Pemkab Sarmi Tarik Mobil Dinas Yang Tak Dikembalikan

0
201

Secara bertahap dan berlanjut pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui intansi teknis telah berupaya untuk mengiventarisir seluruh aset yang ada.

Hal itu dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Papua.

Dalam laporannya, BPK- RI Wilayah Papua merekomendasi kepada Pemda Sarmi tentang pentingnya Aset Pemda, salah satunya mobil dinas.

Kepala bidang aset Marthel C. Caraen, S.Kom menjelaskan bahwa saat ini disarmi masih ada 5 mobil dan di jayapura masih sekitar 8 mobil yang dikuasai oleh eks pejabat maupun pejabat aktif tapi memiliki lebih dari 1 mobil.

“Yang sudah kita tarik sampai hari ini sekitar 17 mobil dan masih ada sekitar 13 mobil lagi yang akan ditarik, ujar Marthel dalam keterangannya”, senin(29/7).

Untuk menarik kendaraan ini kan tidak segampang yang dibayangkan, pasti ada proses dan perlu pendekatan yang baik, sehingga pelaksanaanya dilapangan bisa maksimal, tambahnya.

“intinya kita tarik dulu mobilnya, setelah itu baru kita data ulang kembali, supaya kita punya data aset ini rapi, jangan tiap tahun selalu menjadi bahan rekomendasinya pihak BPK, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP kabupaten sarmi AKP, David Werinusa mengatakan, mobil dinas dipergunakan untuk mendukung kegiatan kedinasan, bagi pejabat yang pindah tugas atau sudah pensiun dan masih membawa mobil dinas, Satpol PP wajib tarik kembali.

“Intinya kami diperintahkan untuk menarik semua kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah. Sebagai penegak aturan dan pelaksana aturan kami siap laksanakan perintah tersebut,” terang David. (SDR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here