KORSUPGAH KPK, KOMITEMN PTSP DALAM RENAKSI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

0
966

Bertempat di Sasana Karya Provinsi Papua, KORSUPGAH KPK RI bersama PEMDA Sarmi, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. (29/8).

Pada acara tersebut pihak pemda di wakili Ibu Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, SE., MM, Kepala Badan Pendapatan Daerah Drs. Pieter Werinusa, Kepala PTSP, Elias Bakay, SE, Kepala BKPLA, Gerard Abuere, SE, Kabag Hukum Setda Kab. Sarmi, Gerard Wersemetawar, SH, MH, Tim dari Bappeda, Bapedalda dan Kominfo.

Dalam laporanya, Elias Bakay Menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarmi telah memberikan wewenang tentang pendelegasian kewengan perizinan dan optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sarmi Nomor  6 Tahun 2018.

Sementara itu Koordinator Pencegahan Korupsi pada KPK RI Wilayah Provinsi Papua, Maruli Tua menyambut baik Peraturan Bupati tentang pendelagasian kewenangan tersebut, namun ada beberapa hal yang menjadi PR dan harus segera diselesaikan.

Menurutnya, sampai saat ini Bupati Sarmi belum membentuk tim teknis yang melibatkan personil yang berkompeten dan berintegritas dengan SK Bupati. Untuk izin/non izin yang sifatnya reguler dan cukup sering  dilayani, agar tim teknis secara operasional berada di DPMPTSP namun secara administratif tetap di SKPD masingmasing, jelasnya.

Kemudian, untuk Peningkatan Kapabilitas Layanan dan Manajemen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017,  Maruli meminta kepada Bupati Sarmi agar memberikan komitmen dan dukungan terbaik kepada Kepala DPMPTSP dan pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan kapabilitas layanannya serta memperkuat manajemen pelayanan dengan memastikan ketersediaan hal-hal sebagai berikut serta efektifitasnya, yaitu:

  1. Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, dan Manajemen Pelayanan
  2. Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Informasi;
  3. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan/Non Perizinan;
  4. Sarana dan Prasarana bagi DPMPTSP untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
  5. Sumber daya manusia dan etika pelayanan sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017;

Dikatakannya lagi, Pemda harus memberikan komitemen kepada DPMPTSP dan  memastikan kecukupan anggaran bagi DPMPTSP, terutama pemberian honor/insentif yang patut kepada tim teknis dan personil di DPMPTSP yang menyelenggarakan PTSP.

Mengenai implementasi sistem pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi, kalo memang belum ada aplikasinya, maka kami merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi “sicantik cloud” yang dikembangkan  dari Kementrian kominfo dimana sudah terintegrasi dengan aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS)

Jadi, fokus kita adalah membangun dasar dasar pelayanan satu pintu yang kuat, yang pertama adalah membuat SOP dan SP nya, lalu bentuk tim teknis sebagai tim pelayanan, kemudian peningkatan SDM, dan yang paling penting adalah dasar-dasar pelayanan harus dipastikan semua kepala OPD harus mendukung PTSP, sehingga tidak terjadi yang namanya ego sektoral, jelasnya.

Nah, untuk pelayanan pajak DPMPTSP dan Kepala Bapenda untuk mengintegrasikan pelayanannya sesuai dengan Pasal 33 huruf (a) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017

Lalu sistim informasi pajak harus terkoneksi dengan Bapenda, tujuannya adalah untuk dapat mengkonfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu. Begitu juga DPMPTSP harus dapat terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil Pajak Maluku Papua, sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Harapannya pelayanan terpadu satu pintu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PTSP serta dapat diberantasnya praktik penerimaan suap, gratifikasi dan pemerasan. (SDR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here