Ketua Satgas Renaksi, Progress laporan POKJA pada MCP KPK belum Maksimal

0
276

Sarmi- Rencana Aksi program pecegahan korupsi terintegrasi merupakan lanjutan dari rencana aksi yang telah disepakati dan dilakukan MoU dengan KPK oleh beberapa kabupaten/kota di provinsi papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas RENAKSI Pencegahan Korupsi terintegrasi Kabupaten Sarmi Yohanis W. Palege, S.Kom dihadapan Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba dan seluruh pimpinan OPD dilingkup pemerintah kabupaten sarmi, saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019, Rabu (30/1).

penilaian KPK untuk Pemda Sarmi berdasarkan aplikasi MCP

Berdasarkan laporan Pemda Sarmi pada Monitoring Center of Preventif (MCP) KPK sampai saat ini baru mencapai 17%.

“17% ini merupakan penilaian secara umum oleh KPK kepada Pemda Sarmi, sementara progress dari masing masing kelompok kerja (pokja) belum menunjukan hasil yang signifikan”.

Pokja-pokja ini terdiri dari, Perencanaan dan pengganggaran, Pengadaan barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“Perencanaan dan Penganggaran telah terintegrasi didalam satu aplikasi dan telah menggunakan satuan standar harga (SSH) dan analisis satuan biaya (ASB) sampai kepada terdokumentasinya kegiatan musrembang, pokok pikiran DPRD dan forum SKPD juga program dan kegiatan RKPD, Renja SKPD  yang mengacu pada RPJMD kabupaten Sarmi”.

Sementara itu untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik, menurutnya secara aplikasi dan sumber daya manusia telah siap, namun agar pengadaan secara elektronik bisa dilaknasakan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, oleh karena itu, saat ini teman teman dari LPSE sedang mempersiapkan dan mudah-mudahan tanggal 11 februari nanti sudah bisa kita lounching, jelasnya.

Terkait dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Ketua Satgas RENAKSI Kabupaten Sarmi berharap kedepan untuk lebih fokus, memang secara pendelagasian kewenangan dari Bupati ke PTSP sudah diberikan, namun ada beberapa catatan yang perlu untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama, baik secara aplikasi maupun dalam peningkatan sumber daya manusianya, mengingat berdasarkan penilain dari MCP KPK masih banyak yang belum laporkan.

Oleh karena itu, diharapkan kepada semua OPD yang terlibat didalamya untuk saling medukung, sehingga proses pelayanan satu pintu dapat berjalan dengan baik dan benar.

Begitu pula dengan kapabiltas APIP yang progressnya baru 14%, Manajemen ASN 6%, Dana Desa 42%, namun yang menjadi catatan KPK adalah hasil audit inspektorat terhadap prosentasi dana desa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Optimalisasi Pendatapan Daerah 14%, dimana penerapan Tax Clearance BPHTP, Tax Clearance KSW pusat dan Tax Clearance Pajak Daerah masih 0% dan Manajemen Aset Daerah yang progressnya baru mencapai 5%.

Sementara itu, Bupati Sarmi mengatakan, agar seluruh OPD dalam melaksankan kegiatannya harus sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Ditambahkannya, dalam rencana aksi itu, ada aksi-aksi yang dilakukan lebih detail lagi dan jadwal target capainnya.

Menurutnya, bukan hanya di atas kertas, tapi musti ada perubahan yang terjadi di lapangan. “Mungkin dalam mencapai perubahan itu ada kendala di lapangan, nah hal itu dapat didiskusikan secara bersama-sama, Jelas Bupati Fonataba.

Sebelum menutup sambutannya, Bupati Fonabata mengingatkan kembali, untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa harus melalui mekanisme yang benar yaitu dengan melakukan pelelangan secara elektronik, tegasnya. (SDR).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here