihak ketiga secara online di LPSE.

“LPSE merupakan suatu sisten aplikasi sehingga semua dokumen perlu dilengkapi, jika tidak pasti ditolak oleh sistem dan tentunya berpengaruh pada proses lelang sampai tender pekerjaan ” jelas Beril.

Pernyataan tersebut menyulut protes keras dari ratusan kontraktor yang memang tidak memiliki dokumen perusahaan lengkap, lalu mengikuti sosialisasi tersebut, diaula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kota baru petam, Jumat 25/4.

Para penyedia jasa kontruksi mengajukan keberatan dengan alasan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) tidak pernah mengadakan pengumuman tentang persyaratan pendaftaran LPSE agar dokumennya dapat dipersiapkan sedini mungkin.

“Kami menolak LPSE, bila perlu datangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sekarang sudah memasuki pertengahan tahun baru dilakukan sosialisasi. Bagaimana melengkapi surat – surat, untuk mengurusnya sangat berbelit-belit serta memakan banyak biaya” ujar Adolof Dimonmau salah satu kontraktor lokal disarmi.

Adolof Dimonmau mengemukakan beberapa alasan penolakan LPSE, diantaranya; sebagian besar kontraktor tidak memahami peralatan elektronik, dokumen tidak lengkap serta perlu adanya pelatihan dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Oleh sebab itu menurutnya LPSE dapat diterapkan tahun depan.

Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, Yohanis W. Palege,S.Kom, yang juga sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut, setelah melaporkan keberatan para pelaku usaha kepada  Bupati Sarmi mengatakan, bahwa pengusaha yang tidak memiliki dokumen lengkap dapat melaksanakan proyek seperti biasa (ofline), dengan nilai kontrak dibawah 500 juta.

“Kebijakan bupati untuk menjalankan paket pekerjaan dibawah 500 juta dengan penunjukan langsung sementara kekurangan dokumen dapat dilengkapi. Sedangkan nilai kontrak diatas 500 juta kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari bupati” ungkap Yohanis yang juga sebgai ketua SATGAS Rencana Aksi Pencegahan Korupsi terintegrasi Kabupaten Sarmi, (SDR/PIUS).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here