Pemda Sarmi Diminta Fokus Dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi

0
567

Koordinator Pencegahan Korupsi pada KPK RI Wilayah Provinsi Papua, Maruli Tua lmengatakan, Monev ini  merupakan bagian penting dalam rangka mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembenahan tata kelola yang dilakukan melalui rencana aksi yang sudah disepakati bersama.

Hal ini dikatakan saat memimpin rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Kabupaten Sarmi yang berlangsung di lantai II gedung sasana karya provinsi papua (29/8)

hadir dalam monev tersebut, Ibu Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, SE., MM, Kepala Badan Pendapatan Daerah Drs. Pieter Werinusa, Kepala PTSP, Elias Bakay, SE, Kepala BKPLA, Gerard Abuere, SE, Kabag Hukum Setda Kab. Sarmi, Gerard Wersemetawar, SH, MH, Tim teknis dari Bappeda, Bapedalda dan Kominfo.

Dalam pertemuan tersebut Korsup KPK RI menyayangkan ada beberapa Pokja yang tidak hadir tanpa memberi keterangan, bagaimana kita bisa mengetahui progressnya kalau pokjanya saja sudah tidak serius, kalo memang sarmi tidak serius, terpaksa kami akan mencoret, ujar Maruli Tua tegas.

Jadi, memang sarmi harus fokus. Khususnya dalam pencegahan korupsi terintegrasi, untuk memastikan tentang pengelolaan APBD, perencanaan dan penganggaran itu dilakukan lebih tertib melalui aplikasi berbasis elektronik.

Termasuk didalamnya memastikan standar satuan harga (SSH) dan standar biaya itu masuk ke dalam aplikasi.

Jadi, SSH setiap tahun harus di update/mutahirkan  sehingga menjadi penting untuk memastikan standarisasi pengadaan itu bisa lebih efektif, jelas Maruli.

Begitu pula dengan Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra SKPD dan APBD  harus segera diselesaikan dan dapat diumumkan ke masyarakat dalam website resmi Pemkab Sarmi.

Disamping itu juga  Implementasi Cash Management System  Pemda harus bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Papua dan perbankan (misalkan Bank Papua) untuk menerapkan cash management  system (CMS) pada tahun ini paling lambat pertengahan september 2018, tegas Maruli.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemda harus memastikan e-budgeting (Simda Keuangan) dengan e-planning, e-procurement (SIRUP) dan aplikasi penatausahaan lainnya saling terhubung satu dengan lainnya.

Sehingga, anggaran dapat disusun sesuai dengan prosedur dan menolak segala bentuk intervensi yang tidak sah dari oknum eksekutif, legislatif atau pihak manapun;

“Oleh Karena itu, saya memita kepada dinas kominfo paling lambat minggu pertama bulan september tahun berjalan, untuk memastikan infrastruktur jaringan telah siap dan harus terpasang di setiap OPD”. Ujarnya (SDR)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here