Lintas Sektor Menandatangani Kesepakatan Advokasi Sosialisasi dan Koordinasi Measles Rubella

0
679

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sarmi menggelar pertemuan dalam rangka advokasi dan sosialisasi Measles Rubella (MR) di aula kantor bupati sarmi kota baru petam.

Pertemuan yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM, Jumat (09/8), di aula kantor bupati sarmi, Kota baru petam, Kabupaten Sarmi, turut dihadiri unsur forkopimda, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala sekolah, serta para peserta dari Kepala Puskesmas dan pengelola imunisasi, lintas sektor dan lintas program.

Dalam kesempatan itu  Kepala Dinas Kesehatan Dr. Zadrak A. Tewernusa, Sp.B, kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan pemberian vaksin ini “HALAL” dan sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua MUI Kabupaten Sarmi, Achmad Mainatu. Jelas dr. Ahli Bedah itu  sesaat sebelum menandatangani kesepakatan advokasi sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kampanye measles rubella di Kabupaten Sarmi

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sementara pihaknya sedang menunggu surat resmi dari Ketua MUI Sarmi, kami berharap para orang tua tidak takut lagi dan bersedia untuk memberikan anaknya diberikan suntikan vaksin MR.

Berikut isi dari kesepakatan dimaksud.

KESEPAKATAN-KESEPAKATAN

Pada hari ini Rabu Tanggal 10 Agustus 2018 di Aula Kantor Bupati Sarmi, telah diadakan kegiatan pertemuan advokasi sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kampanye measles rubella di Kabupaten Sarmi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

  1. Kampanye MR merupakan Program Nasional. keberhasilan pelaksanaan kampanye MR merupakan tanggungjawab semua pihak, pemda, kabupaten Sarmi dan seluruh OPD, masyarakat, ormas, organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi wanita serta swasta, bukan hanya tanggungjawab dinas kesehatan;
  2. Pemerintah kabupaten Sarmi berkomitmen mencapai cakupan mr >95% dengan layanan yang berkualitas;
  3. Peran serta masing-masing pihak dibutuhkan sejak dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kampanye MR;
  4. Pemerintah Kabupaten perlu membuat pokja di bawah Pimpinan Kepala Daerah untuk koordinasi selama kampanye berjalan;
  5. Peran Dinas Kesehatan menyiapkan segala sesuatu terkait operasional MR, seperti kebutuhan vaksin dan logistik, SDM;
  6. Peran Dinas Pendidikan kabupaten diperlukan untuk membuat surat edaran dukungan kampanye MR ke sekolah-sekolah;
  7. Peran Kantor Agama diperlukan untuk membuat surat edaran dukungan kampanye MR ke Tokoh Agama;
  8. Peran Kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung untuk mengarahkan seluruh warganya untuk membawa warganya untuk membawa anaknya ke pos pelayanan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya dan sungguh-sungguh demi mencapai Sarmi bebas campak dan rubella. (SDR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here