Beranda blog

3 Unit SPBU Akan Segera Dibangun di Sarmi

0

Keluhan berkepanjangan masyarakat sarmi mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), kini terjawab sudah. Pasalnya, manajemen PT. Pertamina MOR VIII Papua dalam waktu dekat akan segera membangun satu unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) modular di distrik bonggo. Bukan hanya itu, rencananya dua unit SPBU lagi menyusul akan dibangun pada distrik sarmi dan distrik pantai timur.

Terwujudnya hal tersebut berkat kerja keras serta dedikasi para penyambung suara rakyat DPRD yang di nakodai Jumpriati, setelah bertemu langsung dengan Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Cahya Purnomo alias Ahok beberapa waktu lalu di Jakarta.

Hasil Pertemuan itu ternyata direspon secara serius dengan menugaskan tim dalam rangka melakukan observasi secara langsung dilapangan menyangkut isu kelangkaan bahan bakar di kabupaten sarmi. Alhasil ditentukan tiga titik pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum modular, yaitu distrik bonggo, distrik pantai timur serta distrik sarmi.

“Kita patut bersyukur karena pihak pertamina menyatakan siap memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat. Tentunya merupakan pergumulan semua pihak agar masalah ini dapat diatasi, Ujar jumriati.

Kami dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama panitia kerja telah melakukan beberapa upaya konsultasi dan koordinasi baik melalui manajemen PT. Pertamina tingkat pusat hingga daerah papua, dengan satu tujuan agar rencana pembangunan infrastruktur bahan bakar direalisasikan dalam waktu dekat” ungkap Jumriati, ketika melakukan kunjungan kepada manajemen PT. Pertamina MOR VIII papua di jayapura, Kamis, (9/7). SDR/PIUS

PLN Sarmi Rencana Perluas Daerah Operasi Eks Pelanggan Listrik Pemda Tahun Depan

0

Direktur PLN Cabang Sarmi, Agus Mami, ketika ditemui diruang kerjanya, Rabu, (8/7), menyebutkan, bahwa menjawab kebutuhan infrastruktur penerangan bagi masyarakat yang sebelumnya menjadi pelanggan aliran listrik pemerintah daerah (Pemda), menurut rencana akan dioperasikan tahun depan.

Hal tersebut kata Agus, dikarenakan ada beberapa kendala yang sementara dihadapi, yaitu kapasitas tegangan listrik yang digunakan saat ini masih rendah, sedang menunggu penambahan satu mesin pembangkit listrik dari luar daerah, serta belum adanya berita acara tertulis dari pemerintah daerah terkait penyerahan hibah mesin listrik kepada pihak PLN.

“Untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat, terutama Kampung kasukwe, pemda III, Polres dan Kodim, saat ini belum dapat dipenuhi. Kalaupun bisa nantinya secara bertahap menerima pelanggan disesuaikan dengan kemampuan mesin”

Memang Pemda pun ingin menghibakan mesin listriknya, namun kami belum siap karena disatu sisi belum ada berita acara tertulis, disisi lain mesin tersebut perlu diservis agar memenuhi standar penggunaan” ungkapnya.

Meski demikian, pejabat yang memulai karirnya di sarmi pada pertengahan bulan februari itu memastikan, bahwa tahun mendatang pihak manajemen akan memperluas wilayah operasi hingga tembus daerah angkasa dan sekitarnya.

“Kami telah menerima keluhan masalah listrik ini baik dari Polres, Kodim maupun masyarakat umum. Namun tidak bisa dipaksakan karena memang keadaan tidak memungkinkan, oleh sebab itu butuh kesabaran dalam menghadapi situasi ini” jelas Agus (SDR/PIUS)

Bupati Sarmi Dorong OPD Laporkan Hasil Kinerja ke KPK

0

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, usai mengikuti teleconference, bertajuk Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, mendorong setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pembenahan sekaligus melaporkan hasil kinerja secara berkala melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK.

Hal itu ditegaskan lantaran terdapat beberapa catatan KPK yang disampaikan untuk di benahi kedepan. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, ASN, aset daerah, pajak derah, APIP serta pengelolaan dana desa.

“Sebenarnya urusan pemerintahan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, provinsi, sampai kementerian dalam negeri, namun kita agak lambat dalam melakukan laporan sehingga KPK sebagai lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara, berupaya mendorong setiap OPD untuk melaporkan hasil kinerja, melalui aplikasi MCP.

Terkait salah satu hasil kinerja yang bernilai nol itu sudah dimasukkan, namun terkesan terlambat karena surat penunjukan admin MCP dari KPK baru diserahkan bulan juni kemaren ungkap Fonataba, di ruang rapat kantor bupati, Rabu, (8/7)

Ia menganjurkan setiap lembaga yang mendapat catatan khusus, dalam beberapa hari kedepan menjalankan aktivitas dengan memperhatikan rujukan KPK , untuk selanjutnya dilaporkan ke MCP. Hal tersebut menurut bupati harus disikapi, agar bisa mendongkrak nilai pemda sarmi dari posisi kuning ke hijau.

Sementara itu ketua KORSUPGAH Wilayah IX papua, Sugeng Basuki mengatakan, bahwa dari delapan kriteria yang menjadi fokus pengawasan di papua, khusus di sarmi secara keseluruhan telah mengalami perubahan, namun perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik.

“Kami apresiasi kinerja aparat pemerintah daerah sarmi, rekan – rekan sudah bekerja keras bersama bupati menjalankan roda pemerintahan, namun sampai saat ini ada beberapa hasil kinerja diberi predikat nol karena memang laporannya belum masuk ke MCP” sebut Sugeng

Menurut Sugeng, pihaknya tidak bermaksud mencari kesalahan, bahkan mengambil alih tugas – tugs pemda, sebaliknya lembaga anti rasuah itu diberi wewenang oleh negara untuk mengawasi pengelolaan keuangan, agar berjalan sesuai peruntukannya serta tidak disalah gunakan.

Ia berharap kerja sama serta komitmen dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemerintah daerah berdasarkan aturan yang berlaku, agar tidak terjerat hukum (SDR/PIUS)

Pj. Sekda, Peningkatan SDM Ditiap Kampung Jadi Kunci Majukan Komoditi Lokal

0
Ilustrasi

Sarmi-Penjabat Sekretaris Daerah Sarmi, Elias Bakai,SE, dalam keterangannya mengatakan, bahwa salah satu program prioritas pemerintah daerah yang akan dilakukan kedepan adalah, meningkatkan komoditi- komoditi lokal masyarakat.

Menurutnya, kekayaan alam pada setiap kampung sangat menjanjikan, namun belum dikelola secara baik, sehingga kedepan pemerintah akan melakukan upaya-upaya penanganan terhadap sumber-sumber alam tersebut dengan menyiapkan tenaga terampil melalui proses pelatihan dalam meningkatkan komoditi lokal unggulan didaerah ini.

Pj. Sekterataris Daerah Kab. Sarmi

“Program prioritas ini bersama bupati telah ditetapkan, namun situasi saat ini sedang dilanda wabah covid-19, maka tidak berjalan sesuai rencana. Mudah- mudahan pendemi ini cepat berlalu agar kita dapat melaksanakannya.

Bukan hanya itu, ada sejumlah kegiatan yang terpaksa ditunda karena corona virus” ungkap Elias di ruang kerjanya, Kamis, (3/7)

Komoditi unggulan daerah kata Penjabat Sekretaris Daerah yang juga Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terletak pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perikanan dan kelautan.

“Potensi-potensi ini sudah ada serta dimiliki oleh masyarakat setiap kampung. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi para pemilik melalui pembinaan, pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia, untuk mengelolanya berdasarkan kondisi lingkungan masing – masing” pungkas Elias.

Menurutnya, potensi alam ini jika dikelola secara baik berdasarkan rujukan yang tepat, otomatis derajat ekonomi masyarakat akan semakin meningkat, sekaligus wacana mensejahterakan rakyat sarmi pasti tercapai. Untuk menggapai itu semua katanya, butuh dukungan serta kerja sama semua pihak. (PIUS)

Pj. Sekda Sarmi Himbau Masyarakat Terapkan Protokol kesehatan

0
Pj. Sekterataris Daerah Kab. Sarmi

Sarmi – Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Elias Bakai, SE mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup pemerintah kabupaten Sarmi untuk bersama-sama memaksimalkan protokol kesehatan, sebagai upaya menekan laju angka penyebaran covid-19 dikabupaten Sarmi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui diruang kerjanya, kamis (2/7). Ia mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terpaparnya covid-19, setiap orang dianjurkan mengikuti kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan virus mematikan tersebut yang termuat pada panduan protokol kesehatan.

“Sampai hari ini virus corona masih ada, artinya, kita harus waspada serta mawas diri dengan mengikuti berbagai anjuran pemerintah.

Kebijakan berperilaku sehat seperti, cuci tangan pakai sabun pada air mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak kontak fisik dengan orang lain dan tidak terlibat serta melakukan aktifitas sosial, bukan untuk membatasi kebebasan, namun semata – mata mencegah jangan sampai ada indikasi saling memberi atau menerima corona virus dari orang – orang disekitar kita” unkap Elias.

Penjabat yang baru dilantik belum lama ini menuturkan, bahwa dari awal pemeritah daerah telah membentuk satuan gugus tugas penanganan covid-19 dengan melibatkan beberapa instansi terkait guna melakukan upaya – upaya pencegahan, mengadakan penyuluhan, edukasi,   serta pemeriksaan terhadap komunitas tertentu, katanya.

Semua tindakan pemerintah diambil demi kepentingan terhindar dari bahaya corona virus. Oleh sebab itu, butuh dukungan dan kerja sama dalam mencegah, bahkan doa bersama agar pendemi ini cepat berlalu” harapnya. (PIUS)

Didampingi Kepala Distrik, Polsek Bonggo Musnahkan Ribuan Botol Miras

0

Sedikitnya 1420 botol minuman keras (miras) dari berbagai jenis dimusnahkan oleh Kapolsek Bonggo IPDA. F. Taborat, dan disaksikan oleh Kepala Distrik Bonggo Freddy Sawefkoy bersama Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Aparat kampung dan Bamuskam dihalaman kantor polsek baru bonggo, Selasa (30/6).

Kapolsek Bonggo IPDA F. Taborat menjelaskan bahwa miras yang dimusnakan merupakan hasil sitaan dalam operasi rutin selama tahun 2019.

“ini merupakan komitmen kita dalam upaya menjaga agar  distrik bonggo dan sekitarnya tetap dalam kondisi aman dari miras”, Kata Taborat.

Pemusnahan ribuan botol miras sebagai upaya memberantas penyakit masyarakat. Sebab masih kerap ditemukan peredaran miras di kalangan masyarakat khususnya diwilayah kerjanya.

“Polsek siap memberantas penyakit masyarakat diwilayah Distrik Bonggo. Kami siap menerima informasi, oleh karena itu kepada anggotanya ia berpesan untuk tetap melayani masyarakat dan tetap membantu pemerintah distrik untuk menjaga kamtibmas, kata Taborat.

Sementara itu, Kepala Distrik Bonggo Freddy Sawefkoy menjelaskan, ini merupakan dari komitmen bersama dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.

Ia berpesan kepada seluruh Kepala aparat kampung, bamuskam untuk selalu bersama-sama menjadikan bonggo yang aman, damai, tertib dan jauh kan diri dari miras.

“karena miras itu musuh kita bersama, sekarang ini banyak pertikaian yang dilatarbelakangi karena miras”, jelas freddy.

Dalam kesempatan itu, Freddy menyampaikan apresiasi kepada pihak TNI Polri yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan warga di distrik bonggo.

Ia berpesan kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh perempuan, bamuskam, bahkan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama menjaga distrik bonggo supaya selalu aman, tertib dan damai miras, kita wujudkan bonggo bebas dari miras, katanya. (SDR)

 

 

PANJA DPRD Kab. Sarmi Bertemu Ahok Bahas Kelangkaan BBM di Sarmi

0
Ilustrasi

Sarmi – Masalah kelangkaan bahan bakar minyak  (BBM) dikabupaten sarmi yang sering kali menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, akhirnya mendapat respon baik dari komisaris utama pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ketua Panitia Kerja Penyelesaian Kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan penanganan pengawasan terhadap penyebaran covid-19,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarmi, Edi Tananar saat mengikuti Rapat Paripurna  Penetapan Pansus Pemilihan wakil bupati, Selasa (30/6)

“Setelah kami bertemu Pak Ahok, beliau memberikan jaminan, bahwa kedepan akan diperhatikan secara serius” kata edi.

Menurutnya,  Pak Ahok selaku Komisaris Utama PT Pertamina berjanji akan memerintahkan bawahannya yang mengelola BBM di wilayah provinsi papua untuk segera melakukan pembenahan sekaligus menyiapkan bahan bakar minyak setiap saat didaerah ini. Dengan demikian aktifitas pemerintahan maupun masyarakat umum dapat berjalan.

Tidak menunggu berapa lama dari janji Ahok, terbukti selang beberapa waktu setelah pertemuan konsultasi itu, pihak pertamina provisi papua meminta panitia kerja DPRD agar menyediakan lokasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jelas Edi.

“Atas permintaan pihak pertamina, kami akan survei lokasi pembangunan SPBU pada hari kamis mendatang. Kemudian dilaporkan agar bisa ditindak lanjuti oleh PT Pertamina.

Harapan kami semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar, dan kedepan tidak ada lagi kelangkaan BBM di sarmi” pungkasnya. (SDR/PIUS)

642 KK di Sarmi Mendapatkan BNPT Melalui Bank BRI

0

Dalam kurung waktu bulan juni ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sarmi dipastikan akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial, melalui Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, yang dimulai pada tanggal 13 hingga 30 juni mendatang.

Kepala BRI KCP Sarmi, Marulak Pangabean, disela – sela pembagian Bantuan Pangan Non Tuanai, di pelataran kantornya, Sabtu (13/6), menyebutkan, bahwa pihaknya dipercayakan sebagai penyalur bantuan berdasarkan nota kesepahaman antara pemerintah dengan manajemen BRI. Sebab itu lembaga perbankan ini diberi wewenang untuk mendistribusikan Bantuan Pangan Non Tunai baik pusat sampai ke daerah.

“Kita di sarmi diberikan batas waktu pelayanan BPNT sampai tanggal 30 juni dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 642 kepala keluarga. Teknis penyalurannya dilakukan berdasarkan data serta rekomendasi dinas teknis. Bantuan diberikan dalam bentuk rekening dan ATM, sehingga masyarakat mudah menarik uang melalui link – link BRI yang telah ditunjuk di setiap kampung atau langsung datang ke kantor”

Dalam kurung waktu ini kami terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang datang sendiri ke kantor, bahkan turun lapangan di setiap distrik sesuai data yang ada” jelas Marulak Pangabean.

Sementara itu, Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kemiskinan, Yohana Maya, mengutarakan syarat – syarat yang harus tunjukan oleh para penerima manfaat, berupa, kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta surat keterangan dari pemerintah kampung atau distrik.

“Kalau tidak punya KTP, bisa bawa Kartu keluarga, namun jika tidak punya dua- duanya perlu minta surat keterangan dari pemerintah setempat.

Bahkan bila mana penerima terdaftar, lantas sudah meninggal dunia maka, perwakilannya harus meminta surat ahli waris ke pemerintah distrik baru dapat dilayani” ungkap Yohana.

Menjawab pertanyaan masyarakat yang ternyata telah menerima Batuan Langsung Tunai ( BLT), Yohana menegaskan, bahwa, dinas sosial sudah memverifikasi selanjutnya membagi seluruh data berdasarkan tiga paket bantuan yaitu, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan demikian setiap orang yang sudah mengambil bagian dari salah satu paket bantuan tersebut, tidak diperkenankan untuk yang lain.

Ketiga paket bantuan kementerian sosial tersebut lanjutnya, ditujukan kepada seluruh masyarakat sarmi, kecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/ POLRI dan Para pengusaha, karena dianggap mampu dalam bidang ekonomi. Dirinya mengharapkan dukungan serta kerjasama berbagai pihak dalam proses pendistribusian bantuan, agar dapat berjalan dengan baik. SDR/PIUS

Aktivitas Pemeritahan Berjalan kembali, Pos Penjagaan Bonggo Timur Diperketat

0

Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sarmi telah diaktifkan kembali tepat tanggal 8 Juni atas intruksi Bupati sarmi Drs E. Fonataba.MM. meski begitu Kepala Dinas Kesehatan, dr. Zadrak Tewernnusa, menyebutkan, bahwa pintu masuk distrik bonggo timur akan diperketat.

“Berjalannya kembali kegiatan pemerintahan bukan berarti kita sudah terbebas dari pandemi corona virus”, Katanya.

Memang kenyataanya sampai hari ini, masih ada 4 orang warga sarmi yang positif covid19, 3 diantara dinyatakan sembuh, satunya lagi masih dirawat di rumah sakit yowari Kab. Jayapura karna ada penyakit bawaan, dan  sejauh ini belum ada perkembangan secara signifikan”, jelasnya.

Walau demikian, kota dan kabupaten jayapura yang merupakan satu daratan dengan kita, sampai saat ini indeks penyebaran covid19 masih terus meningkat. Sehingga Sangat urgen bila akses mobilitas masyarakat pulang pergi jayapura sarmi tidak diperiksa secara kontinue. Itu sebabnya penjagaan pintu masuk harus diperketat” kata Zadrak, diaula kantor bupati, senin (8/6).

Upaya pencegahan serta pemutusan corona virus di sarmi kata kadis kesehatan itu telah dilakukan baik bersifat edukasi perilaku hidup sehat bagi masyarakat, sampai pemeriksaan cepat berupa rapid test terhadap beberapa kelompok yang telah diidentifikasi melakukan aktifitas secara massal.

“Ada kelompok – kelompok sasaran yang sudah dilakukan rapid tes diantaranya, tukang ojek, supir rental, penjual ikan dan penjual sayuran”. Ungkapnya.

Lanjut katanya, dari hasil tes tersebut, 11 orang dinyatakan reaktif terhadap rapid test, sehinga mendapat pemeriksaan lanjutan ke jayapura ternyata hasilnya negatif. Hasil tes berikutnya ditemui 19 orang yang juga dikirim ke jayapura namun sampai saat ini hasil pemeriksaan belum diumumkan” jelas dokter Zadrak.

“kita harus bersyukur, sebab sampai saat wilayah sarmi sendiri masih dalam zona aman, dan semua ini berkat kerja keras dilintas sektor, katanya.

Zadrak berjanji akan memperkuat fungsi dan pelayanan seluruh puskesmas dalam melayani, dan meminta dukungan dan kerjasama seluruh komponen masyarakat dalam memutus rantai covid-19.

Dirinya berpesan agar selalu jaga sistem kekebalan tubuh dan jangan takut ataupun panik, karena virus dapat mati sendiri, yang terpenting ikuti anjuran pemerintah, jelasnya. (SDR/PIUS)

Bupati Sami: Aktifitas Pemerintahan Kembali Berjalan Secara Bertahap

0
Ilustrasi

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, dalam arahannya dihari pertama masuk kantor setelah lockdown selama beberapa bulan karena wabah corona virus mengatakan, bahwa aktivitas pemerintahan secara bertahap kembali berjalan sejak tanggal 8 Juni ini.

Peryataan tersebut diutarakan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diaula kantor bupati, senin (8/6). Ia menganjurkan pemasangan tanki air dimasing-masing kantor. Selain itu para pegawai dan honor perlu mengunakan masker serta menjaga jarak saat diruangan.

Ilustrasi

“Kita akan bekerja kembali dalam beberapa minggu kedepan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya tanggal 19 mendatang nanti, pihak provinsi akan mengadakan evaluasi dalam menentukan langkah selanjutnya” ungkap Bupati Fonataba.

Walaupun rutinitas kantor dapat berjalan kembali namun, kata Bupati sebagian kegiatan tidak bisa berjalan sesuai program, bahkan ditiadakan karena anggarannya sudah dipangkas untuk biaya penanggulangan virus corona. Dengan demikian kepala lembaga teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat diharapkan memberikan penjelasan baik dan benar, agar masyarakat tidak salah kaprah.

“Pemangkasan anggaran ini bukan hanya kita di sarmi saja, namun seluruh kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat kementerian. Anggaranya pun tidak semata – mata diperuntukkan hanya untuk penanganan wabah covid-19, tetapi juga untuk menjawab akibat dari virus corona, baik bidang sosial, pangan serta ekonomi” sahutnya.

Ia berharap semoga pandemi corona virus cepat berlalu agar seluruh aktifitas,pemerintahan, masayarakat dan para pengusaha dapat berjalan normal seperti sedia kala, sembari mengajak seluruh warga sarmi untuk senantiasa mendekatkan diri  dalam doa, pujian serta penyembahan kepada Tuhan Halik Semesta agar terlindung dari marabahaya. (SDR/PIUS)