Nota Porporasi sebagai Kontrol Transaksi Pembayaran Pajak

0
170

Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Demikian penjelaan sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Idris Hutabarat, SE saat membagikan nota/bill yang sudah dibuatkan porporasi oleh bapenda, di café S-One, Jumat (25/10)

“ini bagian dari intensifikasi dan ekstnesifikasi, berdasarkan perda nomor 6 tahun 2010 tentang pejak restoran, lalu kita turunkan dengan peraturan bupati nomor 104 taun 2017, ini harus jalan”, jelas Idris.

Menurutnya dikabupaten sarmi ini ada 170 lebih warung makan, tapi selama ini tidak terkontrol baik dari sisi dari pembayaran pajaknya. Jelas Idris.

Ditambahkannya, semua ini dalam rangka penertiban pungutan pajak, rumah makan dan hotel oleh karena itu kami membagikan nota/bill yang sudah diporporasi dan nantinya akan dipakai sebagai bukti transaksi kepada setiap pengunjung dirumah makan atau hotel, katanya.

Sementara itu, ikut dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Sarmi Yohanis W. Palege, S.Kom yang jugas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Rencana Aksi KPK di Sarmi menjelaskan bahwa Pendistribusian nota transaksi pajak tersebut dalam rangka Peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten Sarmi.

“ini salah satu  sektor pajak rumah makan dan hotel, dan termasuk dalam area intervensi KPK yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah”, jelas Jhon Palege.

karena itu, dalam upaya mencapai target optimal, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan pihak tertentu, Satgas Renaksi KPK bermitra dengan Dispenda.

“Saat ini kami sedang membuat draft MoU dengan Bank Papua, dimana nantinya kedepan tidak lagi menggunakan pembayaran secara manual, tetapi semuanya akan dilakukan secara digital, sehingga kalau itu sudah dilakukan maka PAD Sarmi akan baik, harap Jhon Palege. (SDR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here