Honda Sarmi Minta Tunda Pendaftaran CPNS

0
706

Ratusan tenaga Honor Daerah (Honda) minta Bupati Sarmi menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Mereka mengusulkan upaya pengangkatan terhadap sejumlah tenaga honor serta tenaga kontrak diatas 35 tahun sebagai CPNS.

Permintaan itu disampaikan kepada Bupati, Drs Eduard Fonataba,MM, didampingi Wakapolres Sarmi, Kompol Rahman,S,Sos,M.Si, Kasdim 1712 Sarmi, Mayor Inf. Irianto Kaliopas, dipelataran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Kota baru petam, Senin 29/4.

Kordinator honorer, Roni Twenti dalam orasinya mengatakan, bahwa jika penerimaan CPNS dilakukan maka, para honor usia diatas 35 tahun yang telah mengabdi 5 hingga 18 tahun tentu tidak terakomodir.

“Kami minta kebijakan Bupati menyikapi keadaan honorer hari ini untuk  menunda pendafaran CPNS dan mengupayakan pengangkatan  bagi tenaga honor diatas 35 tahun kepemerintah pusat” ungkap Roni.

Menurut Roni Twenti, demonstrasi honorer bukan hanya di Sarmi saja tetapi terjadi pula di beberapa kabupaten se-provinsi papua yang mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk membentuk pansus dalam mengawal seluruh aspirasi honorer papua menuju istana negara.

Sementara itu, Bupati Fonataba saat menanggapi keberatan para honor tersebut menjelaskan, penerimaan CPNS tahun 2019 ini dilaksanakan secara online dan aplikasinya ditetapkan dari pemerintah pusat, sehingga tidak mungkin ditunda.

“Proses penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil bukan ditentukan pemerintah daeah, melainkan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita hanya menjalakan sesuai petunjuk” jelas Bupati.

Dan soal kelulusan itu bukan tanggung jawab daerah, tetapi murni hasil dari calon pelamar itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab PEMDA adalah memfasilitasi calon pelamar yang berasal dari Kabupaten Sarmi untuk mengikuti simulasi sistim CAT ini, sehingga mereka mempunyai dasar dalam pelaksanaannya nanti, ujarnya.

Meski demikian lanjutnya, persoalan honorer di papua termasuk sarmi sementara diperjuangkan lewat panitia khusus MRP yang dalam waktu dekat bersama para kordinator honor kabupaten/kota se-provinsi papua menghadap Presiden Jokowidodo.

“Seluruh honorer dipapua akan diperjuangkan bersama, dan MRP sebagai mediator kepada pemerintah pusat. Oleh sebab itu saya berharap kita semua sabar dan menunggu hasilnya” tandas Fonataba.(SDR/PIUS/OSHEN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here