Bupati Sarmi: DPA Bukan Dokumen Rahasia

0
183

Meskipun Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA)  Kabupaten Sarmi telah diserahkan pada tanggal 31 Januari lalu, namun diindikasikan acuan pelaksanaan kegiatan tersebut terkesan tertutup antara Eselon II kepada eselon III dan IV.

“DPA merupakan pedoman dalam melakukan semua kegiatan OPD, sehingga harus terbuka dan didiskusikan”

“Para pimpinan eselon II perlu memberikan salinan DPA kepada bawahan sebagai acuan melaksanakan tugas, jangan di tutupi” tegas Bupati Drs E. Fonataba.MM, pada apel pagi diaula BKPSDM, Senin (17/2).

Ia menyebutkan, bahwa menjelang beberapa hari semenjak Dokumen Pelaksanaan Anggaran diserahkan, ada sejumlah pejabat eselon III dan IV mengeluh, lantaran atasannya tidak terbuka, bahkan terkesan merahasiakan dokumen tersebut.

DPA kata Bupati, ditetapkan berdasarkan usulan program dan kegiatan masing – masing dinas, sebab itu harus terbuka bagi semua komponen pada instansi bersangkutan, agar pelaksanaan kegiatan searah dan tepat sasaran.

“Saya himbau, sikap seperti ini dapat diubah kearah lebih baik. Dan semua yang menyangkut dokumen pelaksanaan anggaran harus dimusyawarahkan, sehingga tidak timbul saling mencurigai” sambungnya.

Selain keterbukaan DPA, bupati juga mendesak OPD, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menginput sekaligus melaporkan seluruh aset Pemda, baik yang ditarik, dihapus maupun masih aktif.

“Memang aset merupakan masalah klasik didaerah ini, namun kita harus menyelesaikannya,  mengingat ada pengawasan dan pemeriksaan dari BPK serta tidak menutup kemungkinan KPK turun tangan jika terdapat masalah mencurigakan. Dengan demikian saya berharap segenap komponen pengelola aset bisa bekerja profesional” tutur Bupati Fonataba.(SDR/PIUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here