Inspektorat Mengajak Untuk Melakukan Pencegahan dan Pengendalian Serta Menghindari Konflik Kepentingan

0
175
dav

Inspektorat Kabupaten Sarmi menggelar rapat bersama dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/9064/KSP.00/10-16/12/2018,  tentang pembahasan  pencegahan tindak pidana korupsi terkait dengan konflik kepentingan.

Rapat yang dilaksanakan di lantai dua ruang rapat bupati tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Sarmi Yosina T. Insyaf, SE., MM, Ketua Satgas pengendali Rencana Aksi KPK Kabupaten Sarmi Yohanis W. Palege, S.Kom dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Sarmi. (kamis 14/2).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Inspektorat Enggel E.A Wayoi,S.IP., Ajun Akun., M.Si  mengajak semua kepentingan dalam hal ini kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersama-sama berkomitmen untuk menghindari konflik kepentingan.

Menurutnya, kegiatan hari ini adalah bagian dari pada Rencana Aksi KPK yang sudah ada dan sedang berjalan.

Sekrataris Inspektorat Engel E.A Wayoi, S.IP., Ajun Akun., M.Si menjelaskan dihadapan Ibu Wakil Bupati dan Pimpinan OPD

Ditambahkannya, terjadinya kolusi salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan, sehingga KPK memberikan peringatan buat kita semua di daerah, bukan hanya kabupaten sarmi saja, tetapi dari provinsi papua sampai ke daerah daerah.

“Konflik kepentingan adalah kondisi aparat pemerintahan yang mempunyai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan”

Artinya apa? Sebagian besar kasus korupsi yang terjadi didalam penyelenggaran pemerintahaan muaranya ada pada pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan atau mempunyai kapasitas dalam mengambil keputusan, jelasnya.

“Jadi kita sebagai pejabat pemerintah harus lebih berhati-hati saat mengeluarkan suatu keputusan atau dalam mengambil suatu tindakan bukan dengan kewenangan kita tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang”harap Mantan Asisten III itu.

Sementara itu, Ketua Satgas Pengendali Rencana Aksi KPK, Yohanis W. Palege, S.Kom  mengajak semua OPD dilingkup Pemda Sarmi untuk tetap berkomitmen penuh dalam rangka menghidari tindak korupsi dikabupaten sarmi.

“apa yang kita lakukan hari ini harus ditindak lanjuti dengan surat keputusan bupati atau peraturuan bupati tentang konflik kepentingan” tutur nya.

Sangat disayangkan bahwa hari ini seharusnya yang hadir bukan pejabat eksekutif saja, tetapi harus juga melibatkan teman-teman dari legislatif, oleh karena itu dalam waktu dekat ini, silahkan teman-teman dari Inspektorat dan Bagian Hukum menyusun Draft hukumnya, lalu setelah itu,  kita sosialisasikan dengan mengundang pihak eksekutif dan legislatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam surat KPK dimaksud, jelas Yohanes

Sebelumnya KPK mengirim surat kepada seluruh Bupati/Walikota se-papua, dalam rangka tindak pidana korupsi (TPK) dan/atau pelanggaran administrasi terkait dengan konflik kepentingan ada 5 hal yang perlu dilakukan yaitu:

  1. Berkomitmen penuh untuk mencegah, menghindari dan/atau menghentikan terjadinya TPK dilingkup pemerintahan saudara;
  2. Memastikan seluruh pejabat pemerintah baik eksekutif dan legislatif berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada atasannya, dalam hal terdapat konflik kepentingan, sesuai dengan pasal 43ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan;
  3. Menyusun Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penanganan konflik kepentingan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
  4. Mengefektifkan fungsi pengawasan dan inspektorat daerah (APIP) untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran oleh setiap pejabat pemerintah terkait konflik kepentingan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah;
  5. Melakukan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan kepada setiap pejabat pemerintahan. (SDR)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here