Beranda blog

Tiga Kepala Distrik Dilantik Bupati Fonataba Secara Terpisah

0

Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM mengharapkan agar para Kepala Distrik di daerahnya dapat lebih intensif berkomunikasi dengan warga, sehingga persoalan warga yang semestinya  bisa diselesaikan di tingkat Distrik tidak harus dibawa ke kabupaten.

Hal tersebut dikemukakan saat mengukuhkan Plt. Kepala Distrik Sarmi Selatan Alpius Syamor, S.IP, di Kantor Distrik Sarmi Selatan, Senin, 18/2.

“Seorang Kepala Distrik harus lebih sering berada di lapangan, dekat warganya untuk menjemput persoalan yang ada di masyarakat sehingga bisa mengetahui permasalahan yang terjadi”

Apalagi sebagai Kepala Distrik yang baru, menurut Bupati Fonataba harus cepat beradaptasi dan mampu menjaga kedekatan dengan masyarakat, sehingga jika ada permasalahan cepat dikuasai dan diselesaikan.

 

Sementara itu ditempat yang berbeda saat melantik Plt. Kepala Distrik Sobey Simon Yass, S.Sos dan Plt. Kepala Distrik Pantai Barat, Oktovianus Yahya Sawinay, SE Bupati Sarmi mengingatkan bahwa tidak semua orag memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada ini dengan baik untuk kebaikan bagi orang lain

“Kepala Distrik itu harus bisa Melindungi, Melayani dan Memberdayakan atau Memampukan Masyarakat di Distrik setempat juga mengerti dan memahami aturan perundang-undangan tekait Perangkat Daerah, ASN dan Kecamatan.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Asisten I Setda Kabupaten Sarmi, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Kabupaten Sarmi, Kapolsek Sarmi, serta tamu undangan (SDR).

 

 

 

Wabub Sarmi, Kepala OPD Harus Bekerja Sesuai Dengan Aturan

0
sdr

Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, SE., MM menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Satgas Korsupgah yang tidak henti-hentinya memberikan support dan pendampingan kepada pemerintah daerah di Sarmi dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut dikatannya saat memimpin rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Sarmi, (kamis, 14/2)

Rapat yang diprakarsai oleh Inspetorat kabupaten Sarmi itu, dihadiri juga oleh Ketua Satgas Pengendali Rencana Aksi KPK Kabupaten Sarmi, Yohanis W. Palege, S.Kom, serta pejabat eselon III di lingkup pemda kabupaten sarmi.

Pertemuan yang dilaksanakan di lantai dua ruang rapat bupati kota baru petam itu, membahas tentang surat Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/9064/KSP.00/10-16/12/2018, tentang pembahasam pencegahan tindak pidana korupsi terkait dengan konflik kepentingan.

“intinya hanya satu yaitu komitmen bersama, mau melakukan atau tidak, itu saja”, karena itu lah yang diingin oleh teman-teman dari KPK, Jelas Wabub Yosina.

Kalo kita sudah berkomitmen berarti harus sungguh-sungguh, jangan berpikir yang macam-macam, sekalipun itu anak, saudara atau bahkan istri sendiri. Jelas mantan kepala dinas pendapatan daerah itu.

“seandainya ada keluarga yang mengerjakan suatu kegiatan, sepanjang dia mengikuti prosesnya pelelangan dengan benar, itu tidak ada masalah, yang jadi masalah disini adalah kalo itu dilakukan berdasarkan konflik kepentingan, bahaya..!!” tegasnya.

Oleh karena itu, kepada pimpinan OPD agar tidak mempergunakan kewenangannya untuk kepentingan lain, tetapi mari kita kita bekerja sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku, mari Bangun harkat dan martabat dengan moralitas yang baik, harap Wabub Yosina. (SDR)

Inspektorat Mengajak Untuk Melakukan Pencegahan dan Pengendalian Serta Menghindari Konflik Kepentingan

0
dav

Inspektorat Kabupaten Sarmi menggelar rapat bersama dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/9064/KSP.00/10-16/12/2018,  tentang pembahasan  pencegahan tindak pidana korupsi terkait dengan konflik kepentingan.

Rapat yang dilaksanakan di lantai dua ruang rapat bupati tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Sarmi Yosina T. Insyaf, SE., MM, Ketua Satgas pengendali Rencana Aksi KPK Kabupaten Sarmi Yohanis W. Palege, S.Kom dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Sarmi. (kamis 14/2).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Inspektorat Enggel E.A Wayoi,S.IP., Ajun Akun., M.Si  mengajak semua kepentingan dalam hal ini kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersama-sama berkomitmen untuk menghindari konflik kepentingan.

Menurutnya, kegiatan hari ini adalah bagian dari pada Rencana Aksi KPK yang sudah ada dan sedang berjalan.

Sekrataris Inspektorat Engel E.A Wayoi, S.IP., Ajun Akun., M.Si menjelaskan dihadapan Ibu Wakil Bupati dan Pimpinan OPD

Ditambahkannya, terjadinya kolusi salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan, sehingga KPK memberikan peringatan buat kita semua di daerah, bukan hanya kabupaten sarmi saja, tetapi dari provinsi papua sampai ke daerah daerah.

“Konflik kepentingan adalah kondisi aparat pemerintahan yang mempunyai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan”

Artinya apa? Sebagian besar kasus korupsi yang terjadi didalam penyelenggaran pemerintahaan muaranya ada pada pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan atau mempunyai kapasitas dalam mengambil keputusan, jelasnya.

“Jadi kita sebagai pejabat pemerintah harus lebih berhati-hati saat mengeluarkan suatu keputusan atau dalam mengambil suatu tindakan bukan dengan kewenangan kita tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang”harap Mantan Asisten III itu.

Sementara itu, Ketua Satgas Pengendali Rencana Aksi KPK, Yohanis W. Palege, S.Kom  mengajak semua OPD dilingkup Pemda Sarmi untuk tetap berkomitmen penuh dalam rangka menghidari tindak korupsi dikabupaten sarmi.

“apa yang kita lakukan hari ini harus ditindak lanjuti dengan surat keputusan bupati atau peraturuan bupati tentang konflik kepentingan” tutur nya.

Sangat disayangkan bahwa hari ini seharusnya yang hadir bukan pejabat eksekutif saja, tetapi harus juga melibatkan teman-teman dari legislatif, oleh karena itu dalam waktu dekat ini, silahkan teman-teman dari Inspektorat dan Bagian Hukum menyusun Draft hukumnya, lalu setelah itu,  kita sosialisasikan dengan mengundang pihak eksekutif dan legislatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam surat KPK dimaksud, jelas Yohanes

Sebelumnya KPK mengirim surat kepada seluruh Bupati/Walikota se-papua, dalam rangka tindak pidana korupsi (TPK) dan/atau pelanggaran administrasi terkait dengan konflik kepentingan ada 5 hal yang perlu dilakukan yaitu:

  1. Berkomitmen penuh untuk mencegah, menghindari dan/atau menghentikan terjadinya TPK dilingkup pemerintahan saudara;
  2. Memastikan seluruh pejabat pemerintah baik eksekutif dan legislatif berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada atasannya, dalam hal terdapat konflik kepentingan, sesuai dengan pasal 43ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan;
  3. Menyusun Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penanganan konflik kepentingan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
  4. Mengefektifkan fungsi pengawasan dan inspektorat daerah (APIP) untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran oleh setiap pejabat pemerintah terkait konflik kepentingan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah;
  5. Melakukan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan kepada setiap pejabat pemerintahan. (SDR)

 

Ketua Satgas Renaksi, Progress laporan POKJA pada MCP KPK belum Maksimal

0

Sarmi- Rencana Aksi program pecegahan korupsi terintegrasi merupakan lanjutan dari rencana aksi yang telah disepakati dan dilakukan MoU dengan KPK oleh beberapa kabupaten/kota di provinsi papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas RENAKSI Pencegahan Korupsi terintegrasi Kabupaten Sarmi Yohanis W. Palege, S.Kom dihadapan Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba dan seluruh pimpinan OPD dilingkup pemerintah kabupaten sarmi, saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019, Rabu (30/1).

penilaian KPK untuk Pemda Sarmi berdasarkan aplikasi MCP

Berdasarkan laporan Pemda Sarmi pada Monitoring Center of Preventif (MCP) KPK sampai saat ini baru mencapai 17%.

“17% ini merupakan penilaian secara umum oleh KPK kepada Pemda Sarmi, sementara progress dari masing masing kelompok kerja (pokja) belum menunjukan hasil yang signifikan”.

Pokja-pokja ini terdiri dari, Perencanaan dan pengganggaran, Pengadaan barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“Perencanaan dan Penganggaran telah terintegrasi didalam satu aplikasi dan telah menggunakan satuan standar harga (SSH) dan analisis satuan biaya (ASB) sampai kepada terdokumentasinya kegiatan musrembang, pokok pikiran DPRD dan forum SKPD juga program dan kegiatan RKPD, Renja SKPD  yang mengacu pada RPJMD kabupaten Sarmi”.

Sementara itu untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik, menurutnya secara aplikasi dan sumber daya manusia telah siap, namun agar pengadaan secara elektronik bisa dilaknasakan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, oleh karena itu, saat ini teman teman dari LPSE sedang mempersiapkan dan mudah-mudahan tanggal 11 februari nanti sudah bisa kita lounching, jelasnya.

Terkait dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Ketua Satgas RENAKSI Kabupaten Sarmi berharap kedepan untuk lebih fokus, memang secara pendelagasian kewenangan dari Bupati ke PTSP sudah diberikan, namun ada beberapa catatan yang perlu untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama, baik secara aplikasi maupun dalam peningkatan sumber daya manusianya, mengingat berdasarkan penilain dari MCP KPK masih banyak yang belum laporkan.

Oleh karena itu, diharapkan kepada semua OPD yang terlibat didalamya untuk saling medukung, sehingga proses pelayanan satu pintu dapat berjalan dengan baik dan benar.

Begitu pula dengan kapabiltas APIP yang progressnya baru 14%, Manajemen ASN 6%, Dana Desa 42%, namun yang menjadi catatan KPK adalah hasil audit inspektorat terhadap prosentasi dana desa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Optimalisasi Pendatapan Daerah 14%, dimana penerapan Tax Clearance BPHTP, Tax Clearance KSW pusat dan Tax Clearance Pajak Daerah masih 0% dan Manajemen Aset Daerah yang progressnya baru mencapai 5%.

Sementara itu, Bupati Sarmi mengatakan, agar seluruh OPD dalam melaksankan kegiatannya harus sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Ditambahkannya, dalam rencana aksi itu, ada aksi-aksi yang dilakukan lebih detail lagi dan jadwal target capainnya.

Menurutnya, bukan hanya di atas kertas, tapi musti ada perubahan yang terjadi di lapangan. “Mungkin dalam mencapai perubahan itu ada kendala di lapangan, nah hal itu dapat didiskusikan secara bersama-sama, Jelas Bupati Fonataba.

Sebelum menutup sambutannya, Bupati Fonabata mengingatkan kembali, untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa harus melalui mekanisme yang benar yaitu dengan melakukan pelelangan secara elektronik, tegasnya. (SDR).

Ini Pesan Bupati Fonataba Saat Penyerahan DPA T.A 2019

0
dav

Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba berpesan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Distrik diingkungan pemda sarmi, agar bekerja lebih optimal lagi.

“Saya ingatkan agar program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing, jangan dirubah komponen atau unsur-unsurnya, sehingga target pembangunan tahun anggaran 2019 dapat tercapai, jelas Bupati fonataba digedung aula BPKAD Petam, Rabu (30/1).

Lebih lanjut Fonataba berpesan agar kepala OPD agar kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBD, artinya, cari sumber pendanaan lain, baik di pusat maupun melalui pihak ketiga demi percepatan pembangunan,” tegasnya.

Selain itu agar OPD pelaksana anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan petunjuk teknis pelaksanaannya, supaya tidak mengalami keterlambatan.

“Jika tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dana DAK, maka dananya tidak akan disalurkan dan berdampak pada keterlambatan pembangunan.

Kepala OPD diingatkan agar dalam pelaksanaan kegiatannya harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola keuangan.

“Yang dimaksud disini yaitu tertib anggaran, efisiensi dan efektifitas transparansi, akuntabel dengan tetap memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan, sehingga akhirnya tidak menimbulkan masalah hukum, mengingat semua yang dilakukan disarmi adalah bagian dari rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi, tegas Bupati Fonataba.

“Kalau Dana APBD kita ini beredar di masyarakat, pasti daya beli akan meningkat, usaha akan terpengaruh laju pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak, sehingga pembangunan yang berjalan lancar akan bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana visi pemerintah kabupaten sarmi adalah untuk mewujudkan sarmi yang mandiri dan bermartabat. (SDR)

Bupati Sarmi Serahkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019

0
dav

Sarmi – Bertempat di Aula BPKAD, Rabu 30 Januari 2019, Bupati Sarmi, Drs. E. Fonatba, MM. menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)  Tahun Anggaran 2019 kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi

Dalam arahannya Bupati Fonataba mengatakan bahwa dari 32 OPD dan 22 Distrik hanya 6 OPD dan 12 Distrik yang dapat menerima DPA. Hal ini disebabkan masih ada sebagian OPD yang belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan.

“oleh karena itu dalam 2 hari ini kalau laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan sudah lengkap dan sudah diperiksa  oleh inspektorat maka boleh mengambil DPAnya”, tegas Bupati Fonataba.

Ditambahkannya, bahwa semua kegiatan  yang ada disetiap OPD wajib untuk dilakukan pelelangan secara elektronik, mengingat ini bagian dari pada rencana aksi Pemberantasan korupsi terintegrasi dikabupaten sarmi.

Sementara itu, dalam penandatangan pakta integritas memuat beberapa kesepakatan yaitu siap melaksanakan program dan kegiatan didalam DPA secara tertib, bersedia menerima sanksi bila tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga harus bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan memberi contoh kepatuhan terhadap regulasi pada sesama pegawai dilingkungan secara konsisten.

Selain itu, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran bersama pengelola kegiatan harus bersinergi agar proses pelaksanaan APBD dilaksanakan secara profesional, efisien, efektif, bersih dari korupsi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada aturan, pesannya.  (SDR).

 

 

Bupati Melantik Eselon III dan IV

0

Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM kembali mengangkat sumpah janji dan melantik 34 Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi, Selasa (29/1), di Aula Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Dari jumlah tersebut 3 diantaranya dilantik menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distrik. Yaitu Distrik Sobey diisi oleh Simon Yass,S.Sos, Distrik Pantai Barat oleh Oktovianus Yahya Sawinay, SE dan Distrik Sarmi Selatan oleh Alpius Syamor, S.IP

“Sumpah ini di samping disaksikan diri sendiri dan semua yang hadir, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan YME karena Tuhan itu Maha Mengetahui,” kata Bupati Fonataba sebelum mengambil sumpah janji.

Menurutnya, pelantikan dan mutasi pejabat di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta menjadi bagian dari pembinaan karier. di samping itu pelantikan dan mutasi juga berguna sebagai penyegaran dan peningkatan kinerja.

“untuk ketiga distrik hari ini tidak dilantik, tetapi hanya dibacakan saja dan nantinya mereka akan dilantik di distriknya masing masing, tetapi saat ini mereka sudah bisa melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Distrik” jelas Bupati Fonataba.

Lebih lanjut dijelaskan, parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui mekanisme dan pertimbangan kompetensi loyalitas, moralitas, serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Hal ini mengingat pelaksanaan tugas yang dilaksanakan saat ini banyak mendapat respons yang beragam dari masyarakat mengingat masyarakat kini kian kritis. Apalagi, pegawai negeri sipil sebagai salah satu komponen strategis dalam mengemban tugas sebagai aparatur negara keberadaannya masih menjadi sorotan masyarakat baik dari segi perilaku maupun kinerja.

Oleh karena itu , pejabat yang baru dilantik harus memahami 3 dasar, yaitu mempunyai ilmu pengatahuan, memahami aturan serta harus mempunyai pengalaman, kalo 3 dasar tersebut bisa dilaksanakan maka  masyarakat dapat disejahterakan dan dapat diberdayakan.

Kepada Pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas, harus ada inovasi dan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya, laksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, teruslah berkarir dan berprestasi untuk senantiasa menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, bangun dan ciptakan suasana kerja yang harmonis, lakukan koordinasi yang baik terhadap semua pihak ditempat bertugasnya, tunjukan saudara mampu dan pantas diberikan kepercayaan untuk mengembang amanah ini demi sarmi yang mandiri dan bermartabat, harap Bupati Fonataba.

Hadir dalam acara pelantikan tersebbut, Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, SE., MM, Kapolres Sarmi, AKBP. Paulus I. Saukoli, Dandim 1712 Sarmi Letkol. Inf. Lamberth Jerry Mailoa, SE, Kepala OPD dilingkup Pemda Kabupaten Sarmi dan Para Undangan. (SDR)

 

 

 

 

Bupati Sarmi Buka Seminar Nasional RITIK

0

Bupati Sarmi Drs.E. Fonataba, MM membuka dengan resmi seminar Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Seminar ini bertujuan untuk pengembangan pelayanan berbasis E-Goverment yang bertempat di Aula kantor Bupati kota baru petam, Jumat, (04/12/2018).

Seminar RITIK tersebut sebagai pembiacara menghadirkan Guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Prof. Ir. Zainal Hasibuan, MLS. PH.D dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen Universitas Sains Teknologi Jayapura, Yulius Palumpun M.Cs

Menurut Bupati Fonataba. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai jalan untuk mewujudkan Good Governace atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan kemajuan informasi dan teknologi saat ini, kata Fonataba maka pengembangan implemntasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sebuah keharusan sebagaimama amanat Presiden Republik Indonesia yang telah diinstruksikan melalui inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang rencana induk dan strategi nasional pengembangan e-Government.

Lanjutnya, bahwa pengembangan TIK juga sangat mendukung tindak lanjut rencana aksi komisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang merekomendasikan untuk memperkuat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Leading sector pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan TIK.

Sementara itu Prof. Hasibuan menjelaskan bahwa “Rencana Induk TIK secara umum ditunjukan untuk memberikan arahan yang nyata, terukur, realistis. selain itu penyusunan rencana induk TIK juga memberikan landasan berpikir, standardisasi, penahapan dan implementasi bagi pengembangan TIK yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu,” jelasnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Sakarias Timbuat, S.Pd., MS.i mengatakan bahwa untuk mendukung TIK ini, Pemerintah Daerah telah menyusun Peraturan Bupati tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi serta Peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan TIK dalam penyelenggaraan integrasi aplikasi e-goverment di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Saya berharap teknologi informasi dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efesien sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam berbagai sektor,” katanya.

Dalam seminar tersebut, tampak hadir Kepala OPD, Pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemda Sarmi. (SDR)

 

Bupati Jayapura dan Wakil Bupati Sarmi Teken MoU Bidang IT

0

Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pemerintah Kabupaten Sarmi resmi menjalin hubungan kerjasama.

Bertempat di VIP Room Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura selasa (4/12/2008) sekitar puklul 10.00 WIT, itu ditandatangani Nota Kesepahaman bersama kedua Pemerintah Kabupaten masing-masing oleh Bupati Jayapura, Mathias Awoithau, S.E., M.Si dan Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, S.E., MM, mewakili Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM.

Nota kesepakatan bersama tersebut meliputi bidang IT dan juga Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bupati Jayapura, Mathias Awoithau, S.E., M.Si dalam sambutannya mengatakan kesepakatan bersama ini, bukan berarti sudah lebih baik, tetapi kerjasama ini dilakukan dalam artian saling mendukung, saling menunjang dan juga saling belajar, untuk memperbaiki bagaiamana sistem pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih baik lagi.

selain itu, Bupati Mathius mengungkapkan bahwa pemerintah hadir bertujuan untuk masyarakat ini bisa mendapat pelayanan dalam rangka kesejahteraan yang lebih baik.

pada kesempatan itu, Bupati Mathias juga menuturkan bahwa sistim elektronik ini akan menolong pemerintah dalam rangka percepatan-percepatan untuk kerja-kerja kita dipemerintahan.

sementara itu Wakil Bupati Sarmi, Yosina T. Insyaf, S.E., MM menyampaikan bahwa, sebagai anak tentu tidak mungkin jauh dari orang tua, tentunya sebagai induk kabupaten yang telah memekarkan kabupaten sarmi, sudah seharusnya kami datang dan belajar kepada kabupaten jayapura.

“oleh karena itu, apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan langkah besar menuju peradaban dan juga menuju era tekonologi katanya”.

pada kesempatan itu Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM yang juga menyaksikan penandatanganan MoU secara langsung melalui fasilitas teleconferens, menyatakan terima kasih kepada Pemerintah kabupaten Jayapura yang telah menerima kabupaten sarmi serta dapat berbagi pembelajaran tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik.

menurutnya apa yang sedang dilakukan saat ini dapat memberikan satu teladan yang baik untuk papua dan untuk indonesia, ujar Bupati Fonataba saat melakukan teleconfrence dengan Bupati Jayapura. **

 

 

 

 

Peran Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Sarmi

0

Kementerian agama itu seperti air, ketika umat merasa kehausan disitu ada ada kementerian agama, ditengah konflik dan lain lain, kementerian agama hadir untuk untuk mencari solusi terbaik dan itulah peran kementerian agama.

Hal ini dikatakan Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Pdt. Amsal Yowei saat membuka tatap muka dan rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sarmi di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi Rabu 31/10

Lebih lanjut Pdt. Yowei mengatakan bagaimana mewujudkan visi masyarakat indonesia yang taat beragama, cerdas mandiri, sejahtera lahir dan bathin ini tidak terlepas dari peran tokoh tokoh agama, dimana didalamnya ada kerjasama antara FKUB dan Kementerian Agama dalam meningkatkakan kualitas kehidupan umat beragama. Jelasnya.

“FKUB merupakan wadah konsultatif yaitu wadah untuk melakukan dialog,  ketika terjadi hal-hal ditengah umat, misalnya tentag pembangunan rumah ibadah dan lainnya,  FKUB memainkan perannya dalam menjaga keharmonisan umat beragama”

Oleh karena itu saya berharap ada perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pemberdayaan kepada FKUB.

Sementara itu Wakil Bupati Sarmi, Yosina T . Inyaf mengajak seluruh umat yang ada dikabupaten sarmi untuk bersama-sama memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam bidang keagamaan untuk membangun kabupaten sarmi.

Menurutnya hanya dengan agama saja, orang bisa tunduk dan taat, dan agar rakyat bisa taat beragama itu karena ada peran tokoh-tokoh agama didalamnya, jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sarmi menyampaikan bahwa akan melakukan hibah status tanah pemda ke kantor kementerian agama dan kebeberapa instansi vertikal lainnya yang telah membangun kantornya dilokasi tanah pemda.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Agama Kabupaten Sarmi, Yan. F. Rumbino, S.Ag,  Ketua MUI Kabupaten Sarmi Ahmad Mainatu, Ketua FKUB  Kabupaten Sarmi Yermias Mofu, M.Th dan para Tokoh-Tokoh Agama di Kabupaten Sarmi. (SDR)