Dinas Kominfo Sarmi, Siap Belajar dari Kabupaten Jayapura

0
247

Pemda Sarmi melalui Dinas Kominfo kembali melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura dibidang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pertemuan yang dilakukan dihotel rivior, senin (6/5), merupakan sebagai tindaklanjut ditingkat pejabat eselon II yang sebelumnya telah disepakati oleh Bupati Sarmi dan Bupati Jayapura beberapa bulan lalu.

Hadir dari Kabupaten Jayapura, mewakili Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris Dinas Kominfo Gustaf Griapon, ST,  Kepala Bidang TIK, Much N. Awaludin, ST, serta Tim IT dari Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, sementara dari Kabupaten Sarmi, Kepala Dinas Kominfo, Sakarias Timbuat, S.Pd.,M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat yang juga sebagai ketua Satgas Rencana Aksi (Renaksi) KPK Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Yohanis W. Palege, S.Kom, Kabid Pelayanan Komunikasi dan Informasi Stephenson Derek yang juga sebagai Anggota Satgas Renaksi, serta Tim IT Kabupaten Sarmi.

Menurut Gustaf, sebenarnya pertemuan ini sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, namun karena terkena musibah bencana alam beberapa waktu lalu, sehingga penandatanganan kerjasama SPBE ditingkat pejabat Teknis agak terlambat.

Dalam kerjasama tersebut, disepakati beberapa agenda kerja yang akan menjadi prioritas ditahun 2019, diantaranya adalah bagaiamana mendukung program dari Rencana Aksi KPK tentang Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Sarmi.

“ada beberapa yang sudah kami kerjakan dan sudah terintegrasi, diantaranya aplikasi e-planning dan e-budgeting yang didalamnya ada SSH dan ASB, lalu sinkronisasi aplikasi pajak daerah ke aplikasi simda keuangan, dan yang terakhir adalah kita baru saja melakukan launching untuk aplikasi layanan pelelangan secara elektronik”, jelas Yohanis yang biasa disapa akrab Jhon itu.

Ditambahkannya, fokus kita kedepan adalah bagaiamana dinas perijinan terpadu dan badan kepegawaian dapat diintegrasikan melalui aplikasi yang akan dikerjakan.

Memang diakui bahwa saat ini pelayanan perkantoran berbasis elektronik masih parsial dan  berjalan sendiri – sendiri berdasarkan kebijakan OPD masing – masing.

“Sekarang perkembangan tehnologi informasi sangat pesat, oleh sebab itu kita disarmi perlu membangun infrastruktur serta sarana pendukung, baik penyediaan jaringan, perangkat keras maupun perangkat lunak demi kelancaran pekerjaan, dan itu harus terhubung kekominfo” sebutnya.

Menanggapi ungkapan itu, Gustaf menjelaskan, bahwa untuk merealisasikan rencana itu perlu adanya Regulasi yang ditetapkan oleh peraturan bupati, nantinya berdasarkan regulasi tersebut Kominfo sarmi menjalankan fungsinya sebagai basis penyimpanan dan pengelolaan database seluruh OPD.

“Saya berharap melalui kerjasama yang sudah ditandatangani baik itu ditingkat Pimpinan Daerah, maupun tingkat pejabat eselon II, agar segera dapat dilakukan.

“Regulasi merupakan dasar acuan bagi kominfo dalam menyamakan persepsi berbagai instansi untuk input dan output informasi data dari dan melalui kominfo selaku dinas teknis” jelas Gustaf.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sarmi, Zakarias Timbuat,SPd,M.Si, merespon baik seraya berharap kerja sama dan dukungan dari Kominfo Kab Jayapura.

“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan persis seperti apa yang telah diterapkan di Jayapura. Sehingga diharapkan bantuan serta kerja samanya dalam hal merumuskan produk regulasi sebagai payung hukum dalam bekerja nantinya” harap Zakarias.

Sebelumnya, telah ditandatangani kerjasama antara Bupati Jayapura dan Bupati Sarmi Nomor 119/30/NK/SET dan 119/819/BUP/2018 tentang Sistim pemerintahan berbasisi elektronik (SPBE) dan Rencana Aksi Pencehagan Korupsi Terintegrasi  diantaranya; Implementasi System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Teritegrasi// Pengembangan Teknologi Infomasi Terintegrasi Sampai ke Tingkat Distrik dan Kampung// Regulasi Penunjang Penunjang System Pemerintahan Berbasis Elektronik// Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan pembangunan daerah melalui media publikasi//Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan IT terintegrasi// Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing daerah// Pembentukan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi// Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. (Sdr/Pius)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here