Pendapatan Asli Daerah dan Aset Daerah Menjadi Fokus KORSUPGAH KPK Tahun 2019

0
185
Bupati Sarmi sedang mengikuti pemaparan dari Korsupgah KPK RI

Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah pada Pemeritah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua merupakan fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 ini.

Pernyataan tersebut disampaikan, Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang berlangsung disasana karya kantor gubernur papua, Selasa, (21/5).

Dalam keterangannya Adliansyah menjelaskan, bahwa ada sejumlah sumber pendapatan daerah yang sampai sekarang belum tercover secara menyeluruh dan komperhensif, baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu

Bupati se – Papua mengikuti Monev di Jayapura

kedepan perlu dioptimalkan, demi meningkatkan pendapatan daerah masing – masing.

“Saya melihat ada sumber – sumber Pendapatan Daerah  yang penarikan pajaknya sangat rendah, seperti hotel, pertokoan dan restoran. Hal ini harus diperhatikan serius, karena penarikan pajaknya cukup mendukung PAD” ujar Adliansyah.

Selain upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, menurut Adliansyah seluruh aset milik pemerintah daerah mesti dikelola berdasarkan aturan. Hal itu ditekankan lantaran menurutnya ada indikasi pejabat beberapa daerah, dengan kewenangannya, menyalahgunakan aset.

“Berbicara aset, apalagi kendaraan roda empat dan roda dua, itu kan milik Pemda, bukan milik pribadi. Sehingga segera ditertipkan” tegas Adliansyah.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal,SE.MM, ketika memberikan sambutan pada rapat koordinasi dan evaluasi, yang dihadiri Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, Sekda Sarmi Dr Hendrik Waromi,S,Sos.MSi, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, merangkap Ketua Renaksi KPK,  Yohanis W. Palege,S,Kom, Kepala Dinas Kominfo Sarmi, Zakarias Timbuat,SPd.MSi,  serta seluruh Bupati dan Sekda Kabupaten/kota seprovinsi Papua, menekankan hal yang sama.

Orang kedua provinsi papua ini menegaskan kepada para pimpinan daerah, agar hasil evaluasi yang disampaikan pihak KPK dapat dijalankan dengan penuh tanggungjawab pada daerah masing – masing, demi perubahan pembangun kearah yang lebih baik.

“Saya menghimbau kepada seluruh pimpinan daerah, bahwa untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang bersih, sektor pendapatan dan aset daerah merupakan beberapa indikator yang perlu diatur secara profesional, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari” tandas Klemen. (SDR/PIUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here