BPBJ SARMI LAUNGCING APLIKASI LPSE

0
489

Dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan di Kabupaten Sarmi yang bersih dan akuntabel, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) melakukan launching pengunaan aplikasi Layanan pengadaan sistem secara elektronik (LPSE).

Pelaksanaan kegiatan LPSE tersebut yang diselenggarakan di aula kantor bupati kotabaru petam, secara resmi dibuka oleh Bupati Sarmi, Drs E. Fonataba, MM, disaksikan Ketua Satgas Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yohanis W. Palege, S.Kom, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sarmi, Marinus F. Kiriyeman,S.Sos, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan admin, Selasa (23/4)

Dalam arahannya Bupati Fonataba mengaku, bahwa LPSE merupakan hal baru yang pastinya dirasa berat oleh beberapa pihak, meski demikian pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah tuntutan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“awalnya pelelangan pengadaan barang dan jasa elektronik, mungkin susah dipahami, namun wajib untuk dijalankan guna kepentingan kita juga,  agar seluruh program kerja, baik anggaran, pengadaan, realisasi hingga laporan pertanggungjawaban dapat diawasi dengan baik” ungkap Fonataba.

Sementara itu Ketua Satgas Rencana Aksi KPK yang juga sebagai Staf Ahli Bupati, Yohanis W. Palege,S.Kom mengatakan,  pihaknya akan bekerja sama dengan BPBJ membentuk Kelompok Kerja untuk mendukung  aktifitas pelelangan sekaligus membantu pihak Organisasi Perangkat Daerah maupun pihak ketiga yang terlibat langsung pada proses pelelangan hingga pemenangan tender secara elektronik.

“Kami akan membentuk Pokja serta melakukan pendampingan, tentang bagaimana proses pelelangan”.

Ditambahkannya,  LPSE telah dibuka, dengan demikian seluruh OPD dapat mengajukan surat permohonan menyangkut paket – paket program yang ingin dilelang tanggal 25 – 29 April, kemudian LPSE akan mengeluarkan surat perintah tugas agar dapat dieksekusi” jelas Jhon.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Marinus F Kiriyeman, S.Sos, mengutarakan beberapa syarat yang mesti dipenuhi pihak penyedia jasa kontraktor, baik nilai kotrak dibawah dan diatas 500 juta.

“kontraktor harus memiliki surat – surat perusahaan masih berlaku, dana cukup, punya peralatan, dan mampu mengontrak tenaga ahli. Sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik tanpa masalah” ucap Marinus.   (SDR/PIUS/OSHEN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here