DPRD Dorong Adanya Perbub Terkait Pembatasan Pencaker Eksodus dari Luar Sarmi

0
296

Berawal pada mosi tidak percaya seluruh peserta seleksi CPNS formasi 2018 yang dinyatakan gugur, serta penyampaian petisi menyangkut antisipasi membludaknya para pencari kerja dari luar sarmi, kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), lembaga penyambung aspirasi rakyat itu mendorong adanya regulasi daerah sebagai payung hukum.

Pernyataan tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu poin dari surat pernyataan sikap pencari kerja asli sarmi yang menamakan diri Forum Anak Adat Sarmi, mendesak dirancangnya peraturan bupati sebagai dasar hukum perekrutan CPNS memprioritaskan orang asli sarmi pada formasi 2019 dan seterusnya.

“Peraturan bupati harus dibuat agar tidak terjadi lagi situasi seperti ini kedepan. Kami terpaksa mengambil sikap karena setiap formasi anak sarmi seakan di anak tirikan di negeri sendiri”

Oleh sebab itu kami membawa aspirasi ini kepada wakil rakyat dengan harapan melalui fungsi legislasi dapat mendorong pihak eksekutif untuk segera membuat regulasi dalam rangka membatasi atau sekaligus menutup ruang pencari kerja dari luar sarmi lebih khusus formasi CPNS” pungkas koordinator forum anak adat sarmi, Jhon Sawardani ketika membaca petisi dihadapan pemimpin DPRD serta para anggota, diruang sidang utama, Selasa,(28/7).

Pernyataan tersebut diapresiasi seluruh pimpinan dan anggota dewan, seraya berjanji akan mengawal aspirasi dimaksud menuju pimpinan eksekutif, lantaran dipandang perlu dalam menjawab persoalan yang nota bene sering terjadi didaerah ini.

Wakil Ketua I DPRD, Mustafa A. Muzskkar,SE menyebutkan, bahwa peraturan bupati sangat penting ditetapkan pemerintah daerah kedepan sebagai solusi menjawab kekecewaan yang dirasakan anak – anak negeri. Bukan hanya itu, ketua partai nasdem cabang sarmi itu mendorong adanya pengawasan ketat terhadap proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pengumuman hasil seleksi formasi 2019.

“Menurut rencana formasi CPNS 2019 dibuka pada tahun 2021 mendatang. Dengan demikian anggota dewan melalui ketua akan berupaya mendorong pembentukan produk hukum daerah, untuk memback up penyelenggaraannya sehingga berjalan sesuai harapan bersama” ujar Mustafa.

Selain itu, Ketua Komisi A, Edi Tananar, menghimbau kepada ratusan pencaker yang hadir untuk menahan diri dan bersabar menunggu tindak lanjut aspirasi dalam waktu dekat, mengingat masih terdapat agenda pemilihan wakil bupati yang harus segera diselesaikan akhir bulan ini.

“Jelasnya, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, pasti dikawal sampai titik akhir, karena penting bagi sarmi kedepan. Hanya saja kami mohon kesabarannya, jauhi tindakan anarkhis yang tidak mungkin ada solusi. Serta jalin kebersamaan, terlebih dilekatkan diri kepada Tuhan niscaya tujuan pasti tercapai” jelas Tananar. SDR/PIUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here