Beranda blog

ASN dan Honor Daerah Harus Memiliki Rasa Disiplin Dalam Bekerja

0

Kedepan portal  pada pos jaga Satpol PP menuju Kantor Bupati, Kantor  Otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diturunkan tepat jam 09.00 pagi dan akan di buka kembali   pukul 15.000 petang.

Demikian pernyataan Plt. Sekretaris Daerah Sarmi, Drs Flavius Yaas kepada para Honor Daerah (HONDA)  di Aula Kantor Bupati Petam, Selasa, (21/1).

Menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka menertibkan Pegawai Negeri Sipil serta para honorer, agar pergi dan pulang kantor tepat waktu. Bahkan mengancam akan mengeluarkan setiap tenaga honor yang malas, juga memotong beban kerja PNS yang  tidak disiplin masuk kantor, tegas Flavius.

“”Kedepan aturan akan ditegakkan baik PNS maupun HONDA. Terutama masalah kedisiplinan di tempat kerja setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD), karena selama ini masalah disiplin seakan diabaikan”

“Khusus para tenaga honorer, kita akan lakukan kontrak kerja ulang yang didalamnya termuat kriteria hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, kontrak kerja tersebut berlaku satu tahun” jelas Flafius.

Upaya melakukan kontrak ulang bagi para Honda tambah Sekda, diawali dari sekretaris daerah, selanjutnya ditetapkan pada seluruh OPD.

Yohanes Samon, salah satu Honda di bagian umum Setda ketika di tanya, mengaku siap menjalankan semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan tanpa paksaan melainkan penuh tanggung jawab.

“Selaku bawahan, apa lagi sebagai honor, kami patut menaati aturan jika ingin tetap bekerja demi kepentingan dan masa depan kami sendiri” ungkap Yohanes (SDR/PIUS)

Bupati Fonataba: Pelantikan Anggota DPRD Menunggu SK Gubernur

0

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, dalam arahannya pada apel pagi dipelataran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM), Senin, (20/1), mengatakan, bahwa proses pelantikan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sarmi, masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua.

Pernyataan tersebut muncul menjawab polemik yang sementara berkembang di masyarakat, terutama para calon terpilih menyangkut kapan dilakukan pelantikan.

“Beberapa anggota DPRD terpilih sudah mempertanyakan  kapan waktu pelantikan, namun kita bersabar menunggu SK Gubernur. Kerena itu merupakan landasan hukum dalam melakukan pelantikan” ujar Fonataba di hadapan seluruh Pegawai Negeri Sipil Sarmi.

Sekretaris DPRD, Adolof Numi

“Hari ini, saya sudah perintah Kepala Kesbangpol Freddy Dumatubun untuk mengecek Surat Keputusan Gubernur di Dok II, yang menurut informasi bahwa SK nya akan di tandatangani hari ini”, jelas Fonataba.

Selain itu, saya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Pengadilan Negeri Jayapura, dan selanjutnya akan mengadakan pertemuan bersama ketua dan para anggota dewan” tambahnya.

Hal senada dikemukakaan Sekretaris DPRD, Adolof Numi ketika ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, dia sudah berkomunikasi dengan kepala pengadilan negeri jayapura, terkait pelantikan.

“Kalau SK nya sudah ada, nanti tinggal kita tunggu waktu dari Kepala Pengadilannya untuk kapan bisa datang ke Sarmi,”, jelas Numi.

Ia menambahkan, untuk prosesi pelantikan tentunya dilakukan berdasarkan petunjuk dan kesediaan waktu dari kepala Pengadilan Negeri Jayapura, sebab sejak tanggal 23 Januari sampai awal februari Kepala Pengadilan sedang melakansakan tugas luar, kalau sudah siap waktunya, kita akan lakukan segera persiapan pelantikan, jelas Numi.

Oleh karena itu, kemungkinan besar proses pelantikan akan dilakukan pada pertengahan Februari 2020.

Sementara ini, masa bakti anggota dewan 2015, terhitung hingga 5 tahun 60 hari, dan sesuai SK Pelantikannya terhitung tanggal 23 Januari 2020 akan berakhir masa tugas mereka. Dengan demikian para wakil rakyat itu masih  dapat mengadakan sidang tutup tahun anggaran 2019 serta sidang buka tahun 2020″ sebut Adolof. (SDR/PIUS)

 

Engel Wayoi Resmi Menjadi Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi

0

Sarmi-Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 135 bahwa ”Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Demikian disampaikan Bupati Sarmi Drs. E Fonataba, MM saat melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dan 1 (satu) Pejabat Administrator diaula BKPSDM, Kamis (16/1).

Engel E.A. Wayoi, S.IP., M.Si saat menandatangani Berita Acara pelantikan di Saksikan oleh Bupati Sarmi

Mereka adalah Engel E. Adresyathy Wayoi, S.IP., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Sarmi menggantikan Julius Runtuk, SH.,M.Si, Sementara Julius Runtuk, SH.,M.Si, Kepala Inspektorat dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Moneter, Investasi dan Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Sarmi.

Sementara untuk 1 (satu) orang pejabat Administrator Helena Tetelepta, SH sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III  dilantik menjadi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sarmi.

Menurut Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, bahwa Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi.

Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang, jelas Fonataba.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.

“Sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam”. Ujar Fonataba.

Lebihlanjut, Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)”, Jelas Fonataba.

Satu hal penting menjadi perhatian semua pejabat, imbuh Bupati Fonataba, yakni kemampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, penguasaan bidang tugas, serta kepekaan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dengan baik, cepat dan tepat, serta kemampuan mengambil langkah antisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab.

Hadir dalam Pelantikan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, Albert Kiki wenggi, Kapolres Sarmi, AKBP Hapry Landjun, S. Sos., MM, Dandim 1712/Sarmi Letkol Inf Lamberth Jerry Mailoa,S.E, Pimpinan OPD dilingkup Pemda Sarmi, Para Pejabat Vertikal, BUMD dan Para Undangan. (SDR)

Sekian lama dinanti, Susi Air lakukan penerbangan perdana Jayapura – Sarmi

0

Sarmi – Setelah sekian lama mati suri, Bandar Udara (Bandara) Mararena Sarmi, Kabupaten Sarmi, akhirnya bangkit . Rencananya, Kamis (16/1/2020) ini, Susi Air akan melakukan penerbangan perdana untuk rute Jayapura – Sarmi (PP).

Susi Air akan mengerahkan pesawat jenis Karavan dengan kapasitas penumpang 12 orang. Dan akan terbang selama empat kali dalam sebulan, yakni setiap hari Kamis.

”Sesuai jadwal, penerbangan perdana akan kita buka pada, Kamis (16/1/2020), dan saat ini semua persiapan baik dari pihak bandara maupun dari maskapai sudah 100 persen,” Ungkap Kasubsi Teknik, Operasi. Keamanan dan Pelayanan darurat Kantor Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mararena Sarmi Nasir, melalui pesan singkat whatsapp.

“ia hari ini merupakan Rute penerbangan perdana Susi Air dari Jayapura ke Sarmi (PP) dan untuk harga tiketnya sementara ini dibandrol hanya Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)” tutur Nasir.

Untuk memajukan dan menghidupkan kembali rute penerbangan tersebut, pihaknya mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat Sarmi.

“Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, apa yang kita perbuat untuk memajukan bandara ini tentu akan sia-sia. Maka, peran aktif dan keikutsertaan seluruh sektor sangat kami butuhkan, terutama dari pemerintah daerah kabupaten,” pungkas Nasir. (SDR)

BPKAD Gelar Bimtek Aplikasi SIMDA dan BMD

0

Kota Baru Petam – Mengawali aktifitas di bulan pertama tahun 2020 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengelar Bimbingan Teknis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Barang Milik Daerah (BMD), bagi para bendahara barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sarmi.

Kepala BPKAD Sarmi, Gerald. Y. Abuwere,SE, mengatakan, bahwa berang milik daerah berupa aset tetap, kedepan harus diakses secara online, sehingga pihaknya mengundang narasumber berkompeten dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, dalam membagi ilmu serta pengalaman kepada para pengelola aset di Kabupaten Sarmi.

“Sejauh ini orientasi pengelolaan aset masih dilakukan secara manual, sementara uraian tugas tersebut sangat rumit”, jelasnya.

Menyikapi itu, kami berupaya agar kedepan seluruh pengelolaan aset daerah dapat mengunakan satu aplikasi yang diterapkan oleh BPKP secara online, untuk mempermudah petugas” ujar Gerald di aula BPKAD, Rabu, (15 /1).

Hal senada diungkapkan Auditor BPKP Papua,  Rico Samuel. Dia menyebutkan, bahwa dengan adanya aplikasi Barang Milik Daerah (BMD), maka pengelolaan aset dari setiap instansi ke BPKAD, dan seterusnya ke lembaga teknis pemerintah pusat dapat terkoneksi secara on line.

“Aplikasi mempermudah tugas dalam menginput pengelolaan aset , baik perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, usulan peng hapusan sampai laporan”

Kehadiran kami dalam rangka memberikan pelatihan sekaligus membimbing peserta memahami materi serta mengoperasikan sarana komputer, termasuk aplikasi BMD” ujar Rico.

Sebab menurutnya, ini merupakan bagian dari Rencana Aksi KPK tentang Manajemen Aset Daerah oleh karena itu saya menghimbau para peserta dapat mengikuti setiap proses pembelajaran secermat mungkin dengan harapan pengelolaan BMD Sarmi kedepan tertata lebih  baik dari sebelumnya, Harap Gerarld. (SDR/PIUS)

Doren: Miras Membunuh OAP

0
Bupati Sarmi Drs.E. Fonataba, MM

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Papua, Doren Wakerkwa,SH, mengatakan, hingga saat ini banyak orang asli papua meninggal dunia lantaran mengkonsumsi minuman keras. Bahkan menjadikan miras sebagai kegemaran setiap hari.

Pernyataan itu disampaikan Doren  dalam pembukaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah tentang minuman keras dan kententraman serta ketertiban umum, yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, diaula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarmi, Senin (16/13).

“Menjadi kenyataan, bahwa minuman keras bukan hanya membunuh orang papua, tetapi melemahkan seluruh saraf dan sendi”

Atas dasar tersebut, seluruh Forum Koordinasi pimpinan Daerah bersama para bupati menyepakati peraturan menyangkut larangan minuman keras diseluruh papua, berdasarkan, Perdasus tahun 2016″ jelas Doren.

Menurutnya, aturan larangan miras telah ditetapkan namun realisasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai harapan. Dalam artian, pendistribusian minuman keras masih saja berlangsung, mengakibatkan tingkat konsumsi miras semakin meningkat disetiap daerah. Sehingga butuh sosialisasi secara rutin dan menyeluruh terkait bahaya miras demi melindungi generasi mudah papua.

Bupati Sarmi, Drs E. Fonataba.MM, membenarkan hal tersebut. Dia menyebutkan, bahwa hingga saat ini, lebih khusus disarmi terdapat beberapa kasus yang dipicu akibat berlebihan mengkonsumsi minuman keras.

“Minuman keras menimbulkan banyak persoalan, baik bagi si pemakai maupun terhadap orang lain. Beberapa oknum sudah meninggal, bahkan tidak sedikit mengalami kecelakaan lalulintas”

Dengan demikian, perlu penanganan khusus kepada pengedar serta pemakai, agar dikurangi atau dihentikan” terang Fonataba.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Provinsi Papua, Esau Rumbiak, menggambarkan situasi yang sama terjadi dibelahan bumi papua. Sebab itu pihaknya sebagai penegak Perda, saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada mitra kerja di tingkat kabupaten. Apa lagi dengan semakin dekatnya hajatan nasional PON X X Tahun 2020, kesiapan keamanan perlu ditingkatkan.

“Miras merupakan pemicu berbagai konflik teristimewa pada momen – momen penting, karena itu kita harus waspada sedini mungkin untuk mencegah kemungkinan terjadi tindakan anarkis” sebut Esau.

Terkait proses sosialisasi yang melibatkan seluruh komponen Satpol PP Sarmi, lanjut Esau, akan digelar diskusi dalam rangka menetapkan solusi terbaik penanganan miras di papua serta menjamin aman dan kondusifnya pergelaran Pekan Olah raga Nasional XX, dipapua tahun depan. (SDR/PIUS)

Kemendagri Gelar Bimtek E-budgeting di Sarmi

0

Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dipenghujung tahun ini, atas inisiatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengelar bimbingan teknis e-budgeting kepada para Kasubag program, bandahara umum serta bendahara rutin, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekabupaten sarmi.

Dalam arahannya, Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM menyarankan, agar seluruh perencanaan pembangunan yang diusulkan masing – masing OPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaras Dengan visi dan misi bupati.

Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM

“Proses perencanaan, pengelolaan hingga laporan pertanggungjawaban, baik RKPD maupun RPJMD harus mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah”

Oleh sebab itu, penting bagi setiap pegawai yang menangani bagian perencanaan dan penganggaran, mengikuti momen ini secara baik demi penyempurnaan kedepan” jelas Fonataba, diaula BPKAD, Kamis (12/12).

Penyusun Bahan Kebijakan, Ditjen Bina Pembangunan daerah, Kemendagri, Jiwa Muhammad SN. S,IP.MA, selaku narasumber mengatakan, bawah kemendagri telah mengesahkan Peraturan Menteri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), menyangkut sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

“Kami sedang berupaya mengintegrasikan seluruh informasi pembangunan daerah, atas dasar permendagri 70″, katanya.

Dengan tujuan menyamakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam satu kode. Bahkan berbagai program serta kegiatan disediakan dalam bentuk katalog, Sehingga kedepan setiap OPD tinggal memilih sesuai kebutuhan” pangkas Muhammad

Dia menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sarmi sudah terintegrasi dengan pusat namun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sampai saat ini masih kosong. Olehnya itu diharapkan sinergitas  OPD dengan BAPPEDA dalam memenuhi kekosongan dimaksud.

Sebagai lembaga pengawasan pembangunan serta pengelolaan keuangan negara, Satuan Tugas Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi sarmi, turut diundang sebagai pembicara pada hajatan tersebut.

Ketua Satgas Renaksi KPK sarmi, Yohanis W. Palege,S,Kom, menuturkan keterkaitan pengawasan seluruh aktivitas pembangunan daerah yang dikontrol langsung KPK setiap saat, demi menyelamatkan uang negara.

Ketua Renaksi KPK yang juga staf ahli bupati bidang politik, hukum dan pembinaan masyarakat itu manuturkan, bahwa perencanaan dan penganggaran  merupakan satu dari delapan kelompok kerja (pokja), menjadi ladang intervensi KPK.

“Seluruh aktifitas pembangunan daerah sarmi, baik perencanaan, penganggaran, pengelolaan hingga pertanggungjawaban sudah terkoneksi dengan KPK”

Hal ini bertujuan dalam upaya pencegahan yang didorong KPK untuk diikuti. Jika ternyata kita tidak sanggup melakukannya, pencegahan akan berubah menjadi penindakan yang tentunya tidak diinginkan semua pihak. Dengan demikian kita perlu mematuhi aturan agar tidak terjerat hukum” sahut Yohanis. (PIUS /SDR)

BUPATI MINTA KELOMPOK TENUN DISARMI BISA MEMPRODUKSI BERMACAM PAKAIAN

0

Bupati Sarmi, Drs E. Fonataba.MM, ketika mengunjungi pelatihan tenun yang diselenggarakan Dinas Pariwisata di Gedung Kesenian dan Kebudayaan, selasa (10/12).

“Selamat kepada lembaga terkait karena melakukan terobosan dalam menciptakan wirausaha baru, dari tenun terfo lokal berinovasi mendekati moderen”

Kita berharap kedepan melalui berbagai pelatihan, masyarakat dapat memproduksi berbagai macam pakaian maupun selendang” kata Fonataba.

Bahkan pucuk pimpinan Sarmi itu, berharap salah satu hasil produksi berupa pakaian khusus yang dapat dikenakan pada acara – acara tertentu, baik dilingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Upaya menciptakan kemampuan berwirausaha, menurut Kepala Dinas Pariwisata, Festus Mansi,S,Sos, menjadi acuan untuk mendatangkan narasumber berkompeten dari tanah jawa.

“Di Sarmi sudah ada budaya tenun terfo, sehingga kami ingin meningkatkan setidaknya mendekati hasil tenun daerah lain” ujar Festus.

Festus Mansi mengemukakan, bahwa pihaknya tiga tahun berturut – turut bekerja sama dengan CV Warisan Multi Tenun di Klaten.

Akhir tahun ini, kembali digelar kegiatan yang sama bagi ibu – ibu distrik Sarmi selama lima hari. Dengan harapan, para peserta dapat berwirausaha secara mandiri.

Direktur CV. warisan multi tenun, Arif Purnawan, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dia menyebutkan, bahwa lembaga terkait mempercayakannya sebagai pelati yang tentunya memiliki pengalaman cukup dalam bidangnya.

“Ini untuk ketiga kalinya kami diundang sebagai instruktur. Peralatan sebanyak empat unit telah disiapkan panitia, mempermudah proses pelatihan”

Peserta akan dibimbing dari dasar merajut benang hingga produksi berupa pakaian, tas, topi dan selendang” ungkap Arif.

Ibu Hamidah Mayer salah satu peserta mengaku, mengikuti pelatihan secara rutin. Alhasil bisa dapat bekerja mandiri. Namun dirinya belum paham tahapan tenun dengan baik.

“Saya sudah bisa kerja, namun kadang bingung karena banyak sekali benang yang harus dimasukkan melalui alat yang banyak pula”

Dengan demikian, kami berharap ada pendampingan selama dua sampai tiga bulan, agar bisa paham betul” ucap Hamidah Mayer.(PIUS/SDR)

BUPATI LAKUKAN EVALUASI KINERJA TERHADAP PARA KEPALA DISTRIK SEKABUPATEN SARMI

0

Para pimpinan pemerintah distrik  menyatakan laporan singkat secara lisan, menyangkut penyelenggaraan pemerintah tingkat distrik kepada Bupati Sarmi, Drs E. Fonataba.MM, di lantai dua Kantor Bupati, Senin, (9/12).

Mekanisme evaluasi itu oleh Bupati disampaikan beberapa hal prioritas yang perlu dilaporkan diantaranya, bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pelayanan administrasi umum dan struktur pemerintah distrik.

Bupati Sarmi, Drs E. Fonataba.MM bersama para Kepala Distrik Sekabupaten Sarmi

Satu demi satu para kepala distrik menyampaikan laporan, dengan berbagai masalah yaitu, kantor tidak tersedia, jumlah pegawai masih kurang, penyelesaian sebagian infrastruktur baru mencapai 50-90 %

Menyikapi pernyataan tersebut, penentu kebijakan tertinggi Sarmi mengatakan, bahwa segala kekurangan di beberapa distrik akan dibenahi secara bertahap dan berlanjut, katanya.

Seperti pengakuan Kepala Distrik Apawer Hulu, Tomas Warone, SE. Dirinya menyebutkan, bahwa infrastruktur diwilayah kerjanya berupa jalan, perumahan bahkan perkantoran tidak memadai. Namun tidak menurunkan semangat melayani warga.

“Bekerja dengan melayani adalah tujuan kami, oleh sebab itu apapun kondisi di lapangan kami tetap berjuang untuk rakyat” ujar Tomas.

Diwaktu yang sama, Ketua Satgas Renaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, Yohanis.W. Palege,S,Kom, mendorong pimpinan pemerintah distrik mengajukan hasil musyawarah rencana pembangunan kampung dan distrik, sekaligus hadir pada Musrembang Kabupaten yang diselenggarakan BAPPEDA. Hal itu dimaksudkan agar ada singkronisasi data.

“Kita di Sarmi saat  ini sedang melaksanakan program pencegahan korupsi dari KPK, salah satu yang menjadi intervensi dari KPK adalah  perencanaan dan  penganggaran, sehingga untuk menghindari kemungkinan penyelewengan anggaran, semua program dan anggaran perlu diawasi” sebut Palege.

Hadir dam evaluasi tersebut, Kepala Dinas Perindakop Mutmainah Dimomomau, Perwakilan dari BPMK, Kundrat Kreew, Bidang Cipta Karya Piter Young, Bidang Perkebunan Frengki Waer. (PIUS/SDR)

Dishub Sarmi Serahkan 5 Unit Mini Bus kapada Perum Dambri

0
Penandatanganan Kesepakatan dengan Pihak Damri

Sarmi – Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi menyerahkan 5 unit kendaraan minibus jenis Elf  dan  bantuan subsidi dalam bentuk dana BBM kepada Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Perum DAMBRI) Cabang Sarmi.

Penyerahan tersebut diserahkan dalam bentuk Kerjasama yang ditandatangi  oleh Kepala Dinas Perbuhungan Andarias Twenty, SE., M.Si kepda General Manager Cabang Sarmi Ahmad Supriyadi, S.Sos., MAP diaula gedung Dinas Perhubungan, disaksikan Oleh Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM, Kapolres Sarmi AKBP Hapry Landjun, S. Sos., MM., Kasdim 1712/Sarmi  Mayor Inf. Irianto Keliopas Yandewoa, Area Manager Regional IV Perum Damri Durosid, SE., MM, Jumat (6/12).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fonataba mengatakan, bantuan kendaraan ini diserahkan dengan tujuan, agar kedepan pelayanan  masyarakat dari kampung ke kota, terutama aktifitas jual beli dipasar berjalan lancar.

“saya berharap dengan adanya bus ini, dapat menjangkau kampung-kampung yang ada disarmi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan aktifitas mereka, khusunya aktifias jual beli dari kampung ke kota”.

Bupati Sarmi didampingi Kapolres Sarmi, Kasdim 1712/Sarmi, Area Manager Wil IV dan GM Cabang Sarmi saat mengecek kelengkapan Bus

Selain penyediaan sarana transportasi lanjut Bupati, infrastruktur jalan dan jembatan menuju kampung di Distrik Tor Atas serta beberapa kampung lain sedang diupayakan, saat ini sedang dilakukan penimbunan jalan, sehingga nantinya akan memudahkan arus transportasi, jelasnya.

Dikesempatan yang saya  Area Manager Regional IV Perum Damri Durosid, SE., MM, Kami sangat berterimakasih kapada Bapak Bupati yang mana, selama beberapa tahun terakhir begitu peduli terhadap pelayanan transportsi umum.

“Sampai saat ini pihak pemda sudah menyerahkan mini bus jenis ELF sebanyak 16 unit, dan hari ini kita mendapatkan tambahan 5 unit lagi, yang kesemuanya diperuntukan untuk layanan transportasi umum untuk warga masyarakat”, ujarnya.

Tambahan lima unit ini menurut rencana, akan dioperasikan ke kampung Konderjan, Omte dan wamariri. Walau menurutnya jalan ke tiga kampung ini masih dalam penimbunan, tapi dalam waktu dekat ini sudah bisa di lewati, oleh karena itu kendaraan ini sudah siap akan di operasikan ke 3 kampung tersebut Jelas Supriyadi.

“Hampir semua daerah dikampung yang ada disarmi sudah bisa dilayani oleh pihak dambri melalui minubus, itu karena ada bantuan Subsidi BBM dari Pemda Sarmi”.

Menurutnya kalo tidak ada subsidi BBM pihak Damri tidak mampu mengoperasikannya, sebab trayek yang ke kampung ini adalah no faktur atau hanya mampu melayani sekitar 30-40% , untuk bisa mencapai 100%  maka ditopang dengan dana BBM ini sehinga pelayanan bisa maksimal dalam pelayanan ke masyarakat, jelasnya GM Dambri cabang sarmi itu.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, A. Twenty, SE., M.Si berharap bahwa dengan adanya kesepakatan ini, pihak Damri dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, baik yang dari kampung ke kota sarmi, maupun dari sarmi ke jayapura.

“saat ini sedang dibangun terminal di kampung arare, diharapkan tahun 2020 sudah bisa digunakan, sehingga semua pelayanan transportasi baik dari sarmi ke jayapura, jayapura ke sarmi atau ke kampung-kampung semuanya terpusat di arare”. Jelas Andi.

Untuk itu, mimpi kita untuk menjangkau kampung-kampung dengan sarana transpotasi darat secara bertahap dan berlanjut akan terwujud. (PIUS/SDR)