Beranda blog

Ini Alasan Menkoninfo Tentang Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat

0

Dikutip dari news.detik.com Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) , Rudiantara  di Surabaya memberikan penjelasan terkait pemblokiran layanan akses internet di Papua yang masih berlangsung. Menurutnya hal itu dilakukan semata-mata untuk Menghentikan hoax.

“Di dunia nyata itu lebih kondusif artinya di jalanan (sudah) tidak ada yang demo dan sebagainya. Tapi berlainan di dunia maya justru makin banyak yang namanya hoax. Hoax itu macam-macam, hoax itu berita bohong masih mending. Tapi hoax yang sudah memprovokasi bahkan ada yang mengadu domba,” kata Rudiantara kepada wartawan usai membuka Gamers Land Party di Jatim Expo, Surabaya, Sabtu (24/8/2019).
Rudiantara mengatakan pemerintah tidak memblokir total akses internet. Pembatasan, sambung Rudiantara, dilakukan agar hoax yang diproduksi dari luar Papua tidak bisa masuk ke sana.

“Konteksnya memang di Papua tapi di media sosial menggunakan url nya Facebook dan lain-lain itu bukan di Papua. Karena yang di Papua dibatasi datanya itu sekarang tidak difungsikan tapi ini tidak semuanya. Berbeda dengan negara-negara lain di dunia banyak ada 10 lebih. Kalau menangani hal yang demikian itu kebijakannya itu bineri. Bineri itu ada atau tidak ada. Jadi kalau ditutup ya ditutup semua. Nah kita tidak seperti itu,” terangnya.

“Waktu Mei kita hanya pembatasan video dan gambar. Sekarang di Papua pembatasan data. Telepon, SMS masih bisa. Jadi kalau ada koresponden dari sana masih bisa. Dan para penegak hukum masih mengejar terus (para penyebar hoax),” tambah Rudiantara.
Saat ditanya mengenai kapan layanan internet akan dibuka, Rudiantara mengaku belum bisa memastikan. Dia harus berkoordinasi dengan aparat keamanan di Papua.

“Saya tidak bisa memutuskan yang bisa itu yang di lapangan teman-teman penegak hukum. Kan saya juga tidak melakukan ini sendiri suka-suka tidak bisa saya juga berkoordinasi dengan teman-teman penegak hukum,” beber Rudiantara.

“Saya sendiri telepon dengan kapolda langsung. Karena kan yang tahu yang di lapangan, lain saat bulan Mei di Jakarta saya turun ke lapangan dan? membandingkan dengan di dunia maya. Jadi ini sifatnya terbatas, tidak ditutup sepenuhnya hanya layanan data,” tandasnya.
Sebelumnya, pemblokiran layanan internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah sudah memasuki hari ke-3 sejak dilakukan pada Rabu (21/8). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih melanjutkan penutupan layanan data tersebut.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, merujuk Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 mengenai Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat, dengan ini disampaikan bahwa hingga saat ini, Jumat (23/8) pemblokiran data internet pada layanan operator seluler masih berlanjut.

“Pemblokiran layanan data internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.

Siaran Pers Tentang Pemblokiran Layan Data Internet di Papua dan Papua Barat

0

Siaran Pers No. 156/HM/KOMINFO/08/2019 Tentang Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut.
Merujuk Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 mengenai Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat, dengan ini disampaikan bahwa hingga saat ini, Jumat (23/8) pemblokiran data internet pada layanan operator seluler masih berlanjut. Pemblokiran layanan data internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal.
Untuk saat ini, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/SMS.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait pada Jumat (23/8) pukul 16.00, Pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih terbilang tinggi. Setidaknya 33 items dan total 849 url informasi hoaks dan provokatif terkait issue Papua yang telah diidentifikasi, divalidasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo hingga Jumat (23/8) siang. Ke-33 items serta 849 url konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media social facebook, Instagram, twitter dan youtube.
Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Tanah Papua, sekali lagi Kementerian Kominfo RI mengimbau para warganet di seluruh tanah air untuk tidak ikut-ikutan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya atau yang terindikasi hoaks atau hasutan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
Kementerian Kominfo RI menerima pengaduan konten dari masyarakat melalui pesan whatsApp di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id serta melalui akun twitter @aduankonten. Pelapor hanya perlu menyertakan nama, tautan pengaduan dan screenschot/tangkapan layar dari konten negatif/hoaks yang ingin diadukan.
Demikian disampaikan. Terima kasih.
Ferdinandus SetuPlt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo RI e-mail: humas@mail.kominfo.go.id Telp/Fax : 021-3504024 Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo website: www.kominfo.go.id

MASYARAKAT SARMI: USUT TUNTAS KASUS PERSEKUSI DAN RASISME TERHADAP ORANG PAPUA.

0
Aksi Long Mars Masyarakat sarmi menolak persekekusi dan rasisme terhadap orang Papua

Masyarakat Sarmi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengusut tuntas oknum yang melakukan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur jelang hari Kemerdekaan Indonesia ke-74.

Aksi masa yang turun ke jalan dan melakukan long mars menuju kantor DPRD di kotabaru petam berlangsung aman dan damai, dibawah pengawalan ketat dari TNI dan Polri, Jumat (23/8)

Jumat Pagi hingga siang Kota Sarmi sepi tidak seperti biasanya padat dan ramai. Kawasan pertokoan sepanjang Sarmi kota sampai ke kuma pasar sentral yang biasanya ramai terlihat sepi dan hampir semua  toko tutup.

Arus lalu-lintas pun sepi karena sejumlah ruas jalan terlebih khusus jalan utama dari Sarmi kota menujur kantor DPRD di kota baru petam diblokade oleh warga masyarakat Sarmi yang melakukan long mars sambil berteriak “Kami Bukan Monyet”.

Menurut Leon Buney aksi hari ini adalah merupakan solidaritas aksi menolak rasisme yang ditujukan ke orang papua dan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat papua khusus rakyat sarmi terhadap insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu.

Wakil Rakyat A. Niniwen saat menerima pendemo di halaman kantor DPRD Sarmi, Jumat (23/8)

“hari ini ada empat tuntutan yang harus diteruskan ke pemerintah pusat diantaranya, usut tuntas pelaku penyebutan papua muka monyet, bangsa indonesia stop mengatakan kami monyet, membuktikan isu terkait pembuangan bendera merah putih, dan mendesak pemerintah daerah serta DPRD Sarmi membentuk tim untuk memastikan keamanan, kenyamanan para pelajar dan mahasiswa asal sarmi yang sementara menuntut ilmu diluar papua” tegas penanggungjawab demo, Leon Buney di pelataran kantor DPRD,

Sementara itu para wakil rakyat mengapresiasi unjukrasa tersebut seraya menyatakan dapat meneruskan aspirasi ketingkat pusat.

“Kejadian ini merupakan masalah bangsa dan menurut rencananya, bapak Presiden dalam waktu dekat akan bertemu gubernur papua dan Papua Barat untuk membicarakan hal itu” jelas Albert Ninewen, S,Sos.

“Kami juga dapat berkoordinasi dengan pihak eksekutif dalam pembentukan tim yang selanjutnya bertugas memastikan situasi dan kondisi para pelajar dan mahasiswa” tambahnya.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan pernyataan dari wakil rakyat sarmi, masapun  membubarkan diri.

Aksi demo damai yang dilakukan masyarakat papua sebagai kekecewaan terhadap insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu, berlangsung di beberapa kota di Papua, termasuk di ibu kota Jayapura yang dilaksanakan Senin (19/8). Kemudian Selasa (20/8) dilanjutkan dilaksanakan di beberapa kota di antaranya Merauke, Biak, Serui dan Nabire. Sedangkan Rabu (21/8) aksi demo berlangsung di Timika dan Jumat (23/8) berlangsung di Sarmi dengan aman dan damai. (SDR/PIUS)

MENGENANG JASA PARA PAHLAWAN BUPATI SARMI TABUR BUNGA DI DERMAGA

0

Hari ini seluruh rakyat dan bangsa Indonesia mengheningkan cipta dalam mengenang jasa serta pengorbanan para pahlawan demi mencapai kemerdekaan.

Tidak terkecuali masyarakat dan Pemerintah Daerah Sarmi. Tepatnya di pelabuhan laut sarmi, Jumat,(16/8), Bupati Sarmi Drs E. Fonataba,MM beserta para Muspida menggelar upacara Penaburan Bunga sebagai lambang penghormatan bagi para pejuang yang gugur saat membela Negara.

Sebelum pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia pada setiap tahunnya, penaburan warna warni bunga merupakan tradisi nasional yang patut dilakukan.

“Walaupun hanya sebatas menebarkan bunga namun, memiliki makna sangat mendalam bagi segenap komponen bangsa” ucap Fonataba saat berbincang dengan para pimpinan Muspida.

Dengan penuh hikmah para petinggi Kabupaten Sarmi diantaranya, Bupati Sarmi Drs E. Fonataba,MM, Sekda, Dr Hendrik Waromi,S,Sos.MSi, Dandim 1712, Letkol. Inf. Lambert Jerry Mailoa,SE, Kapolres, AKBP Paul Izak Sokoli,  menebarkan karangan bunga disaksikan prajurit TNI/POLRI, pejabat serta staf pegawai negeri sipil.

HANS R WEYASU “IMB SESUATU YANG BARU DI SARMI”

0

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Sarmi merangkap PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sarmi, Hans  Robert Weyasu,SE.,MM, dalam arahannya mengatakan, bahwa IMB merupakan hal yang baru di Sarmi.

“Pemda Sarmi Sejak Tahun 2003 hingga sekarang  baru menerapkan Peraturan Daerah menyangkut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)” ungkap Hans.

Pernyataan itu disampaikannya pada sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018, tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Sarmi, Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi, di Aula Kantor Distrik Sarmi, Rabu, (14/8)

Weyasu menyebutkan, bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPR & KP) Kota Jayapura, bidang Tata Ruang.

“Memiliki ijin mendirikan bangunan sangat penting agar semua pihak tidak melakukan aktivitas  pembangunan dalam bentuk apapun pada lokasi   yang berdampak pada keselamatan, seperti pinggiran alur sungai dan pantai” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR & KP Kota Jayapura, Henny R Matundoi,SP selaku narasumber menjelaskan, bahwa Dokumen Ijin Mendirikan Bangunan mutlak dimiliki agar membangun gedung ataupun rumah tinggal berdasarkan aturan.

Ijin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) kata Henny merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada  pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

“Berdasarkan aturan IMB yang kami sementara terapkan, kota Jayapura secara bertahap akan tertata rapi. Harapan saya hal yang sama dapat dilakukan di Sarmi kedepan” kata Henny.

Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu kawasan harus sesuai pemanfaatannya menurut fungsi ruang yang ditentukan berdasarkan fungsi sonanisasi ruang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RT, RW Kabupaten Sarmi diantaranya, kawasan lindung, kawasan mata air, kawasan sepadan pantai, kawasan sepadan jalan dan kawasan sepadan sungai” lanjutnya.

Sedangkan Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi Dinas PUPR Sarmi, Sesniwati Sinaga,SE berharap akan menjalin kerjasama dengan kota madya Jayapura melalui Dinas terkait untuk merealisasikan PERDA IMB di Sarmi dalam waktu dekat.

Kita mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap, setidaknya mengadopsi kinerja kota Jayapura” imbuh Sesniwati.

Sosialisasi tersebut dihadiri para Kepala Kampung, pihak swasta, tokoh masyarakat serta masyarakat umum.

Yosep Waromi Staf  Badan Meteorologi Klimatologi dan geofisika (BMKG) Cabang Sarmi di kesempatan tersebut menghimbau agar masyarakat mendirikan bangunan rumah dengan memperhatikan daerah rawan bencana alam.

“Sarmi termasuk wilayah rawan bencana baik dilaut maupun darat sehingga perlu waspada setiap saat” ucap Yosep. (PIUS)

KPU SARMI TETAPKAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SARMI

0

Setelah proses pembuktian terhadap sengketa Pemilu Legislatif, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh pengaduan serta memutuskan hasil pemungutan suara pemilihan umum tingkat Kabupaten Sarmi pada 17 april lalu, untuk ditetapkan sebagai kontestan terpilih.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarmi, Melkior Chares Aweman,S,Pdk, pada Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, anggota DPRD Sarmi di aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin, (12/8).

Melalui rapat pleno tersebut, KPU telah menetapkan 20  (dua puluh) anggota terpilih yang nantinya akan menduduki dua puluh kursi empuk sebagai wakil rakyat, berdasarkan 3 daerah pemilihan.

Dapil Satu sebanyak 7 kursi terdiri atas, Marco  Kopong L.B dari partai gerindra, Mustafa Arnold Muzakkar, SE, Patai Nasdem, Cholisnatin Perindo, H. Taswin Partai PPP, Salmin Buton, PAN, Lusye Triwahyuni suparman dari partai Demokrat, dan Jumriati dari Partai Bulan Bintang.

Dapil  Dua lima kursi yaitu, Nurjana, Partai Kebangkitan Bangsa, Spenyel Takerbak, Partai Nasdem, Stevi Rudolf Sweting, Partai Garuda, Aranus Maniwa, Perindo, Daud Weiraso,STh.MTh, Partai Hanura.

Sedangkan daerah pemilihan Tiga ditetapkan delapan kursi bagi, Adam Sambraw, Partai Geridra, Edi Tananar, diusung PDIP, Harius Bahi, Partai Golkar, Muhammat Ashari, Partai Nasdem, Baharuddin, Partai Persatuan Pembangunan, Jhon Fredik Bairam, PAN, serta Kornelius Palobo,SE dan Nurdin dari Partai Bulan Bintang.

“Penetapan calon terpilih telah digelar, dengan demikian diberikan kesempatan selama tujuh hari kerja untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para anggota dewan” tegas Melkior.

Bupati sarmi, Drs E. Fonataba.MM, di kesempatan yang sama mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, serta aparat keamanan TNI, POLRI dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum secara baik menurut aturan.

“Saya sebagai penanggungjawab pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Tahapan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan” ungkap Fonataba.

Turut hadir pada rapat pleno itu, Kapolres Sarmi, AKBP Paul Izak Sokoli, Dandim 1712 Sarmi, Letkol.Inf. Lambert Jerry Mailoa,SE, tokoh masyarakat dan perwakilan partai politik. (Pius/Oshen/Ander)

“Liga Final KNPI CUP, Distrik Sarmi Kota Ungguli Distrik Ferkam”

0

Pertandingan Turnamen Sepak Bola KNPI CUP 2019 yang berlangsung di Lapangan sepak bola Acwari Amsira Distrik Ferkam Kab Sarmi telah memasuki laga final.

Kedua tim  yang masuk dalam laga final tersebut adalah Tim Distrik sarmi Kota dan Tuan rumah Distrik Ferkam.

Dalam laga final tersebut dimenangkan oleh Tim dari Distrik Sarmi Kota mengalahkan tuan rumah dengan skor 4-3 lewat tendangan adu finalti, minggu (11/8 ).

Bupati Sarmi Drs, E. Fonataba, MM mengajak para pemuda, untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan positif.

“kegiatan seperti turnamen sepakbola yang dilakukan oleh KNPI membawa generasi muda sarmi ke kegiatan yang positif, dan sebagai ajang mempersatukan antar pemuda se –  Kabupaten Sarmi”, Ungkap Bupati Fonataba.

Oleh karena itu tambahnya,  turnamen ini harus terus di gelar tiap tahunnya, tambahnya.

Diwaktu yang sama Ketua KNPI Kabupaten Sarmi Yulius Kyeuw Kyeuw, selaku penyelenggara turnamen sepak bola KNPI CUP 2019  tujuan kami ialah untuk memajukan Kabupaten Sarmi melalui sepak bola, sekaligus mencari bibit-bibit para pemain sepak bola muda agar dapat di bina nantinya bisa mengangkat nama Kabupaten Sarmi ke kanca Nasional dan bisa bersaing dengan para pemain-pemain Nasional,” Jelasnya.

“Jangan hanya mandowen serta wanewar saja yang terkenal tetapi kalau boleh kita sebagai generasi generasi muda harus bisa seperti mereka juga agar bisa di kenal di kanca sepak bola yang lebih tinggi” harapnya.

Sementara itu, usai menyerahkan piala,  Bupati Fonataba mencabut kupon undian untuk Liga KNPI CUP ditahun 2020 nanti, dan hasilnya, Distrik Betaf Pantai Timur sebagai tuan rumah ajang KNPI CUP tahun 2020 mendatang.

Acara final tersebut juga di hadiri Bupati Sarmi Drs , E . Fonataba MM , ketua KNPI sarmi Yulius kyeuw kyeuw SE , BINMAS Sarmi Kota Mesak Marani ,  kepala distrik pantai barat Oktovianus sawinay, serta Dandramil pantai barat Kapten Ahmad dan tamu undangan lainnya. (Oshen Nr/SDR)

Pemkab Sarmi Tarik Mobil Dinas Yang Tak Dikembalikan

0

Secara bertahap dan berlanjut pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melalui intansi teknis telah berupaya untuk mengiventarisir seluruh aset yang ada.

Hal itu dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Papua.

Dalam laporannya, BPK- RI Wilayah Papua merekomendasi kepada Pemda Sarmi tentang pentingnya Aset Pemda, salah satunya mobil dinas.

Kepala bidang aset Marthel C. Caraen, S.Kom menjelaskan bahwa saat ini disarmi masih ada 5 mobil dan di jayapura masih sekitar 8 mobil yang dikuasai oleh eks pejabat maupun pejabat aktif tapi memiliki lebih dari 1 mobil.

“Yang sudah kita tarik sampai hari ini sekitar 17 mobil dan masih ada sekitar 13 mobil lagi yang akan ditarik, ujar Marthel dalam keterangannya”, senin(29/7).

Untuk menarik kendaraan ini kan tidak segampang yang dibayangkan, pasti ada proses dan perlu pendekatan yang baik, sehingga pelaksanaanya dilapangan bisa maksimal, tambahnya.

“intinya kita tarik dulu mobilnya, setelah itu baru kita data ulang kembali, supaya kita punya data aset ini rapi, jangan tiap tahun selalu menjadi bahan rekomendasinya pihak BPK, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP kabupaten sarmi AKP, David Werinusa mengatakan, mobil dinas dipergunakan untuk mendukung kegiatan kedinasan, bagi pejabat yang pindah tugas atau sudah pensiun dan masih membawa mobil dinas, Satpol PP wajib tarik kembali.

“Intinya kami diperintahkan untuk menarik semua kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah. Sebagai penegak aturan dan pelaksana aturan kami siap laksanakan perintah tersebut,” terang David. (SDR)

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI SARMI TERUS MENINGKAT

0

Bupati Sarmi Drs. Eduard Fonataba MM menyebutkan, penyelenggaraan pembangunan di Sarmi setiap tahun anggaran mengalami peningkatan.

Pernyataan itu disampaikannya pada pembukaan  Sidang Paripurna Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018, diruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarmi, Kamis (11/6).

Menurut Dia, terdapat empat indikator sebagai barometer dalam mengukur sejauh mana peningkatan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Khusus tahun anggaran 2018, berkat kerja sama kita semua dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), senilai satu triliun lebih, maka nampak perubahan pembangunan berdasarkan acuan dasar pemerintah, melalui empat bidang” jelas Eduard.

Empat bidang dimaksud yaitu, Bidang Kesehatan, dengan capaian tingkat kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis yang memadai dari sejumlah Puskesmas, tenaga serta fasilitas kesehatan yang terus dibenahi didaerah ini.

“Bahkan berdasarkan data ternyata kematian ibu melahirkan sudah tidak terjadi lagi” ungkap Bupati.

Bidang Pendidikan, telah dibangun gedung sekolah baik kota sampai kampung. Upaya penyediaan tenaga pengajar serta peningkatan mutu pendidikan yang merata. Menurut data statistik menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencapai 1,1 digit.

Bidang Infrastruktur : membangun jalan dan jembatan, rumah penduduk, air bersih, sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat. Bahkan kedepan direncanakan upaya menerobos hutan menuju setiap kampung yang tidak tersentuh jalan.

Sedangkan  Bidang Ekonomi lanjut Bupati, hingga hari ini terbentuk badan – badan usaha, pengelolaan buah kelapa menjadi minyak goreng. Juga usaha ekonomi produktif tingkat kampung dan pelatihan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat.

“Peningkatan pembangunan ini secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh sebab itu butuh sinergis antara semua komponen, baik Eksekutif, Legislatif maupun masyarakat, demi Sarmi yang mandiri dan bermartabat” tutup Eduard.

Pernyataan tersebut diapresiasi seluruh anggota Dewan Sarmi, seperti ungkapan Wakil Ketua II, Enos Dimomonmau.

Wakil rakyat ini mengatakan, bahwa seluruh capaian pembangunan berhasil karena mengacu pada aturan yang disepakati bersama.

“Menurut kami laporan Bupati cukup konkrit serta berdasarkan fakta real dilapangan. Makanya pertemuan seperti ini digelar bukan untuk mencari kesalahan, namun sebagai sarana menyamakan persepsi dalam merencanakan program kerja kedepan agar kita bersinergi merealisasikannya” pungkas Enos. (PIUS)

Bupati Sarmi Buka Diklat PIM IV Angkatan ke – V

0

Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, siang tadi membuka dengan resmi  Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan ke-V tahun 2019 yang berlangsung di Aula Diklat kabupaten sarmi, Selasa (7/2)

Diklat Kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan selama 3 bulan sejak tanggal 2 juli sampai dengan 19 oktober 2019.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab sarmi Djefri komaling,M.Pd, Kasdim 1712 Kabupaten Sarmi Mayor Inf.  Irianto Keliopas Yandowoa, Kepala Bidang Kepamongprajaan kepemimpinan dan prajabatan provinsi papua Johana Nap S.Sos ,M.Si, Serta sebagian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sarmi.

Dalam sambutannya Bupati Fonataba mengatakan tujuan dari diklat ialah utuk membentuk manusia yang kuat dan disiplin terhadap pekerjaan agar ke depan ada harapan yang cerah, secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

Di sini yang paling utama dalam kegiatan pelatihan diklat ini adalah kedisiplinan kerja, dengan menjalankan kedisiplinan kerja maka, semua yang kita harapkan dinegeri yang penuh dengan susu dan madu ini akan berjalan lancar aman sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan nanti .

Hal yang sama juga di tambahkan oleh kepala Bidang Kepamongprajaan Kepemimpinan dan Prajabatan Provinsi Papua Johana Nap, S.sos., M.Si yang menjadi tujuan dari diklat itu ialah membentuk kepemimpinan yang mampu menjabarkan kegiatan kegiatan tersebut dengan baik dan disiplin agar ke depannya nanti apa yang kita dapatkan di pembinaan diklat ini kita bisa terapkan dalam kinerja kita masing masing ujarnya (PIUS/YEFI/HOSEA)