GAPENSI SARMI TOLAK LPSE

0
386

Asosiasi Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Cabang Sarmi, berharap Pemerintah Daerah Sarmi menunda Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) yang rencananya akan diberlakukan pada bulan april tahun ini ketahun depan. Mereka beralasan, mekanisme pelelangan tidak dipahami oleh hampir sebagian besar kontraktor lokal.

Pernyataan itu disampaikan ketua GAPENSI Sarmi  Panus Ama kepada Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, Yohanes Palegi,S.Kom, di Aula Kantor Bupati Petam, senin 8/4, yang dihadiri seluruh kontraktor.

Menurut Panus, sebelum menerapkan sistem pelelangan berbasis online, sebaiknya Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran,serta mendatangkan narasumber berkompeten untuk mengadakan pembekalan dan pelatihan bagi para kontraktor agar dapat dipahami secara baik.

“Kami berharap tahun ini Pemerintah menfasilitasi dalam bentuk pembekalan, kemudian proses pelelangan elektronik bisa dilakukan tahun depan” jelas Panus.

Pernyataan terbalik diungkapkan Staf Ahli Bupati, Yohanes Palegi,S.Kom. Staf Ahli bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat itu mengatakan, LPSE diberlakukan tahun ini, bahkan akan diresmikan pada tanggal 23 april, dan  dilanjutkan dengan sosialisasi menyangkut LPSE kepada para pimpinan OPD , Sedangkan bagi Pihak Ketiga sosialisasi akan dilaksanakan tanggal 24 april . Proses pelelangan lanjutnya akan berlangsung 26 april hingga 3 maret.

“Untuk menunda LPSE tahun ini memang tidak bisa, karena Pemerintah Daerah sudah menandatangani MOU dengan KPK. Oleh sebab itu harus dijalankan. Selain itu melalui LPSE, berbagai pelelangan baik fisik maupun non fisik sampai proses pekerjaan dapat diketahui publik, bahkan memudahkan pengawsan KPK, sehingga menekan kemungkinan terjadinya praktek korupsi” pungkas Yohanes.

Meski demikian, kata mantan Kadis Kominfo itu bahwa, kontrak kerja bersifat penunjukan langsung bernilai 1 milyar kebawah, dapat dikoordinasikan pihak GAPENSI bersama OPD yang telah menetapkan program kerja dengan nilai tersebut. Hanya saja seluruh pelayanan jasa kontruksi di Sarmi, diharuskan melengkapi berkas perusahaan dalam bentuk softcopy untuk selanjutnya mendaftar ke LPSE.

“Sedangkan proyek bernilai diatas 1 milyar diperoleh melalui Layanan Pelelangan Elektronik (LPSE)” ungkap Yohanes.

Dance Wanewar, salah satu kontraktor lokal Sarmi ketika di tanya, menanggapi upaya Pemerintah Daerah  mengiring seluruh aktifitas jasa kontruksi kedalam sistem komputer mengaku, dapat mengikuti kebijakan Pemerintah.

“Yah, sesulit apa pun kita harus mencoba, secara bertahap pasti bisa. Ini juga demi kepentingan semua pihak, agar kedepan seluruh pembangunan di Sarmi dapat dikontrol serta diawasi dengan baik” sahut Dance. (PIUS-YEFI-SDR)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here