Bupati Fonataba: Pelantikan Anggota DPRD Menunggu SK Gubernur

0
354

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, dalam arahannya pada apel pagi dipelataran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM), Senin, (20/1), mengatakan, bahwa proses pelantikan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sarmi, masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua.

Pernyataan tersebut muncul menjawab polemik yang sementara berkembang di masyarakat, terutama para calon terpilih menyangkut kapan dilakukan pelantikan.

“Beberapa anggota DPRD terpilih sudah mempertanyakan  kapan waktu pelantikan, namun kita bersabar menunggu SK Gubernur. Kerena itu merupakan landasan hukum dalam melakukan pelantikan” ujar Fonataba di hadapan seluruh Pegawai Negeri Sipil Sarmi.

Sekretaris DPRD, Adolof Numi

“Hari ini, saya sudah perintah Kepala Kesbangpol Freddy Dumatubun untuk mengecek Surat Keputusan Gubernur di Dok II, yang menurut informasi bahwa SK nya akan di tandatangani hari ini”, jelas Fonataba.

Selain itu, saya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Pengadilan Negeri Jayapura, dan selanjutnya akan mengadakan pertemuan bersama ketua dan para anggota dewan” tambahnya.

Hal senada dikemukakaan Sekretaris DPRD, Adolof Numi ketika ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, dia sudah berkomunikasi dengan kepala pengadilan negeri jayapura, terkait pelantikan.

“Kalau SK nya sudah ada, nanti tinggal kita tunggu waktu dari Kepala Pengadilannya untuk kapan bisa datang ke Sarmi,”, jelas Numi.

Ia menambahkan, untuk prosesi pelantikan tentunya dilakukan berdasarkan petunjuk dan kesediaan waktu dari kepala Pengadilan Negeri Jayapura, sebab sejak tanggal 23 Januari sampai awal februari Kepala Pengadilan sedang melakansakan tugas luar, kalau sudah siap waktunya, kita akan lakukan segera persiapan pelantikan, jelas Numi.

Oleh karena itu, kemungkinan besar proses pelantikan akan dilakukan pada pertengahan Februari 2020.

Sementara ini, masa bakti anggota dewan 2015, terhitung hingga 5 tahun 60 hari, dan sesuai SK Pelantikannya terhitung tanggal 23 Januari 2020 akan berakhir masa tugas mereka. Dengan demikian para wakil rakyat itu masih  dapat mengadakan sidang tutup tahun anggaran 2019 serta sidang buka tahun 2020″ sebut Adolof. (SDR/PIUS)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here