Beranda blog

GKI DI MINTA MENDORONG UMAT UNTUK MEMBUKA USAHA

0

Badan Pelayan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, melalui Ketua Wilayah II, Pendeta Dani Mofu,STh, mengatakan, bahwa organisasi GKI di sarmi mesti mendorong warganya dalam membuka usaha.

“Gereja bukan hanya bergerak pada bidang kerohanian belaka, namun perkembangan dunia dewasa ini menuntut setiap orang meresponnya dengan aksi kerja nyata demi memenuhi kebutuhan hidup”

Pegawai gereja harus mampu menunjukkan inovasi dalam mengayomi warga jemaat, agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga, membuka usaha berdasarkan potensi yang ada” jelas Dani ketika membuka Rapat Kerja ke III tingkat Klasis Sarmi Barat di Jemaat Parakletos pulau Liki, Senin, (15/10).

Menurutnya, sejumlah program prioritas yang sementara diterapkan selain rutinitas ibadah yaitu, program pembinaan berbagai aspek kehidupan, program pendidikan, ekonomi, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan – kegiatan tersebut tambahnya, jika direalisasikan secara baik dan berkesinambungan pada masing – masing GKI, maka harapanya kedepan umat kristen di sarmi dapat hidup makmur baik jasmani maupun rohani.

Pernyataan yang sama diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Sarmi, Pendeta Yan Rumbino,STh. Dirinya mewakili pemerintah daerah mengapresiasi hajatan bertema Datanglah Kerajaanmu dengan sub tema Menjadi Gereja yang Dewasa dan Misioner.

“Pemerintah tidak mungkin membentuk moral dan spiritual warga gereja. Menyangkut kepercayaan iman dalam Kristus merupakan tugas mulia para pekerja diladang Tuhan”

Olehnya itu Raker ini diharapkan menghasilkan program prioritas seperti acuan sinode menyikapi pesatnya kemajuan  kedepan” sebut Yan.

Disisi lain, Pendeta Ona Bano,STh, dalam keterangannya mengaku akan mengaplikasikan semua program hasil keputusan rapat.

“Kami di jemaat Pniel Sawar akan memikirkan metode dalam membuka usaha sesuai potensi alam lingkungan kampung” pungkas Ona. (PIUS/SDR)

APBD-P 2019 DITETAPKAN, SARMI 5 BESAR PENYERTAAN MODAL DI BANK PAPUA.

0

Sarmi – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi akhirnya menetapkan perubahan APBD Sarmi tahun 2019 sebesar 1.080.586.093.418, Jumat,(11/10)

Sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua I Robiyanto S. Pampang, SE dan Wakil Ketua II Enos Dimomonmau, Am Pd dihadiri Bupati Sarmi,  Drs. E.  Fonataba, MM.,  Wakapolres Sarmi Kompol Rahman, S.Sos. M. Si., Kasdim 1712 Sarmi Mayor I. K. Yandewoa,  Sekretaris Daerah Dr. H. Worumi, S. Sos., M. Si  para kepala OPD dan undangan lainnya  bertempat di gedung DPRD Petam, Jumat 11 Oktober 2019 lalu.

APBD perubahan yang ditetapkan itu mengalami pengurangan pendapatan sebesar 55.758.147.742 dari sebelum perubahan  sebesar 1.136.344.241.160.

Pada sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan belanja sebesar 43.872.097.921 dari APBD induk 1.126.344.241.160 sehingga belanja yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar 1.170.216.339.081

Adanya penurunan pendapatan dan kenaikan belanja menyebabkan defisit keuangan daerah sebesar 89.630.245.663

Defisit keuangan 2019 ditutupi dengan pengelolaan SILPA 2018 sebesar 107.588.614.825,29  dengan demikian pembiayaan netto 2019 menjadi 99.630.245.663 antaranya 10.000.000.0000 diserahkan sebagai penyertaan modal pada Bank Papua.

Sampai dengan tahun 2018 tercatat penyertaan modal di bank Papua sebesar 52.500.000.000, bertambah 2019 menjadi 62.500.000.000 membawa Sarmi dalam 5 besar pemegang saham penyertaan modal dari 42 kabupaten kota dan 2 provinsi di tanah Papua.

Berkurangnya APBD 2019 antara lain karena adanya  kebijakan anggaran namun demikian pemerintah daerah masih dapat membiayai program – program strategis dan unggulan daerah kabupaten Sarmi, ungkap Bupati Sarmi ketika memimpin rapat tanggapan eksekutif terhadap pertanyaan alat – alat kelengkapan dewan terkait pembahasan perubahan APBD beberapa waktu lalu di lantai 2 ruang rapat kantor Bupati.

Sementara itu terkait TLHP-

BPK RI, DPRD mengingatkan  OPD pemerintah Kab Sarmi agar semakin serius  mengelola pencatatan dan pelaporan keuangan kas di bendahara, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan belanja dan aset dengan lebih baik lagi dan merekomendasikan agar banyak berkonsultasi dengan BPK RI dalam memenuhi rekomendasi lembaga pengawas tersebut.

Sementara itu sebagai raperda ikutan juga disetujui Dewan untuk diundangkan dalam lembaran daerah afalah Perda pembentukan Distrik Bongga Barat dan Fee’en

Dewanpun berharap penyerapan anggaran sebesar 52 % yang telah dicapai sebelum APBD-P ditetapkan akan terserap seluruhnya hingga akhir tahun ini.

Paripurna ditutup dinihari, Sabtu 12 Oktober 2019 oleh Wakil Ketua I DPRD sarmi setelah mendengarkan sambutan Bupati Sarmi yang sepakat melaksanakan APBD-P sebaik baiknya.

(benny. W)

FESTUS “KAMI KOMITMEN BENAHI KAMPUNG LIKI”

0

Kepala Kampung Liki, Festus Teno menyatakan berkomitmen bersama masyarakat, ke depan membenahi berbagai potensi alam pulau Liki.

Pernyataan itu diungkapkan saat kunjungan kapal pesiar yang mengangkut 52 orang turis dari 7 negara ke pulau Liki, kamis, (10/10).

“Tahun depan saya akan mengajukan alokasi anggaran melalui dana desa untuk membenahi beberapa potensi yang perlu kelola” jelas Festus.

Komitmen tersebut didorong oleh masukan dari direktur perusahaan Heritage Expedition spirit of Enderby, salah satu perusahaan jasa turis Rusia, Prof Aaron Russ

Aaron Russ menghimbau agar keindahan pulau Liki harus dijaga sealami mungkin tanpa dirusak atau dicemari akibat pembangunan berbagai infrastruktur.

“Saya melihat ada sedikit kerusakan lingkungan akibat pembangunan rumah serta fasilitas lain yang membuat sejumlah pohon ditebas”

Apa lagi pinggiran pantai lambat laun terjadi abrasi” kata Aaron.

Menyikapi sindiran orang bule itu, pemimpin kampung liki Festus Teno mengaku siap menyesuaikan program berdasarkan pagu dana pada tahun depan.

“Demi menarik minat para wisatawan domestik maupun manca negara kami harus mengikuti perkembangan”

Beberapa titik yang ditanggulangi yaitu reboisasi baik darat dan garis pantai, penanaman terumbu karang serta pemeliharaan hutan dan hewan liar” pungkasnya.

Selain itu lanjut Teno, dirinya ingin membentuk suatu sanggar yang mengelolah tarian serta budaya lokal Sarmi demi melengkapi destinasi wisata didaerah ini.

 

TERTARIK DENGAN PESONA ALAM PULAU LIKI AARON RUSS JANJI AKAN KEMBALI

0

Setelah menyaksikan bagaimana keindahan alam pulau Liki di Sarmi, Direktur Perusahaan  Haritage Expedition spirit of Enderby, Prov. Aaron Russ berjanji  akan kembali.

Direktur perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan akomodasi laut bagi mereka yang ingin mengunjungi berbagai spot destinasi di berbagai negara yang berbasis di Rusia itu mengatakan, bahwa pulau Liki memiliki keunikan tersendiri.

“Tempat ini sangat indah dan begitu sempurna. Baik pemandangan alam, hewan liar, panorama bawah laut serta berbagai biotanya” sebut Aaron.

Menurutnya sebanyak 52 orang dari 7 negara di antaranya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Skotlandia dan Selandia Baru telah difasilitasi hingga menapakkan kaki dipulau Liki demi mencari sesuatu yang baru.

“Beberapa dari kami adalah para ahli baik hewan, tumbuhan, ikan terumbu karang dan struktur tanah” ungkapnya.

“Beberapa jam saja kami berada di sini, rasanya tidak cukup untuk menikmati kesejukan alam. Saya berjanji akan mempromosikan daerah ini, agar melalui perusahaan banyak turis berdatangan” pungkas Aaron.

Para turis itu sempat mengadakan orientasi selama tiga jam lebih baik diving, snorkeling serta mendaki bukit untuk melihat pepohonan dan hewan liar.

Berdasarkan keterangan Kepala Kampung Liki, Festus Teno, ketika menjawab pertanyaan pengunjung, bahwa di dalam hutan pulau liki  terdapat hewan liar seperti, kuskus, kelelawar, babi bahkan ular.

“Sedangkan dilaut ada banyak warna-warni terumbu karang dihiasi beribu spesies ikan” jelas Festus.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pariwisata Sarmi, Yohanes Mansi,S,Sos. Dirinya mengakui berbagai potensi alam yang terkandung dipulau Liki namun belum dieksplorasi ke dunia luar.

“Kami instansi teknis selama ini telah berupaya mengangkat seluruh destinasi di sarmi, setara  nasional maupun internasional, namun selalu terkendala dana dan daya” kata Yohanes.

Meski demikian tambahnya, melalui kunjungan para wisatawan manca negara ini, setidaknya dapat mendorong semua pihak agar kedepan bersinergi dalam mengelola potensi menjanjikan ini.

API PANTEKOSTA TERUS MENYALA DI SARMI

0

Pendeta Petrus Hamadi, S.Th, dalam khotbahnya pada ibadah memperingati 71 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPDI) di tanah Papua mengatakan, bahwa melalui organisasi ini api pantekosta terus menyala dalam memenangkan jiwa – jiwa bagi kemuliaan Nama Tuhan Yesus di Sarmi.

Gembala sidang jemaat Betani  yang juga ketua wilayah GPDI Sarmi itu, mengutip ayat Alkitab, Kejadian 28 : 1-22 tentang bagaimana  kesulitan yang dihadapi Yakub ketika melarikan diri dari Esau kakaknya.

“Melalui suatu tantangan, Yakub bertemu dengan Allah secara pribadi di betel”

Yakub berkomitmen melakukan perubahan, memohon berkat hingga disebut Israel” jelas Pdt. Hamaid di pelataran pantai Basecam sarmi, Senin, (30/9).

Hamadi menyebutkan, sejarah perjalanan GPDI di tanah Papua pun mengalami banyak rintangan saat dibawah hamba Tuhan bernama Yonatan Itar dari Manado menuju sorong dan tiba di Jayapura. Awalnya manusia Papua menolaknya.

“Seperti perjuangan Yakub begitulah perkembangan gereja ini. Namun sebagai orang percaya kita melewatinya karena berjumpa dengan Yesus secara pribadi” ungkapnya.

Menurut dia gereja bagaikan bengkel yang memberikan petunjuk serta teladan kepada umat, agar hidup menurut perintah firman Tuhan dan menjauhi tindakan dosa.

Ditambahkannya, sejauh ini organisasi GPDI di tanah Papua khususnya di Sarmi telah banyak menghasilkan buah – buah jiwa yang bertobat meninggalkan tabiat kehidupan lama serta mengikuti Yesus.

“Perayaan 71 tahun  ini kiranya menjadi rema untuk menyatukan barisan demi melayani Tuhan lebih baik kedepan” tutup Petrus.

Hadir pada ibadah tersebut Kasdim 1712 Sarmi, Mayor. Inf. Irianto Kaliopas Yandwoa, Ketua Wilayah GBI, Pdt. L. Latusuai, para undangan dan seluruh warga jemaat GPDI wilayah Sarmi.(PIUS/SDR)

KADIS INFOKOM ANCAM BLOKIR REKENING STAF YANG MALAS

0

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sarmi, Zakarias Timbuat,SPd.MSi, dalam arahannya kepada pegawai Negeri dan Honorer mengatakan, kedepan akan memblokir rekening bawahannya yang tidak aktif masuk kantor.

“Kedepan seluruh aktifitas pegawai akan diperketat, terutama hal kehadiran masuk kantor”

Oleh sebab itu selaku pimpinan saya ingatkan kepada bawahan terutama para tenaga honor agar rajin masuk kantor” ungkap Zakarias, dikantornya, selasa, (24/9)

Ia mengancam dua bulan kedepan memblokir rekening para honor serta menahan upah beban kerja PNS yang tidak masuk kantor.

“Jika rekening diblokir maka yang bersangkutan harus mengambil rekomendasi kepala dinas untuk pencairan gaji” katanya.

Menindak lanjuti arahan tersebut lanjut Timbuat, diterapkan daftar hadir yang diwajibkan dapat diabsen setiap harinya.

“Kita diperhadapkan pada perkembangan peraturan administrasi pemerintahan yang semakin ketat, sehingga harus mengikutinya” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa dalam waktu dekat Pemda Sarmi memberlakukan sarana absensi digital untuk mendisiplinkan seluruh pegawai.

Merasa perlu demi kepentingan serta masa depan, para pegawai Dinas Kominfo mengapresiasi pesan pucuk pimpinan, seraya mengaku siap mengikutinya. (PIUS/SDR)

3 DISRTIK DI SARMI SIAP GUNAKAN SISKEUDES

0

Beberapa kampung pada tiga Distrik yaitu, Distrik Sarmi Timur, Distrik Tor Atas dan Distrik Sarmi selatan menyatakan siap menggunakan Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES) dalam proses pengelolaan dana kampung masing – masing.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Eduard Dimonmau,ST pada pelatihan SISKEUDES di hotel Damar, Senin (23/9).

Eduard menyebutkan, bahwa Siskeudes di Sarmi telah memasuki usia tiga tahun, namun selama itu pengelolaan dana kampung masih manual.

“Sistem keuangan desa ini berada di sarmi sejak tahun 2017, namun aparat kampung belum siap menggunakannya”

Hal itu karena berhubungan langsung dengan perangkat komputer secara

online yang kemungkinan tidak dipahami” katanya.

Meski demikian lanjut Eduard tahun ini pihaknya bersama Pendamping Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung PA (P3MD), akan berupaya secara bertahap memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat pemerintah kampung agar menerapkan sistem keuangan desa.

“Siskeudes merupakan salah satu intervensi  Satgas Rencana Aksi KPK. Dengan demikian harus dilakukan jika tidak ingin diperiksa setiap waktu”

Saya melihat tiga distrik ini telah siap, dimana anggaran kampung (APBK), telah dimasukkan dalam Siskeudes tambahnya.

Sebanyak 8 kampung terlibat dalam proses pelatihan diantaranya, Kampung Bagaiserwar, Waskey, Sewan, Tanjung Batu, Binyer, Holmafen, Konderjan dan Wapomania difasilitasi satu unit laptop plus printer sebagai sarana pendukung pengoperasian Siskeudes.

Sementara itu koordinator PA P3MD, Yosep Mosa,SH ketika menyerahkan perangkat laptop, menghimbau agar seluruh peserta yang terdiri atas, kepala kampung, sekretaris, serta bendahara itu mengikuti hajatan secara baik.

“Peralatan ini kita berikan untuk menunjang aktivitas keuangan kampung, dengan harapan dapat dipergunakan sebaik- baiknya” jelas Yosep.

Fras Sawen ketika ditanya berkata, bahwa peserta pelatihan telah memasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kedalam Siskeudes.

“Kami yang hadir telah merespon Siskeudes dan sudah memasukkan APBK, sehingga instansi terkait mengundang kami dalam rangka bimbingan teknis menyangkut cara menjalankannya” pungkas Frans.(PIUS/SDR)

Kejaksaan Negeri Jayapura Berikan Sosialisasi Hukum Bagi Pelajar Di Sarmi

0

Dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya mematuhi aturan hukum, Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar sosialisasi bagi pelajar di Sarmi

Sasaran kegiatan bermuatan “”Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BIMATKUM)” yang berlangsung diaula kantor Distrik Sarmi itu, diarahkan pada siswa sejumlah sekolah diantaranya, SMA N Sarmi, SMA YPK Ebenhaizer, SMP N I dan II serta SMP YPK Ebenhaizer Sarmi

“Program ini bertujuan memberikan pemahaman hukum secara dini kepada anak usia sekolah, sehingga ketika beranjak dewasa bahkan sampai kembali ke masyarakat, mengerti serta mematuhi aturan”

Terlebih bisa menjadi panutan sekaligus penurut hukum bagi masyarakat” ungkap Kepala Seksi Intelejen, Kejaksaan Negeri Jayapura, Libertdh, SH.MH, Senin, (16/9).

Menurut Libertdh, para siswa perlu ditanamkan kepribadian yang sadar hukum, apa lagi berhubungan dengan layanan informasi bersifat online yang semakin berkembang pesat dewasa ini.

“Salah satu contoh, UU Informasi dan  Transaksi Elektronika (ITE) No 11 Tahun 2008, ditetapkan untuk mengatur seluruh pengguna internet yang sering memposting berita bohong dan lain – lain” sebutnya.

Nicson saweri, salah satu siswa SMA ketika ditanya, mengapresiasi niat baik manajemen Kejaksaan Jayapura dalam menambah khasanah pengetahuan secara langsung kepada para pelajar.

“Melalui acara ini kami mengerti, bahwa ada hukum yang mengatur perilaku manusia.

Teristimewa kita yang sering menggunakan media sosial sebagai panggung unjuk diri secara negatif”

Harapan saya, semoga lewat hajatan ini teman – teman pelajar maupun masyarakat sarmi dapat mematuhi aturan agar tidak tersandung hukuman” ujar Nicson.(PIUS/SDR)

Ketua Satgas: Sosialisasi Simpeg Boleh saja, Tapi Jangan Lupakan Program Rencana Aksi KPK

0

Dalam upaya meningkatkan akurasi data kepegawaian di Kabupaten Sarmi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPKSDM), bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Regional XI Jayapura mengelar Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)”.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula BKPSDM tersebut, menghadirkan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKN Jayapura, Helfiana Simanjuntak, sebagai narasumber.  Jumat (13/9)

menurut Helfiana, perangkat kerja BKN saat ini telah memanfaatkan sejumlah aplikasi yang nantinya diterapkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk kepentingan penyusunan database seakurat mungkin.

“SIMPEG merupakan  Sistem Manajemen Kepegawaian yang bertujuan membentuk suatu database terintegrasi dari daerah hingga pusat”. jelas Helfiana Simanjuntak.

“Sedangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), adalah suatu penyelenggaraan layanan kepegawaian berbasis aplikasi yang membackup seluruh data pegawai sejak menjadi calon pegawai hingga pensiun”

Termasuk kepengurusan kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pembuatan Kartu suami / kartu istri” tutur  Helfiana.

Di tempat yang berbeda, ketua Satgas RENAKSI Program Pencegahan Korupsi terintegrasi Kabupaten Sarmi, Yohanis Palege, S. Kom menyayangkan aplikasi SIMPEG tidak mengakomodir program dari Rencana Aksi KPK.

Menurutnya, kegiatan ini sama sekali tidak berbicara tentang bagaimana menjawab 6 pertanyaan dari KPK, di antaranya evaluasi jabatan, aplikasi penilaian kinerja, implementasi TPP, kepatuhan gratifikasi, jual beli jabatan dan kepatuhan LHKPN.

Orientasi kegiatan ini hanya mengacu kepada bagaimana ASN itu dapat naik pangkat, mutasi dan lain sebagainya, itu merupakan hal-hal yang umum yang dilakukan oleh ASN”, ujarnya.

“sementara ini, di Kabupaten Sarmi ada program Rencana Aksi dari KPK, seharusnya aplikasi SIMPEG yang dibangun itu isinya harus mewakili dan bisa menjawab 6 intervensi dari KPK untuk Pokja ASN, bukan hanya  berfokus pada hal-hal umum tentang ASN”.

Itu sebabnya para Kasubag kepegawaian di semua OPD saat ini sedang melakukan peremajaan data dalam rangka penilaian kinerja dan implementasi TPP serta absen digital ke dalam aplikasi penilaian kinerja.

“jangan sampai ada dua aplikasi yang secara struktur sama, tapi penerapannya berbeda, kalo strukturnya sudah sama, mengapa tidak digabungkan saja menjadi satu aplikasi dan di  dalamnya memuat item-item dimaksud”, jelasnya.

sebab menurutnya sampai saat ini Kepala BKPSDM sebagai Ketua Pokja ASN belum melaporkan kemajuan dari tugas yang diberikan oleh KPK ke dalam aplikasi MCP KPK, kata Jhon.

Jhon berharap ke depan harus ada koordinasi yang baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, mari kita fokus menyelesaikan tanggung jawab yang besar ini jangan lagi ada ego sektoral, tetapi mari kita sama-sama bangun negeri yang penuh dengan air susu dan madu ini. Harapnya. (PIUS/SDR)

Ini Alasan Menkoninfo Tentang Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat

0

Dikutip dari news.detik.com Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) , Rudiantara  di Surabaya memberikan penjelasan terkait pemblokiran layanan akses internet di Papua yang masih berlangsung. Menurutnya hal itu dilakukan semata-mata untuk Menghentikan hoax.

“Di dunia nyata itu lebih kondusif artinya di jalanan (sudah) tidak ada yang demo dan sebagainya. Tapi berlainan di dunia maya justru makin banyak yang namanya hoax. Hoax itu macam-macam, hoax itu berita bohong masih mending. Tapi hoax yang sudah memprovokasi bahkan ada yang mengadu domba,” kata Rudiantara kepada wartawan usai membuka Gamers Land Party di Jatim Expo, Surabaya, Sabtu (24/8/2019).
Rudiantara mengatakan pemerintah tidak memblokir total akses internet. Pembatasan, sambung Rudiantara, dilakukan agar hoax yang diproduksi dari luar Papua tidak bisa masuk ke sana.

“Konteksnya memang di Papua tapi di media sosial menggunakan url nya Facebook dan lain-lain itu bukan di Papua. Karena yang di Papua dibatasi datanya itu sekarang tidak difungsikan tapi ini tidak semuanya. Berbeda dengan negara-negara lain di dunia banyak ada 10 lebih. Kalau menangani hal yang demikian itu kebijakannya itu bineri. Bineri itu ada atau tidak ada. Jadi kalau ditutup ya ditutup semua. Nah kita tidak seperti itu,” terangnya.

“Waktu Mei kita hanya pembatasan video dan gambar. Sekarang di Papua pembatasan data. Telepon, SMS masih bisa. Jadi kalau ada koresponden dari sana masih bisa. Dan para penegak hukum masih mengejar terus (para penyebar hoax),” tambah Rudiantara.
Saat ditanya mengenai kapan layanan internet akan dibuka, Rudiantara mengaku belum bisa memastikan. Dia harus berkoordinasi dengan aparat keamanan di Papua.

“Saya tidak bisa memutuskan yang bisa itu yang di lapangan teman-teman penegak hukum. Kan saya juga tidak melakukan ini sendiri suka-suka tidak bisa saya juga berkoordinasi dengan teman-teman penegak hukum,” beber Rudiantara.

“Saya sendiri telepon dengan kapolda langsung. Karena kan yang tahu yang di lapangan, lain saat bulan Mei di Jakarta saya turun ke lapangan dan? membandingkan dengan di dunia maya. Jadi ini sifatnya terbatas, tidak ditutup sepenuhnya hanya layanan data,” tandasnya.
Sebelumnya, pemblokiran layanan internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah sudah memasuki hari ke-3 sejak dilakukan pada Rabu (21/8). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih melanjutkan penutupan layanan data tersebut.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, merujuk Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 mengenai Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat, dengan ini disampaikan bahwa hingga saat ini, Jumat (23/8) pemblokiran data internet pada layanan operator seluler masih berlanjut.

“Pemblokiran layanan data internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.