Sarmi Diharapkan Menjadi Pilot Project Pemetaan Hutan Adat di Papua

0
195

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sarmi, Ir Agustinus Joumilena dalam keterangannya pada Lokakarya Tim Penelitian dan Verifikasi Hak ulayat Masyarakat Adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah di Sarmi mengatakan, bahwa daerah ini diharapkan menjadi pilot project seprovinsi papua dari sisi penataan hutan adat.

“Kita sedang melakukan beberapa upaya baik berupa aturan sebagai landasan hukum maupun sosialisasi kepada masyarakat adat, sehingga proses penelitian direspon baik dilapangan”

Jika rencana ini berjalan mulus maka, seluruh hutan disarmi pasti di petakan sekaligus mendapat legalitas dari daerah sampai pusat, itu berarti  sarmi salah satu daerah di papua yang berhasil” ujar Agustunus, di aula kantor bupati, Kamis (30/1).

Hal itu mendorong Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor  188.4/248/2019, tanggal 2 sebtember 2019, tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Verifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat hukum adat atas tanah di Kabupaten Sarmi.

Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Estiko Tri Wiradyo, selaku nara sumber menyebutkan, bahwa maksud  pengaturan hutan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.

“Tujuannya ialah agar pemangku hutan adat mendapat pengakuan, perlindungan dan intensif dari pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu”

Untuk memperoleh legalitas terhadap pemetaan hutan adat, harus dilakukan proses penelitian. Dengan demikian penting bagi tim untuk menjalankan penelitian” ucap Estiko.

Sementara itu Bupati Sarmi, Drs E. Fonataba.MM, dikesempatan yang sama mengharapkan tim penelitian menghasilkan produk yang nantinya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

“Saya berharap tim dapat menentukan batas – batas wilayah, hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak perseorangan, pada empat kampung yaitu, kampung martewar, waruswar, wari dan mimirawar secara baik menurut rencana” harap Bupati Fonataba.(PIUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here