Bupati Sarmi Dorong OPD Laporkan Hasil Kinerja ke KPK

0
124

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, usai mengikuti teleconference, bertajuk Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, mendorong setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pembenahan sekaligus melaporkan hasil kinerja secara berkala melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK.

Hal itu ditegaskan lantaran terdapat beberapa catatan KPK yang disampaikan untuk di benahi kedepan. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, ASN, aset daerah, pajak derah, APIP serta pengelolaan dana desa.

“Sebenarnya urusan pemerintahan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, provinsi, sampai kementerian dalam negeri, namun kita agak lambat dalam melakukan laporan sehingga KPK sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara, berupaya mendorong setiap OPD untuk melaporkan hasil kinerja, melalui aplikasi MCP.

Terkait salah satu hasil kinerja yang bernilai nol itu sudah dimasukkan, namun terkesan terlambat karena surat penunjukan admin MCP dari KPK baru diserahkan bulan juni kemaren ungkap Fonataba, di ruang rapat kantor bupati, Rabu, (8/7)

Ia menganjurkan setiap lembaga yang mendapat catatan khusus, dalam beberapa hari kedepan menjalankan aktivitas dengan memperhatikan rujukan KPK , untuk selanjutnya dilaporkan ke MCP. Hal tersebut menurut bupati harus disikapi, agar bisa mendongkrak nilai pemda sarmi dari posisi kuning ke hijau.

Sementara itu ketua KORSUPGAH Wilayah IX papua, Sugeng Basuki mengatakan, bahwa dari delapan kriteria yang menjadi fokus pengawasan di papua, khusus di sarmi secara keseluruhan telah mengalami perubahan, namun perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik.

“Kami apresiasi kinerja aparat pemerintah daerah sarmi, rekan – rekan sudah bekerja keras bersama bupati menjalankan roda pemerintahan, namun sampai saat ini ada beberapa hasil kinerja diberi predikat nol karena memang laporannya belum masuk ke MCP” sebut Sugeng

Menurut Sugeng, pihaknya tidak bermaksud mencari kesalahan, bahkan mengambil alih tugas – tugs pemda, sebaliknya lembaga anti rasuah itu diberi wewenang oleh negara untuk mengawasi pengelolaan keuangan, agar berjalan sesuai peruntukannya serta tidak disalah gunakan.

Ia berharap kerja sama serta komitmen dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemerintah daerah berdasarkan aturan yang berlaku, agar tidak terjerat hukum (SDR/PIUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here