Kedepan Pembangunan Infrastruktur Harus Kantongi Rekomendasi BKPRD

0
75

Frans Rumakiek dalam keterangannya pada acara Optimalisasi Peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dan Sosialisasi Aplikasi  Sintaro, menyebutkan, bahwa kedepan semua proyek pembangunan infrastruktur harus dikoordinasikan dengan lembaga teknis.

“Lembaga ini (BKPRD) telah dibentuk tahun 2016 dengan tujuan membuat perencanaan penataan ruang, agar penempatan bangunan tepat dan sesuai peruntukan ruang” jelas Fras.

Dirinya mengakui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Sarmi beberapa tahun terakhir tidak berjalan, sehingga pihaknya berupaya mengoptimalkan peran instansi tersebut, dengan mengundang nara sumber berkompeten dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, dalam rangka memberikan pencerahan kapada para pejabat didaerah ini.

“Selain Optimalisasi peran BKPRD, juga sosialisasi tentang aplikasi Sintaro sarmi.com”

Aplikasi sintaro merupakan media penataan ruang, dengan demikian bagi siapa saja yang ingin membangun disarmi harus melalui BKPRD sebelum mengurus perijinanan” pungkas Rumakiek, diaula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM), Senin, (2/12).

Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Kawasan BAPPEDA Provinsi Papua, Ivy Sondak,A,md, selaku nara sumber ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa papua secara umum belum menerapkan penataan ruang secara baik.

“Jika pembangunan infrstruktur semua daerah merujuk pada acuan BKPRD, niscaya penataannya pasti rapih dan teratur” ungkap Ivy.

Hadir pula pada kegiatan tersebut, Yayasan Insia ditanah papua yang hendak mengajukan permintaan rekomendasi bupati sarmi, menyangkut penurunan status suaka marga satwa mamberamo menjadi taman nasional mamberamo.

Hal itu dilakukan karena status suaka marga satwa tidak membolehkan aktifitas apapun pada wilayah tersebut, baik pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Kawasan hutan lindung itu berada pada 11 kabupaten dan sarmi salah satunya, yaitu wilayah apawer.

Oleh sebab itu kami berupaya memberikan pemahaman sekaligus mohon rekomendasi pemda demi penurunan status hutan lindung mamberamo” ujar Bastian Wamafma, Direktur Eksekutif Yayasan Insia.

Dikatakannya, dengan adanya penurunan status maka, masyarakat dapat melakukan aktifitas pembangunan, sembari memperhatikan kawasan lindung.(PIUS/SDR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here