Beranda blog

Distribusi Logistik Pemilu ke Distrik Apawer Gunakan Helikopter

0

Komisi Pemilihan Umum Dareah (KPUD) Kabupaten Sarmi melakukan pendistribusian logistik Pemilu bekerjasama dengan Polres Sarmi dan Kodim 1712 Sarmi.

Proses pengiriman logistik Pemilu 2019 berupa  Kotak Surat Suara untuk wilayah yang sulit dijangkau yaitu distrik Apawer Hulu dan dilaksanakan  menggunakan helicopter Jenis Bell 407 PK-CDA Senin (15/4).

Helly  terbang menuju Distrik Apawer Hulu dengan diawaki oleh
4 Org crew. Ikut dalam distribusi tersebut beberapa personel lain yaitu
brigadir Mukarom (anggota Polres Sarmi) dan Yafet Weiraso (ketua PPD Distrik apawer hulu), serta ketua KPPS dan PPS apawer hulu

Menurut Ketua KPUD Kab. Sarmi Melkior Charles Aweman s.pdk, Pendistribusian logistik pemilu yang menggunakan helly telah dilakukan sejak sabtu (13/4) kemarin,  dan hari ini kami usahakan agar sisa logistik pemilu yang ada harus selesai semuanya untuk dikirim, ujarnya.

“Secara keseluruhan untuk jumlah logistik pemilu tersebut berupa 50 kotak surat suara untuk distrik apawer hulu, Perjalanan yang harus ditempuh kurang lebih 45 menit apabila cuaca memungkinkan”, Jelasnya.

Lanjutnya, 50 kotak surat suara yang kami kirim untuk 10 kampung di Distrik Apawer Hulu, yaitu kampung aurimi, tamaja, maniwe, sasaopece, kwawitiania, aororan, muarara, bina, wamariri dan syuremania, dan Jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) didistrik Apawer Hulu sekitar 1236 pemilih. (SDR/Anders/Oshen)

OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR GUNA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN di SARMI

0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSREMBANGDA) untuk Tahun Anggaran 2020, Kota baru petam, Selasa (15/4)

Kegiatan yang dilaksanan di Aula Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengambil thema Optimalisasi Infrastruktur Guna Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Menuju Sarmi yang Mandiri dan Bermartabat.

Acara tersebut dihadiri, Bupati Sarmi, Drs Eduard Fonataba,MM, Tim Asistensi dari  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (BAPPEDA PAPUA), Jimi Thesia,S,Sos.M.Si, Kepala BAPPEDA Sarmi, Drs Djefry.Komaling,M.Pd, perwakilan Dandim 1712 Sarmi, KASDIM Mayor Inf. Irianto Kaliopas Yandwoa, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kepala Distrik sekabupaten Sarmi.

Bupati Fonataba dalam arahannya, mengatakan, bahwa musyawarah adalah sarana untuk merencanakan serta menentukan masa depan daerah. Bahkan merupakan ajang pembelajaran bagi para pemangku jabatan perencanaan sekaligus pelaksana pekerjaan dilapangan nantinya. Oleh sebab itu patut saling bahu membahu dalam satu arah dan satu tujuan.

“Kegiatan ini diselenggarakan bukan untuk saling protes serta adu argument, melainkan merupakan kesempatan pembelajaran serta saling mengisi, sehingga bersinergi antara satu dengan lainya” harap Fonataba.

Selaku pengambil kebijakan tertinggi, Ia menghimbau agar masing – masing OPD tidak mengajukan terlalu banyak program kerja yang nantinya tidak direalisasikan secara baik.

Menurutnya bila perlu usul satu atau dua program yang penting dapat terlaksana dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, pangkasnya.

“Program prioritas yang mesti diperhatikan yaitu, infrastruktur jalan, jembatan, listrik, rumah dan air bersih. Pekerjaan seperti ini bila dikerjakan didalam kota biasa saja, tetapi jika dilakukan di apawer dan Tor Atas itu baru luar biasa” sahut Fonataba.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Tim Asistensi dari Bappeda Provinsi Papua, Jimi Thesia,S,Sos,M.Si, menjelaskan, bahwa perencanaan dan pembahasan program kerja daerah dapat diajukan ketingkat provinsi, selanjutnya dibahas pada MUSREMBANG Provinsi.

“Hasil musyawarah ini nantinya dibahas serta disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi, selanjutnya akan kita bahas lagi ditingkat nasional” ujar Jimi.

(SDR/PIUS/YEFI)

PROGRAM TAHUN 2020 PRIORITAS UNTUK PANTAI BARAT, APAWER dan TOR ATAS

0

Bupati Sarmi, Drs Eduard Fonataba,MM, menegaskan bahwa, proses pembangunan Pemerintah Daerah Sarmi tahun anggaran 2020 mendatang difokuskan pada empat distrik yaitu, Distrik Sarmi Barat,  Apawer Tengah, Apawer Hulu dan Distrik Tor Atas. Penegasan itu disampaikan Bupati saat pembukaan, Pramusrembang dan RKPD Tahun 2020, di aula BPKSDM Kota baru petam, Kamis 11/4.

“Tahun depan fokus pembangunan, kita arahkan kebagian barat. Ini dilakukan karena program pembangunan tahun lalu belum menyentuh masyarakat disana” jelas Bupati.

Menurutnya, program pembangunan yang belum optimal tahun ini mesti dibenahi agar tidak terjadi tahun mendatang. Program kerja dimaksud diantaranya, infrastruktur jalan, jembatan, rumah layak huni, akses pendidikan, kesehatan, air bersih serta ekonomi masyarakat.

Dalam merealisasikan semua kegiatan pembangunan masyarakat, orang nomor satu sarmi itu menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya melakukan kegiatan dilapangan, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat demi menghindari aksi palang memalang.

“Sebelum kerja, perlu diberikan pengertian bagi masyarakat, menyangkut tujuan serta manfaat dari sesuatu yang ingin dibangun, agar tidak menimbulkan masalah”. Tambahnya.

Ia mengancam akan memindahkan bahkan mencopot jabatan Kepala Pemerintahan Distrik yang dianggap tidak mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang sering palang memalang ketika pekerjaan berlangsung karena tuntutan tertentu.

“Semua program dapat berhasil terletak pada perencanaan yang baik, jadi tidak perlu banyak program. Satu, dua program yang penting bisa berhasil” ucap Bupati Sarmi.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Fonataba menghimbau agar seluruh OPD melakukan tugas dan tanggungjawab yang diemban sebaik – baiknya demi masyarakat sarmi sejahtera dan bermartabat. (PIUS-YEFI-SDR)

MELKIOR AWEMAN “9717 SURAT SUARA SALAH CETAK”

0

MELKIOR AWEMAN “9717 SURAT SUARA SALAH CETAK”

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarmi, Melkior Charles Aweman,S.Pdk, saat ditemui tim MC diruang kerjanya, Rabu 10/4 mengatakan, sebanyak 9717 surat suara untuk daerah pemilihan 3 pada pemilu tahun ini salah cetak.

“Terjadi kesalahan percetakan surat suara dari percetakan Makassar yang mana tidak sesuai dengan daftar pemilih. Ini sudah dilaporkan ke KPU Pusat dan menurut informasi akan dicetak ulang di Jakarta” ungkap Melkior.

Bukan itu saja, menurutnya ada kekurangan sejumlah surat suara yang perlu dilengkapi antara lain, 516 surat suara calon presiden dan wakil presiden, 804 surat suara calon DPRD Sarmi Dapil 1 serta 89 surat suara Dapil 2.

“Kekurangan surat suara segera dikirim, tim gabungan KPU, BAWASLU serta pihak keamanan sudah berangkat untuk mengawal pendistribusiannya dari Makassar”

Ketua KPU Sarmi yang baru dilantik tanggal 1 April itu menjelaskan bahwa, pihaknya sementara menyortir logistik pemilu yang ada sambil menunggu perbaikan dan kekurang yang sementara dalam proses. Ditambahkan, pendistribusian logistik ke PPD sampai TPS akan diprioritaskan ke daerah yang sulit di jangkau, seperti Apawer dan Tor Atas, menggunakan helikopter pada hari Sabtu 13 april. Sedangkan daerah lain disesuaikan hingga  H-2 nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarmi pada pemilu kali ini  melibatkan 10 Distrik dengan 50 PPD, 264 PPS, 1278 KPPS, dan 1278 TPS. Jumlah pemilih tetap 26.996, dibagi dalam tiga daerah pemilihan.

Khusus pemilihan legislatif Kabupaten Sarmi, Kuota kursi anggota DPRD dapil 1, Distrik Sarmi dan Pulau Liki, Armo, 5 kursi, Dapil 2 distrik Sarmi Barat dan Sarmi Selatan 7 kursi serta Dapil 3 Distrik Pantai Timur, Pantai timur barat, Bonggo Timur, Bonggo dan Tor Atas 8 kursi dari total 20 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sarmi .(PIUS-YEFI-SDR)

ALPIUS SYAMOR, DORONG PELATIHAN KADER KAMPUNG DI SARMI

0

Kepala Distrik Sarmi Selatan, Alpius Syamor, S.IP, dalam keterangannya pada Proses Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Senin (8/4), mengatakan bahwa program Pemerintah Daerah baik dalam bidang Sosial Ekonomi dan Budaya telah diturunkan ke setiap kampung namun pengelolaannya tidak maksimal hal itu terjadi karena, tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah.

Oleh karena itu, kami meminta kepada  Balai Latihan Masyarakat (BLM) Jayapura agar  memfasilitasi sekaligus membuat pelatihan kader Kampung Distrik Sarmi Selatan.

“pada prinsipnya mereka mempunyai kemampuan, namun tidak terarah, oleh karena itu melalui kegiatan ini, nantinya mereka dapat lebih diarahkan dalam segala aspek” , harap Syamor.

Lebih lanjut dikatakan, semua kegiatan ini menjadi tanggung jawab dari BLM tentunya tetap berkoordinasi dengan dinas teknis” ujar Syamor.

Sriningsih selaku panitia pelaksana. menjelaskan bahwa, pihak BLM Jayapura hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan Narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Sarmi.

“Sedangkan pelatih dan pemandu kita undang dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Sarmi berjumlah dua orang yaitu, Bapak, Yosep Mosa,SH, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan  Astrid Mesed,SE, Tim Ahli Pembangunan Ekonomi Desa, serta 40 peserta dari 6 kampung di Distrik Sarmi Selatan” jelas Sriningsih.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Sarmi, Eduard Dimonmau,ST, dalam arahannya saat pembukaan pelatihan yang berlangsung pada aula BKPSDM Sarmi, Senin 8/4, menghimbau agar peserta dapat mengikuti proses pelatihan selama tiga hari dengan baik.

“Pelatihan ini sangat penting, sehingga diharapkan para peserta dapat mengikuti dengan sabar, sehingga memahami setiap materi. Semua bahan yang diajarkan kemudian harus diterapkan ketika kembali kekampung demi perkembangan dan kemajuan masyarakat” sebut Eduard.

Dominggus Syamor, salah satu peserta dari kampung  Kasukwe saat ditanya tim Mc disela – sela pelatihan, merasa sangat bersyukur seraya berjanji setelah mendapat pembekalan akan merealisasikanya dikampung.

Hal senada dikemukakan ibu Klasina Taiwor perwakilan Kampung Wapomania. Dirinya mengapresiasi upaya pelatihan demi menjawab kebutuhan mendasar pemberdayaan masyarakat kampung.

“Saya atas nama masyarakat kampung mengucapkan terimakasih kepada pimpinan BLM Jayapura, Kepala BPMK, serta Bapak Kepala Distrik Sarmi Selatan, atas kebijakannya sehingga kami dapat mengikuti pelatihan ini. Semoga budi baiknya dibalas oleh Tuhan” ucap Klasina. (Pius/yefi)

GAPENSI SARMI TOLAK LPSE

0

Asosiasi Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Cabang Sarmi, berharap Pemerintah Daerah Sarmi menunda Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) yang rencananya akan diberlakukan pada bulan april tahun ini ketahun depan. Mereka beralasan, mekanisme pelelangan tidak dipahami oleh hampir sebagian besar kontraktor lokal.

Pernyataan itu disampaikan ketua GAPENSI Sarmi  Panus Ama kepada Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, Yohanes Palegi,S.Kom, di Aula Kantor Bupati Petam, senin 8/4, yang dihadiri seluruh kontraktor.

Menurut Panus, sebelum menerapkan sistem pelelangan berbasis online, sebaiknya Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran,serta mendatangkan narasumber berkompeten untuk mengadakan pembekalan dan pelatihan bagi para kontraktor agar dapat dipahami secara baik.

“Kami berharap tahun ini Pemerintah menfasilitasi dalam bentuk pembekalan, kemudian proses pelelangan elektronik bisa dilakukan tahun depan” jelas Panus.

Pernyataan terbalik diungkapkan Staf Ahli Bupati, Yohanes Palegi,S.Kom. Staf Ahli bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat itu mengatakan, LPSE diberlakukan tahun ini, bahkan akan diresmikan pada tanggal 23 april, dan  dilanjutkan dengan sosialisasi menyangkut LPSE kepada para pimpinan OPD , Sedangkan bagi Pihak Ketiga sosialisasi akan dilaksanakan tanggal 24 april . Proses pelelangan lanjutnya akan berlangsung 26 april hingga 3 maret.

“Untuk menunda LPSE tahun ini memang tidak bisa, karena Pemerintah Daerah sudah menandatangani MOU dengan KPK. Oleh sebab itu harus dijalankan. Selain itu melalui LPSE, berbagai pelelangan baik fisik maupun non fisik sampai proses pekerjaan dapat diketahui publik, bahkan memudahkan pengawsan KPK, sehingga menekan kemungkinan terjadinya praktek korupsi” pungkas Yohanes.

Meski demikian, kata mantan Kadis Kominfo itu bahwa, kontrak kerja bersifat penunjukan langsung bernilai 1 milyar kebawah, dapat dikoordinasikan pihak GAPENSI bersama OPD yang telah menetapkan program kerja dengan nilai tersebut. Hanya saja seluruh pelayanan jasa kontruksi di Sarmi, diharuskan melengkapi berkas perusahaan dalam bentuk softcopy untuk selanjutnya mendaftar ke LPSE.

“Sedangkan proyek bernilai diatas 1 milyar diperoleh melalui Layanan Pelelangan Elektronik (LPSE)” ungkap Yohanes.

Dance Wanewar, salah satu kontraktor lokal Sarmi ketika di tanya, menanggapi upaya Pemerintah Daerah  mengiring seluruh aktifitas jasa kontruksi kedalam sistem komputer mengaku, dapat mengikuti kebijakan Pemerintah.

“Yah, sesulit apa pun kita harus mencoba, secara bertahap pasti bisa. Ini juga demi kepentingan semua pihak, agar kedepan seluruh pembangunan di Sarmi dapat dikontrol serta diawasi dengan baik” sahut Dance. (PIUS-YEFI-SDR)

 

2100 HONDA SARMI MINTA DIANGKAT SEBAGAI CPNS

0

Sebanyak 2100 tenaga honorer mendatangi gedung dewan perwakilan rakyat, mereka meminta Pemerintah agar pemerintah mengangkat para honorer usia diatas 35 tahun sebagai CPNS dan mengupayakan honorer usia 35 tahun kebawah pada formasi penerimaan CPNS mendatang. Pernyataan itu disampaikan kordinator honor, Esau Saweri, di Aula Gedung DPRD Kabupaten Sarmi, Selasa (2/4).

Para Honorer tersebut, diterima langsung oleh Bupati Sarmi Drs E. Fonataba. MM, Sekretaris Daerah, Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si juga, Wakil Ketua I, Robiyanto S Pampang, ST serta Anggota DPRD Sarmi lainnya.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Fonataba, MM menjelaskan bahwa tenaga honor daerah usia 35 tahun keatas yang masa kerja diatas lima tahun, sedang diusulkan ke BKN.

“Kita sudah ajukan, tinggal tunggu jawaban dari pusat” ungkap bupati Fonataba.

sedangkan honorer dibawah usia 35 tahun, harus mengikuti seleksi CPNS yang rencananya akan digelar setelah pemilu, Jelasnya.

“sudah saya perintahkan kepada instansi teknis, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM), agar segera mengadakan pengumuman formasi CPNS sehingga calon pendaftar dapat menyesuaikan berdasarkan tingkat pendidikannya” lanjut Fonataba.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sarmi  Drs. Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si, melengkapi keterangan Bupati mengatakan, kuota CPNS untuk kabupaten sarmi tahun 2019 sebanyak 366.

“Kuota 366 ini dibagi 80 % Orang Asli Papua dan 20% Non Papua” artinya bahwa bila dibandingkan dengan para honorer serta masyarakat umum sangat jauh dari harapan jelas Sekda.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sarmi, Robiyanto S Pampang, ST, mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh para tenaga honorer dalam membawa aspirasi menuju gedung dewan.

“Saya bersama pemerintah berjanji akan mengawal permintaan tersebut”, ungkap Robi.

Sementara itu, salah satu honorer yang ikut dalam pertemuan tersebut Jefri yaas berharap agar kedepan dapat merubah nasip honorer menjadi PNS. (PIUS-YEFI-SDR)

Minimal 6 Bulan Tingal, Boleh Mendapatkan KTP

0

Sarmi-“orang pindah dari tempat lain ke sarmi, harus disertai dengan surat keterangan dari kepala kampung, atau kepala kelurahan”.

Demikian pernyataan Bupati Sarmi Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM saat melantik 47 pejabat struktural dilingkungan pemerintah kabupaten sarmi, jumat (29/3).

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, Robiyanto Pampang, ST., Kapolres Sarmi, AKBP. Paul I. Saukoli., Dandim 1712 Sarmi, Letkol. Inf. Jerry Mailoa, SE serta Kepala OPD dilingkup Pemda Kabupaten Sarmi, serta para undangan.

Dalam sambutannya Bupati Fonataba mengatakan bahwa mereka yang dilantik hari ini ditempatkan tepat pada tempatnya sesuai dengan kemampuannya.

Terutama kepada dinas kependudukan dan catatan sipil, agar lebih cermat dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena sebelumnya ia sering mendapatkan laporan tentang warga baru yang mudah mendapatkan KTP.

Lanjutnya, memang secara aturan dibenarkan bahwa mereka tidak perlu membawa surat keterangan, tetapi untuk mencegah hal-hal yang yang tidak kita inginkan bersama, mereka yang datang ke sarmi wajib untuk membawa surat keterangan dari tempat tinggal sebelumnya atau ditempat tinggal yang baru harus diketahui dan mendapat surat keterangan dari RT/RW setempat paling lambat tinggal selama 6 bulan baru boleh diproses KTP nya, tegas Bupati Fonataba.

Oleh karena itu, saya percaya bahwa mereka yang dilantik hari ini secara khusus pada dinas kependudukan dan catatan sipil akan menjalankan tugas secermat-cermatnya, harap Bupati Sarmi.

Pelantikan tersebut dilaksanakan diaula badan kepegawaian peningkatan sumber daya manusia (BKPSDM)  itu, berjalan dengan lancar, aman dan penuh hikmad. (SDR)

Bupati Sarmi melantik 47 Pejabat Struktural Eselon III dan IV

0

Sarmi-Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya maka pada hari ini Jumat Tanggal 29 maret 2019, saya Bupati Sarmi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sarmi Nomor 821.2-2-157 Tanggal 27 Maret 2019, dengan resmi melantik saudara-saudara, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan diatas pundak masing-masing.

Demikian peryataan Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM saat melantik 47 Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi, di aula diklat kota baru petam. Jumat (29/3)

Sebelum membacakan sumpah dan janji, Bupati Fonataba menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sarmi kepada Dolpinus Woromboni.

Menurutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi, Hebert Yoku, SP, bulan juli nanti akan memasuki masa pensiun, oleh karena itu secara aturan kita harus menunjuk penggantinya,   Jelas Fonataba.

Dirinya berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar mengembang tugas sebaik-baiknya, menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme kerja.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan, hari ini kita telah rampingkan beberapa unit bagian yang ada disekretariat daerah, kedepan pihaknya bakal kembali melakukan pelantikan agar semua jabatan terisi. Ia berharap kepada kepala OPD agar cermat dalam memilih stafnya untuk diusulkan.

Ia juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Diharapkan tanggung jawab yang diemban dapat menumbuhkan motivasi dan semangat baru untuk bekerja dengan lebih baik.

Sementara itu  Kepala Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paul Rorey, menjelaskan soal perampingan pada unit sekretariat, pada prinsipnya mereka yang pernah menjabat sebagai kepala bagian di Sekretariat Daerah tidak kehilangan eselonnya.

“secara eselonisasi mereka tetap, hanya tempat tugasnya yang berubah, kalau tadi sebagai kepala bagian, sekarang menjadi sekretaris pada dinas atau OPD, ujar Rorey.

Hadir dalam kesempatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, Robiyanto Pampang, ST., Kapolres Sarmi, AKBP. Paul I. Saukoli., Dandim 1712 Sarmi, Letkol. Inf. Jerry Mailoa, SE serta Kepala OPD dilingkup Pemda Kabupaten Sarmi. (SDR)

 

 

 

DEMIANUS KYEUW-KYEUW, BAPAK RESTORASI DAN VISIONER

0

Masyarakat Mamberamo Raya menganugerahkan julukan Bapak Restorasi, Pemimpin Visioner, dan Guru Besar kepada almarhum Demianus Kyeuw kyeuw, SH. MH.

Hal itu diungkapkan Wakil rakyat Mamberamo Ketua DPRD, Magda Rumaikewi, S, Si. MH pada prosesi pelepasan jenazah almarhum Demianus Kyeuw kyeuw di rumah duka kampung sarmo, sabtu (16/3)

Dikatakannya, berkembangnya pembangunan manusia dan infrastruktur Kabupaten Mamberamo Raya sampai sekarang berkat perjuangan serta kebijakan almarhum sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Penjabat hingga bupati definitif di kabupaten dengan sebutan air menetes sampai ombak pecah itu.

“Terbukti, tanah mamberamo yang dulunya diselimuti hutan belantara dengan penduduk tergolong primitif, mengarungi derasnya arus sugai mamberamo mengunakan sampan, melewati gunung dan lembah melalui jalan setapak, serta beribadah dan sekolah dibawah atap daun rumbia, secara bertahap mengalami perubahan”,ungkap Magda.

“Hari ini  seluruh masyarakat mamberamo sangat berduka dan merasa kehilangan orang yang telah berjasa bagi kami” ujarnya.

Sementara itu, ungkapan sama dikemukaan ketua LMA Mamberamo, Teryanus Bisararesi. Mantan polisi itu mengatakan,  penghuni mamberamo telah menikmati hasil kerja almarhum disegala bidang.

“kami masyarakat yang dulunya sangat susah mengakses segala sesuatu, sekarang sudah setara dengan daerah lain”.

“Masyarakat memiliki sarana trasportasi sugai dan darat, infrastruktur jalan, gedung ibadah dan sekolah” kata Teryanus.

DPRD Kabupaten Mamberamo Raya harus menggelar sidang untuk menyerahkan semua aset milik Almarhum, tegas ketua LMA Teryanus Bisararesi.

Sebelumnya Ketua DPRD, Ketua LMA dan sekitar 300 masyarakat mamberamo menumpangi kapal perintis demi menghadiri pemakaman tokoh pujaan mereka.

Agus Bisasaresi salah satu masyarakat saat dikonfirmasi, dengan berlinang air mata berkata ” sekalipun jauh kami tetap berusaha agar melihat pemimpin yang mengeluarkan kami dari kegelapan walau hanya untuk terakhir kalinya” jelas Agus. (PIUS/SDR)