Beranda Tak Berkategori Para Nelayan Kabupaten Sarmi Wajib Memiliki Kartu Nelayan

Para Nelayan Kabupaten Sarmi Wajib Memiliki Kartu Nelayan

0
402

Sarmi, InfoPublik – Dinas Perikanan dan Kelautan  Provinsi Papua, bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sarmi, melakukan sosialisasi pendataan basis data nelayan dan fasilitas penerbitan kartu nelayan di Kabupaten Sarmi, Jum’at (10/11)

Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Papua FX. Mote menjelaskan bahwa hingga saat ini, dari 29 kabupaten/kota hanya ada 13 kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan laut. Salah satunya adalah Kabupaten Sarmi yang mempunyai garis pantai terpanjang di Papua.

Karena itu, Mote berharap dengan kegiatan sosialisai ini dapat memberikan manfaat kepada masayarakat di Kabupaten Sarmi tentang pentingnya kartu nelayan dan kartu asuransi bagi nelayan di Kabupaten Sarmi.

Untuk santunan kecelakaan akibat melakukan penangkapan ikan di antaranya kematian akibat kecelakaan sebesar Rp200 juta, kematian akibat selain kecelakaan maksimal Rp160 juta, catat tetap Rp100 juta, dan biaya pengobatan sebesar Rp20 juta.

Sedangkan untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, di antaranya kematian akibat kecelakaan sebesar Rp160 juta, kematian akibat selain kecelakaan Rp160 juta, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta,” urainya.

Ditambahkannya, untuk prosedur klaimnya yang mana bila terjadi peristiwa yang berpotensi menimbulkan tuntutan klaim, tertanggung atau ahli waris juga keluarga tertanggung, bisa melaporkan kejadian klaim dan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan.

Selanjutnya tertanggung atau ahli waris melengkapi dokumen sesuai kejadian yang dialami oleh tertanggung.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sarmi Didimus Warwe menjelaskan, Penerbitan Kartu Nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan.

Kepemilikan Kartu Nalayan, diharapkan menjadi proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan upaya juga peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, efektif, dan tepat sasaran.

“Hal ini sebagai upaya juga untuk melindungi nelayan dari tekanan adanya migrasi dari profesi lainnya yang ikut menangkap ikan tanpa izin, sehingga di kemudian hari, hanya pemegang kartu yang boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara sah,” katanya.

Menurut Warwe, Kartu Nelayan dapat menjadi instrumen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, KKP dan Kementerian/Lembaga Pemerintah saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran.

Selama ini pemerintah masih kesulitan dalam menentukan katagori nelayan miskin/lemah termarginalisasi butuh perhatian yang sangat serius, sehingga perlu melakukan treatment agar bantuan terhadap nelayan dapat dijangkau dan lebih fokus tepat sasaran.

“Sementara untuk membuat kedua kartu tersebut tidak sulit, karena hanya membawa kartu keluarga dan KTP. Pengurusannya gratis,” ujar Warwe.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, Anggota DPRD H. Syamsunar, Kepala Dinas serta pejabat eselon III dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Kepala OPD di lingkup Pemda Sarmi dan para nelayan se-Kabupaten Sarmi. (MC Kab Sarmi/toeb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here