Beranda blog Halaman 21

Pemkab Sarmi Buka Seleksi Lelang Jabatan Tinggi Pratama

0

Sarmi, InfoPublik – Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi membuka pendaftaran seleksi administrasi promosi terbuka lelang jabatan untuk Eeselon II, Rabu, (2/5).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Drs. Hendrik Warumi, S.Sos., M.Si, ini sudah menjadi acuan dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sarmi akan melakukan Seleksi Jabatan bagi Pejabat Tinggi Pratama dilingkup Pemerintah Kabupaten Sarmi.

“Ini terbuka untuk umum untuk PNS siapa saja, yang telah mendapat rekomendasi dari bupati tegas Warumi.

Lebihlanjut Sekda menjelaskan bahwa jabatan yang akan dilelang hari ini sebanyak 33 jabatan, pengumumannya sudah dikeluarkan, kemudian nanti akan dilakukan uji kompetensi, penulisan makalah dan test wawancara, test tersebut akan dilakukan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018.

Selanjutnya panitia seleksi menetapkan calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi berikutnya. Seleksi administrasi dilakukan oleh BKD dan Bapperjakat.

“Sementara untuk pansel SDMnya, itu terdiri dari LAN, akademisi, profesional. Mereka Eselon II wawasannya, dan termasuk rekam jejak nya Itu nanti diseleksi oleh tim independen.

Sekda berharap semua pegawai yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati dapat melengkapi persyaratan yang sudah diumumkan dan dapat mengikuti uji kompetensi yang akan segera dilakukan. (MC.sarmi/SDR/Eyv)

Sarmi Ingin Wujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien

0

Sarmi, InfoPublik – Wakil Bupati Sarmi Yosina T. Isnyaf, SE, MM menyampaikan, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik  yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan disitribusi pegawai yang tepat sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan nyata organisasi.

“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah hal yang sangat penting dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada sistem prestasi kerja,” ujar Yosina pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Organisasi Perangkat Daerah Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah, di aula kantor bupati, Rabu (14/2).

Lebih lanjut Yosina mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.

“Dengan adanya sosialisasi  tersebut kita mendapat penjelasan tentang pedoman tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan agar terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sarmi yang sesuai fungsi,” katanya.

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Organisai Perangkat Daerah (ORPAD) Sekretariat Daerah Kabuapetan Sarmi itu menghadirkan narasumber dari Provinsi Papua dan dihadiri oleh seluruh kepala satuan perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Sarmi.

Hadir dalam Sosialisasi tersebut, Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Isyaf, SE, MM, Sekda Sarmi, Drs. H. Waromi, M.Si, Para Asisten, Kepala OPD dan seleuruh pejabat eselon III dan IV dilingkup Pemda Sarmi (SDR/Kus)

Bupati Sarmi Mengajak PNS Mengeluarkan Sepersepuluh Dari Penghasilan

0

Sarmi, InfoPublik – Bupati Sarmi, E. Fonataba, MM mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayar zakat atau mengeluarkan sepersepuluh dari penghasilan bagi yang beragama Islam dan yang beragama Kristen.

Hal tersbut disampaikan saat memimpin Apel mingguan diaula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (22/1).

“Sebagai orang beriman dan takut akan Tuhan, kita wajib memberikan sepersepuluh dari pendapatan kita untuk  Tuhan, begitu juga dengan umat muslim wajib hukum nya untuk membayar zakat,” kata Bupati Sarmi, E. Fonataba saat memimpin Apel mingguan di aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (22/1).

Bupati mengatakan, PNS bukan saja berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi berkewajiban memberikan atau mengembalikan sebagian penghasilan mereka kepada orang-orang yang berhak menerima sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan.

“Apakah itu dalam bentuk sepersepuluh bagi iman Kristen atau dalam bentuk Zakat bagi umat Islam,”  terang Bupati.

Tampak hadir dalam apel tersebut, Wakil Bupati Sarmi, Ibu Yosina T. Insyaf,SE,MM, Asisten III Robert H. Weyasu, SE, M.Si dan Seluruh Kepala OPD serta PNS di lingkup Pemda Kabupaten Sarmi. (SDR/Kus)

Polres Sarmi Berhasil Bubarkan Massa Yang Mengamuk di Kantor KPUD Kabupaten Sarmi

0

Sarmi, InfoPublik – Polres Sarmi bersama Satuan Polisi Pamong Praja menggelar simulasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 di lapangan Badan Kepegawaian pengelolaan sumber daya manusia (BKPSDM), Senin (12/2).

Skenario simulasi dimulai dengan ratusan massa yang mengamuk lantaran jagoannya kalah dalam pemilihan Gubernur dan Wagub Papua, dan menyerang kantor KPUD Kabupaten Sarmi, tak hanya saling lempar benda keras, aksi tersebut juga diwarnai aksi perkelahian antara petugas keamanan dan massa.

Massa yang kemudian memaksa masuk ke KPUD Sarmi, mereka menuntut untuk pemilihan ulang karena ada indikasi kecurangan, saat bersamaan barisan dalmas Polres Sarmi yang sudah berjaga jaga berusaha menenangkan massa yang sedang mengamuk. Mereka mengerahkan pasukan bermotor dan water canon dan gas airmata, namun massa yang mengamuk tersebut malah balik menyerang petugas dan melempar dengan batu dan benda lainnya.

Setidaknya ada sekitar 500 personil gabuangan yang terlibat dalam simulasi ini. Kapolres Sarmi AKBP Paulus, I. Saukoli mengatakan bahwa latihan ini untuk mewujudkan dan menciptakan suasana yang kondusif saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Kabupaten Sarmi.

“Simulasi ini terdiri dari 3 sesi, dimana sesi pertama adalah tahapan kampanye, sesi kedua adalah tahapan pencoblosan dan sesi ketiga adalah tahap rekapitulasi suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD), dimana dalam setiap sesi terjadi protes dan kisruh sampai terjadi tindakan anarki, dan bagaiamana upaya pihak kepolisian menangani upaya penegakan hukum,” jelas Paulus.

Paulus berharap Proses Pilkada di Gubernur Provinsi Papua Papua khususnya di Kabupaten Sarmi dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai.

Tampak serius menyaksikan simulasi tersebut, Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, Dandim 1712 Sarmi, Letkol. Arm. Hendra Pesireron, Sekda Sarmi, Drs. H. Waromi, M.Si, Ketua KPUD Kabupaten Sarmi Iwan Kuliwar, Para Asisten, Kepala OPD dan ASN di lingkup Pemda Sarmi. (SDR/Kus)

Pembentukan OPD di Sarmii Harus Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Daerah

0

Sarmi, InfoPublik – Pembentukan perangkat daerah di kabupaten Sarmi harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta mengacu kepada kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian kelembagaan Biro Organisasi Provinsi Papua, Linda Onibala dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 di aula Kantor Bupati Kota baru.

Linda menjelaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP 18 tersebut dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

“Oleh karena itu, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah  kabupaten/kota”, ujar Linda.

Sementara itu, dalam menjawab pertanyaan tentang kewenangan tata ruang  antara Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum, Linda menjelaskan bahwa sesuai UU No. 23 Tahun  2014 maupun PP  No 18 Tahun 2016 Dinas PU dan Tata Ruang adalah satu, dan masuk dalam urusan wajib dan dasar sebab itu sudah di atur dalam perarutan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 tahun 2009  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Linda menambahkan dalam membentuk suatu struktur organisasi perangkat daerah, seharusnya dibentuk Tim kelembagaan Restrukturisasi yang bertujuan untuk membahas dan memutuskan secara bersama sama sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan kemauan pribadi.

Dia juga berharap dalam membentuk organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran harus mengacu kepada PP N0.18 Tahun 2016, sehingga mengutamakan efesiensi dan efektifitas, agar jangan sampai belanja pegawai lebih besar dari pada belanja publik.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Isyaf, SE, MM, Sekda Sarmi, Drs. H. Waromi, M.Si, Para Asisten, Kepala OPD dan seluruh pejabat eselon III dan IV dilingkup Pemda Sarmi. (MC Sarmi/Noor)

Bupati Sarmi Minta Kepala Distrik Melakukan Pendataan Penduduk

0

Sarmi, InfoPublik – Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM meminta kepada seluruh Kepala Distrik untuk melakukan pendataan penduduk di wilayah kerjanya masing masing. Hal itu disampaikan saat memimpin rakor dengan para kepala distrik se kabupaten Sarmi, di ruang rapat BupatiI kota baru Petam, Kamis (22/3).

Hadir dalam rapat tersebut Assisten I Michael Suruan, Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Eduard Dimomonmau, dan Kabag Humas Freddy Dumatubun.

Menurut Bupati Fonataba, pendataan ini sangat penting sehingga kita mempunyai data yang benar, bukan hanya mau menjelang Pilkada saja lalu kita melakukan pendataan, tetapi bagaimana agar tujuan pelayanan publik kepada warga masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien.

Selain itu, juga untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang profesional dan transparan kepada seluruh masyarakat.

Dalam melakukan pendataan, Bupati Fonataba berharap agar para Camat berperan aktif dengan melakukan koordinasi dengan para Lurah/Kades, ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Hal ini untuk mensukseskan pendataan penduduk non permanen dan pemanfaatan data kependudukan secara luas di daerah. (SDR/toeb)

Bupati Sarmi : Pentingnya Tentukan Batas Wilayah

0

Sarmi, InfoPublik – Kepala Distrik harus dapat memberikan penjelasan tentang Dana Kampung dan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Kampung (TPAPK) kepada aparat kampung dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Tujuannya adalah bagaimana dalam pengelolaan anggaran dana kampung harus jelas dan transparan, untuk itu diperlukan kerja sama dan menjalin hubungan yang baik dalam segala aspek, hal ini bertujuan untuk terlaksananya pemerataan pembangunan di tingkat kampung dan mengantisipasi penyelewengan anggaran dana Kampung ujar Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM saat menggelar menggelar Rapat bersama dengan seluruh Kepala Distrik se-Sarmi bertempat dilantai II ruang rapat Bupati Sarmi (22/3).

Selain itu juga Bupati Fonataba menginginkan agar setiap Distrik melakukan pendataan tentang batas Distrik harus berdasarkan batas geografis dan batas astronomis termasuk di dalamnya potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Sehingga tergambar dalam monografi distrik dan kampung.

Batas-batas wilayah yang dimaksud adalah terdiri atas batas alam dan batas buatan. Batas alam misalnya sungai, gunung, atau jalan Kampung lainnya. Sementara batas buatan, misalnya gapura dan tugu. Selain itu juga harus mengetahui berapa Jumlah kampungnya, berapa jumlah aparat kampung, dari masing-masing distrik, sehingga mempunyai data yang valid, ujar Bupati Fonataba.

Lebih lanjut Bupati Fonataba mengingatkan bahwa setiap gedung kantor Distrik yang rusak atau memiliki kekurangan kelengkapan agar dilakukan perbaikan dan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dengan dana Distrik yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Begitupula dengan hal perijininan Kepala Distrik dapat memberikan perijinan dan mempunyai wewenang dalam penataan wilayah ibu kota distrik. (MC.Sarmi/SDR/Eyv)

Wakil Bupati Sarmi Buka Diklat Prajabatan Khusus

0

Sarmi, InfoPublik – Sebanyak 152 calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (ASN) mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) prajabatan. Para CPNS tersebut merupakan CPNS golongan II dan III yang diangkat dari tenaga nonhonorer melalui pengangkatan khusus. Senin, ( 23/4).

Kepala badan kepegawaian dan sumber daya manusia Kabupaten Sarmi melalui Kepala Bidang pengembangan sumber daya manusia Petronela Marwa menjelaskan bahwa peserta diklat diikuti oleh 3 kabupaten yang terdiri dari kabupaten mamberamo raya sebanyak 20 orang, kabupaten merauke 36 orang dan kabupaten mimika 5 orang, sementara peserta dari kabupaten sarmi berjumlah 91 orang.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa diklat prajabatan ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat.

Dengan diklat prajabatan tersebut diharapkan CPNS mampu menempatkan dirinya sebagai pelayanan masyarakat yang baik, dan dapat memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Sarmi Yosina T. Insyaf, SE., MM dalam sambutannya menyampaikan, CPNS wajib mengikuti prajabatan dan lulus prajab untuk bisa diangkat menjadi PNS, artinya bahwa jika siswa mengikuti diklat dengan baik dan dinyatakan lulus, maka persyaratan untuk diangkat menjadi PNS terpenuhi, namun jika tidak lulus maka pengangkatan akan tertunda tentunya.

Wakil Bupati Yosina menambahkan, prajabatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dan diharapakan peserta diklat dapat mengikuti dengan sungguh sungguh dan disiplin, bukan sekedar memenuhi syarat untuk menjadi PNS, tetapi lebih mengedapan hasil dan manfaat agar memenuhi standar dan kompetensi sebagai PNS.

Selain itu, CPNS harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang baik untuk melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi etika profesi menajdi PNS yang mampu bekerja efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya. (MC.Sarmi/SDR/Eyv).

Bupati Sarmi Harapkan Peserta Prajabatan Maksimal Dalam Melaksanakan Tugas

0

Sarmi, InfoPublik – Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM , Senin (30/4), menutup secara resmi Diklat Prajabatan formasi khusus non-honorer golongan II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Sarmi yang sudah berlangsung selama satu minggu.

Bertempat di aula diklat BKPSDM, Bupati yang didampingi oleh Wakapolres mewakili Kapolres Sarmi Kompol Rahman Ramli, S.Sos , kepala BKPSDM Provinsi Papua Johanis Patipeiluhu, Kepala BKPSDM Kabupaten Merauke Salfi Layan dan beserta seluruh OPD Kabupaten Sarmi, Bupati mengucapkan selamat atas selesainya Prajabatan untuk seluruh peserta.

“Selamat atas keberhasilan seluruh peserta Diklat, karena dengan ketekunan dan disiplin yang tinggi seluruh peserta dapat menyelesaikan Diklat Prajabatan ini sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara RI,” kata Bupati.

Menurut Bupati, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia aparatur, Diklat Prajabatan hendaknya bukan sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat diangkat menjadi PNS akan tetapi Diklat Prajabatan merupakan awal bagi serangkaian perjalanan dan perkembangan karier dimasa depan.

Lebih lanjut dikatakan, pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diikuti oleh calon PNS bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan proses peningkatan kompetensi. Sedangkan yang menjadi tujuan akhir adalah peningkatan komitmen dan kinerja ketika saudara-saudara kembali ke tempat tugas masingn masing.

Oleh karena itu Bupati Fonataba berharap, dengan peningkatan kompetensi hendaknya sekembalinya ke tempat tugas mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kinerja baik secara individu, maupun secara organisasi.

Sehingga hasil dari mengikuti diklat ini akan bermakna, tetapi sebaliknya bila tidak memberikan kontribusi dan hasil yang baik maka diklat yang saudara ikuti ini hanya bersifat formal. (SDR/toeb)

Bupati Sarmi Ucapkan Selamat Kepada 152 Siswa Prajabatan Yang Lulus

0

Sarmi, InfoPublik – Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarmi, adalah salah satu syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ASN penuh.

Kepala Bidang pengembangan sumber daya manusia Petronela Marwa,S.Pd, mengatakan, bagi peserta diklat yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) dari BKPSDM Kabupaten Sarmi.

Selanjutnya STTP tersebut sebagai salah satu syarat jenjang CPNS untuk diangkat menjadi PNS setelah menjalani tes kesehatan oleh dokter pemerintah. Jika keduanya persyaratan tersebut dilakukan dengan baik dan lulus maka sudah bisa diangkat menjadi PNS.

“Diklat Prajabatan formasi khusus nonhonorer Golongan II dan III Tahun 2018 tujuannya adalah untuk membentuk perilaku CPNS serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik,” ujarnya disela-sela Penutupan Diklat Prajabatan, Senin (30/4).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan panitia penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten Sarmi ditetapkan bahwa peserta diklat CPNS formasi khusus non honorer Golongan II dan III yang diikuti oleh 152 orang.

Diantaranya berasal dari Kabupaten Sarmi 91 orang, Kabupaten Mimika 5 orang, kabupaten Mamberamo Raya 20 orang, dan Kabupaten Merauke 36 orang tersebut, dan seluruh perserta telah dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan sebanyak 108 orang dan cukup memuaskan sebanyak 44 orang, yang terbagi menjadi 4 kelompok.

Sementara itu Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM mengatakan, saat ini tuntutan terhadap pelayanan publik yang tepat, cepat, mudah dan wajar, menghendaki kemandirian dan profesionalisme aparatur di dalam berbagai agenda kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Atas dasar itulah Bupati berharap output yang dihasilkan dari Diklat Prajabatan ini dapat meningkatkan disiplin kerja dan etos kerja yang tinggi serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas kedinasan yang diemban oleh seluruh peserta.

“Karena profesionalitas Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance) dan merupakan prasyarat bagi suksesnya tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera,”kata Bupati.

Sementara itu Bupati Fonataba menyampaikan terima kasih kepada para bidan dan guru yang mengabdi didaerah terpencil seperti di distrik apawer hulu kabupaten sarmi, Bupati berharap untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kinerja.

Hadir dalam acara tersebut, Waka Polres Sarmi Mewakili Kapolres Sarmi, Kompol Rahman Ramli, kepala BKPSDM Provinsi Papua Johanis Patipeiluhu, Kepala BKPSDM Kabupaten Merauke Salfi Layan dan beserta seluruh OPD dilingkup Kabupaten Sarmi. (SDR/toeb)