Beranda blog

KEDEPAN PENGAWASAN  PENGELOLAAN DANA KAMPUNG  DIPERKETAT

0

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPP BPKP NKRI), Asraman,BES.IP,I,SH.MH, dalam arahannya pada pembukaan Bimbingan Teknis, Sistem Informasi Keuangan, diaula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Sarmi, Kamis (13/6) Mengatakan, bahwa kedepan pengelolaan dan pelaporan dana desa akan diawasi secara ketat.

Hal ini mendorong pihaknya  melakukan bimbingan teknis secara langsung kedaerah – daerah, terutama para kepala kampung tentang bagaimana pengelolaan sistem keuangan kampung yang baik.

“Untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan korupsi, kami telah bekerjasama dengan Kemendes dan Kemenkominfo untuk melakukan pendampingan langsung dilapangan. Agar aparat kampung dapat mengelola anggaran desa sebaik – baiknya” ujar Asraman.

Menurutnya, kedepan seluruh pengelolaan dan pelaporan keuangan kampung tidak lagi berbentuk manual, melainkan diproses secara online sehingga dapat diakses, dimonitor, sekaligus diawasi semua pihak, terutama KPK.

“Kami akan menyediakan format website bagi setiap kampung agar mempermudah pelaporan melalui server kominfo kabupaten” lanjutnya.

Untuk menunjang aktivitas pengelolaan keuangan kampung, pada kesempatan itu, seluruh kepala kampung serta pendamping difasilitasi dengan satu unit laptop, sekaligus dibimbing oleh instruktur menyangkut cara mengoperasikan berdasarkan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan.

Seluruh kepala kampung sekabupaten Sarmi yang memenuhi aula BKPSDM itu merasa bangga dan bersyukur saat menerima fasilitas komputer tersebut.

“Kami pasti mengikuti kegiatan ini dengan sungguh – sungguh demi menimbah ilmu sebagai bekal dalam pekerjaan kedepan” ucap Flores Senis Kepala Kampung Sawar.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Sarmi, Eduard Dimonmau,ST menjelaskan, Aparat Pemerintah dan masyarakat Kampung se-Kabupaten Sarmi memiliki semangat kerja dalam membangun daerah masing – masing, namun masih terkendala pada sistem administrasi dan manajemen.

Oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baik kepada seluruh aparat kampung sehingga  mempunyai kemampuan dalam melakukan pengelolaan manajemen keuangan kampung secara baik dan benar. (SDR/PIUS)

2084 CPNS SARMI LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI

0

Sebanyak 2084 pencari kerja dinyatakan lolos administrasi pada  pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sarmi.

Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Sarmi, Mariana Manangsang,SE, ketika ditemui tim MC di ruang kerjanya, Rabu (12/6) menjelaskan, bahwa seluruh pendaftar CPNS pada fomasi tahun 2018 yang digelar tahun ini sebanyak 2675 orang.

Namun setelah dilakukan validasi administrasi 2084 orang dinyatakan lolos sekaligus dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya. sedangkan 591 lainnya tidak diterima.

“Menyangkut 591 pendaftar, ada sejumlah persyaratan yang tidak dilengkapi seperti, mengunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar sarmi, memakai NIK orang lain, ijazah tidak sesuai formasi dan ada pula yang tidak masukan berkas” jelas Mariana.

Menyinggung mekanisme pelaksanaan tes, kata Mariana, pegelaran ujian masuk calon pegawai negeri sipil kali ini berlangsung secara online, sehingga diupayakan ruangan beberapa sekolah sekitar ibu kota sarmi,  dengan fasilitas komputer sebanyak 170 unit

“Karena peserta sangat banyak maka, kami akan mengupayakan beberapa sekolah sebagai tempat tes. Komputer pun sangat terbatas oleh sebab itu, panitia membagi waktu, tiga kali tes dalam satu hari selama tiga hari berturut – turut, berdasarkan jadwal BKN” lanjutnya.

Abner Abuere dan Adolina N Sanadi, saat ditanya mengatakan, bahwa kuota CPNS  untuk sarmi hanya 366 formasi, sedangkan pendaftar ribuan orang.

“2084 bila dibandingkan dengan 366 sangat jauh dari harapan bisa tembus pegawai. Meski demikian saya harus berusaha, selain itu berdoa minta pertolongan dari Tuhan” ucap Abner.  – (Pius)

RIBUAN UMAT ISLAM DI SARMI MENGIKUTI SHOLAT IDUL FITRI

0

Bertempat di Bandar Udara Mararena Sarmi, Rabu, 5 Juni 2019, ribuan umat muslim melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah secara berjamaah.

Ibadah bersama yang dihadiri lapisan Masyarakat Muslim dari berbagai profesi itu, menghadirkan, Drs, Sido Muhammad Shadiq,dari Maros Sulawesi selatan selaku Khatib dalam memimpin prosesi Sholat. Sedangkan H.Muhammad Asfar Salam, sebagai Imam memberikan Khotbah islamiah.

Melalui Khotbahnya, Muh Asfar Salam menyatakan, bahwa Sholat Idul Fitri berjamaah merupakan bentuk ungkapan syukur umat muslim sebagai wujud kemenangan setelah melewati satu bulan puasa.

“Momen ini adalah suatu kemenangan umat Islam, yang mana sudah sukses dalam menyelesaikan bulan puasa. Menjalani puasa tentunya mengandung banyak manfaat, terutama memperoleh ampunan serta berkat dari Tuhan” ungkap Asfar Salam.

Meski demikian lanjut haji Asfar, ada sejumlah umat yang tidak taat menjalankan tuntutan berpuasa.

Salah satu faktor yang sering membuat seorang muslim tergoda lalu jatuh yaitu, tidak tahan lapar.

“Karena tidak bisa menahan lapar di rumah, orang tertentu kemudian mencari makan di warung. Hal ini membuat otomatis puasanya batal” tambahnya.

Bapak Zhalim, ketika ditanya tim MC usai sholat, mengaku menjalankan ibadah puasa secara baik. Begitu pula halnya dengan ibu Nurlina. Dia mengatakan, sekalipun terasa berat karena harus menahan semua keinginan hati.

“Awalnya merasa berat, namun akhirnya kita diberkahi berlimpah ketika berhasil menahan semua keinginan batin, serta menunaikan ibadah puasa dengan baik tanpa halangan” sebut Nurlina.

BANYAK SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI PAPUA TIDAK OPTIMAL

0

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal,SE.MM, di Sasana Karya Kantor gubernur mengatakan, bahwa sampai saat ini terdapat banyak sumber pendapatan daerah yang penarikan pajaknya belum optimal.

Penegasan itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah, yang dihadiri, Sekretaris Daerah Sarmi, Dr Hendrik Waromi,S,Sos.MSi, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, merangkap Ketua Renaksi KPK, Yohanis W Palege,S,Kom, Kepala Dinas DPMPTSP E. Bakay, Kepala Badan Pendapatan Daerah Pieter Werinusa, serta para Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota seprovinsi Papua.

Klemen Tinal berkata, bahwa hasil penarikan pajak pada beberapa sumber seperti, pajak bumi dan bangunan, retribusi kendaraan beroda, pajak air permukaan dan air dalam tanah terkesan tidak stabil.

“Selain sumber pendapatan daerah yang secara rutin dipungut pajaknya, ada lagi yang perlu kita ambil, yaitu pajak badar udara. Secara umum penghasilan setiap bandara setiap hari sangat tinggi, namun penarikan pajaknya tidak pernah dilakukan” ucap Wagub.

Hal itu terjadi karena menurutnya beberapa bandara merupakan milik misionaris, sebagian lagi dikuasai pihak angkasapura. Sehingga ia mohon lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong perintah melalui kementerian terkait, untuk menetapkan regulasi.

“Menyangkut hal ini kami minta dukungan KPK. Mengapa demikian? Karena banyak perusahaan meraup keuntungan ditanah papua tetapi kantor pusatnya ada di luar papua. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi lagi kedepan. Bila bekerja dipapua , seluruh aset baik, kantor dan lain – lain harus dibangun dipapua” lanjutnya.

Ketua Koordinasi KPK wilayah VIII, Adliansyah M Nasution, menanggapi pernyataan Wagub dengan berkata, kedepan pihak KPK dapat berkoordinasi kepada kementrian dan lembaga teknis untuk membicarakan hal tersebut.

“Memang kenyataan ini harus dibicarakan secara bersama, agar menghasikan solusi yang baik bagi papua, menyangkut peningkatan pendapatan daerah berdasarkan sumber yang ada” ungkap Adlianyah (SDR/PIUS)

Wakil Gubernur Papua Minta Produk UU / PP Dari Pusat Tidak Melemahkan UU Otsus

0

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM, dalam keterangannya pada sosialisasi, Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dihotel Sahid Entrop, Kamis, (23/5), minta agar seluruh aturan yang diturunkan dari Pemerintah Pusat dapat diselaraskan dengan undang – undang Otonomi Khusus Papua.

Pernyataan tersebut dikemukaan lantaran menurutnya, Pemerintah Pusat melalui lembaga – lembaga terkait sering menetapkan undang – undang atau peraturan Pemerintah yang terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan UU OTSUS Papua.

Sekda Sarmi Dr. H. Worumi, S. Sos., M.Si Saat mengikuti Rakor Stragnas KPK

“Sekalipun Papua telah mendapat perhatian khusus negara berdasarkan undang – undang Otsus, namun kenyataanyan hingga hari ini, ketika ada regulasi baru diberlakukan dengan alasan legitimasinya lebih tinggi dari Otsus Papua, apa lagi telah disetujui oleh beberapa kementerian dan lembaga, harus dijalankan tanpa kompromi” tegas Klemen.

Orang kedua provinsi Papua itu menjelaskan, bahwa masyarakat papua tidak pernah meminta perlakuan khusus dari pemerintah pusat.

“Realisasi undang – undang otonomi khusus itu kan kebijakan negara, sama sekali bukan keinginan masyarakat papua. Dengan demikian jika ada regulasi baru yang dianggap lebih tinggi kekuatan hukumnya maka, Otsus Papua bila perlu ditiadakan saja” tambahnya.

Mendangapi pernyataan itu, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Gandar Situmorang menyatakan, masukan itu akan diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam merumuskan segala regulasi.

“Catatan ini akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi evaluasi, agar kedepan merumuskan produk hukum selaras dengan kearifan daerah papua” pungkas Gandar (SDR/PIUS)

KPK GANDENG 3 LEMBAGA UNTUK MENINDAK ASET BERMASALAH DI PAPUA

0

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditahun ini akan berkolaborasi dengan tiga Lembaga yaitu, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Kejaksaan Tinggi. Empat lembaga ini rencananya kedepan bekerjasama dalam menangani seluruh aset melik daerah yang bermasalah.

Demikian pernyataan Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution, pada Rapat Koordinasi Penertiban Barang dan Jasa Milik Daerah di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu, (22/5).

Dikatakan, pada umumnya aset milik daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota seprovinsi Papua sampai saat ini belum ditertibkan secara baik. Hal itu terjadi karena beberapa diantarannya, aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan rata – rata tidak bersertifikat.

“Sedangkan aset bergerak, seringkali dijadikan milik pribadi bahkan sampai dialihfungsikan kepada anak cucu” jelasnya.

Pengakuan yang sama di kemukakan, Ketua KORSUPGAH KPK, Maruli Tua. Dia mengatakan, bahwa ada sejumlah temuan menyangkut penyalahgunaan aset milik daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terjadi berulang kali dari tahun ketahun, tanpa dibenahi.

“Untuk menertibkan sekaligus membenahi permasalahan tersebut maka, kedepan KPK mengandeng tiga lembaga berkompeten dalam rangka upaya penyelamatan dan pemulihan seluruh aset milik daerah” tegas Maruli.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM, saat memberikan arahan pada Rakor yang di hadiri Sekretaris Daerah Sarmi, Dr Hendrik Waromi,S,Sos.MSi, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, sekaligus Ketua Satgas Renaksi KPK Sarmi, Yohanis W Palege,S,Kom, serta para Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota seprovinsi Papua, mengingatkan seluruh bawahannya agar segera bertindak tegas dengan menertibkan aset daerah masing – masing.

“Saya anjurkan supaya sekembalinya kedaerah, para Bupati dan Sekda secepatnya membenahi seluruh aset milik negara yang menjadi tanggungjawab saudara – saudara” ucap Wakil Gubernur.

Pendapatan Asli Daerah dan Aset Daerah Menjadi Fokus KORSUPGAH KPK Tahun 2019

0
Bupati Sarmi sedang mengikuti pemaparan dari Korsupgah KPK RI

Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah pada Pemeritah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua merupakan fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 ini.

Pernyataan tersebut disampaikan, Koordinator Wilayah Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang berlangsung disasana karya kantor gubernur papua, Selasa, (21/5).

Dalam keterangannya Adliansyah menjelaskan, bahwa ada sejumlah sumber pendapatan daerah yang sampai sekarang belum tercover secara menyeluruh dan komperhensif, baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu

Bupati se – Papua mengikuti Monev di Jayapura

kedepan perlu dioptimalkan, demi meningkatkan pendapatan daerah masing – masing.

“Saya melihat ada sumber – sumber Pendapatan Daerah  yang penarikan pajaknya sangat rendah, seperti hotel, pertokoan dan restoran. Hal ini harus diperhatikan serius, karena penarikan pajaknya cukup mendukung PAD” ujar Adliansyah.

Selain upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, menurut Adliansyah seluruh aset milik pemerintah daerah mesti dikelola berdasarkan aturan. Hal itu ditekankan lantaran menurutnya ada indikasi pejabat beberapa daerah, dengan kewenangannya, menyalahgunakan aset.

“Berbicara aset, apalagi kendaraan roda empat dan roda dua, itu kan milik Pemda, bukan milik pribadi. Sehingga segera ditertipkan” tegas Adliansyah.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal,SE.MM, ketika memberikan sambutan pada rapat koordinasi dan evaluasi, yang dihadiri Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, Sekda Sarmi Dr Hendrik Waromi,S,Sos.MSi, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat, merangkap Ketua Renaksi KPK,  Yohanis W. Palege,S,Kom, Kepala Dinas Kominfo Sarmi, Zakarias Timbuat,SPd.MSi,  serta seluruh Bupati dan Sekda Kabupaten/kota seprovinsi Papua, menekankan hal yang sama.

Orang kedua provinsi papua ini menegaskan kepada para pimpinan daerah, agar hasil evaluasi yang disampaikan pihak KPK dapat dijalankan dengan penuh tanggungjawab pada daerah masing – masing, demi perubahan pembangun kearah yang lebih baik.

“Saya menghimbau kepada seluruh pimpinan daerah, bahwa untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang bersih, sektor pendapatan dan aset daerah merupakan beberapa indikator yang perlu diatur secara profesional, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari” tandas Klemen. (SDR/PIUS)

Kedepan Pemda Sarmi Akan Terapkan Absensi Digital

0

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi rencananya secara bertahap akan menerapkan aplikasi absensi yang berbasis digital. Hal ini dilakukan karena sampai sekarang diindikasikan adanya sejumlah Pegawai yang tidak disiplin saat masuk kantor.

Pernyataan tersebut dikemukakan, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyatakat, Yohanis W. Palege,S,Kom, didampingi Kepala Dinas Kominfo, Zakarias Timbuat,SPd.,MSi, serta Kepala Bidang pengelolaan Komunikasi Publik, S. Derek dalam pertemuan kerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, diruang rapat Kominfo gunung merah sentani, Selasa, (21/5).

Staf ahli bupati yang juga Ketua Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengatakan, bahwa penerapan absensi digital akan dimulai pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Inspektorat.

Dijelaska

Kadis Kominfo Kab. Jayapura di dampingi Kabid dan Tenaga Ahli IT saat menerima kunjungan dari Kab. Sarmi

nnya, Absensi digital akan diarahkan pada lima OPD sebagai pilot project, agar bisa berfungsi tentunya butuh dukungan dari beberapa OPD seperti Badan Kepegawaian yang mempunyai data Pegawai, Badan Keuangan yang akan mempersiapkan anggarannya dan Bagian Orpad yang akan merumus materinya, serta Dinas kominfo yang akan mempersiapkan perangkat lunaknya, jelas Yohanis.

“Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Bersyarat (TPPB) diharapkan nanti di tahun depan, namun saat ini kita akan memulai dengan Beban Kerja yang sudah ada pada para pegawai, jika Pegawainya rajin maka akan ada reward/penghargaan dan bila tidak maka akan diberikan Punishment/hukuman”.

Untuk itu lanjutnya, kita akan menunggu Keputusan Kepala Daerah seperti apa, bila ini disetujui maka setelah libur hari raya nanti kita sudah bisa memulainya, ugkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Ir. H. Sambodo Samiyana, M.Si merespon baik usulan itu serta bersedia mendukung dengan menyiapkan sumberdaya manusia dalam merealisasikannya. Bahkan dirinya berjanji bersama merumuskan produk hukum Petaturan Bupati sebagai dasar hukum.

“Kami pasti akan membantu baik rancangan Perda maupun aplikasi yang berhubungan dengan absen digital. Penerapan absen itu dicoba kedisiplinan, selanjutkan pada penilaian melalui potongan atau penambahan upah bagi ASN yang malas dan rajin masuk kantor” katanya.

Ia juga mendorong sekaligus menyiapkan beberapa rancangan Perda antara lain, Perda Domain Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Perda Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Perda Smart City seperti yang sudah dilakukand Kabupaten Jayapura.

Kepala Dinas Kominfo Sarmi, Sakarias Timbuat,SPd.MSi dalam kesempatan itu berharap bantun Kominfo Jayapura agar kedepan setidaknya aktifitas berbasis TIK disarmi dapat setara dengan kabupaten jayapura.

“Kami sangat mengharapkan dukungannya, terutama rumusan regulasi agar kedepan aktifitas berjalan secara baik tanpa intervensi pihak lain” ucap Sakarias. (SDR/PIUS)

KPK DORONG PEMDA TINDAK TEGAS ASN BERMASALAH

0

Bertempat di Sasana Karya di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) bersama para Sekretaris Daerah dan Inspektur serta admin MCP se – Provinsi Papua, Senin (20/5)

Koordinator dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK  Wilayah Provinsi Papua, Maruli Tua menegaskan agar setiap Pemerintah Daerah melalui Inspektorat menindak dengan tegas Aparatur Sipil Negara yang membangkang.

Para Sekda, Inspektur dan Admin MCP se Papua

Dia mengatakan, bahwa hingga sekarang masih terdapat sejumlah pejabat dibeberapa daerah yang tidak tertib dalam melaksanakan tugas. Bahkan menyalahgunakan kapasitasnya untuk kepentingan secara berlebihan.

“ada di Pemda tertentu melakukanbeli jabatan, bahkan ada juga yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu serta enggan dikembalikan” jelas maruli.

Bukan hanya itu menurutnya, tidak sedikit pemangku jabatan sudah diberhentikan secara tidak terhormat karena tersandung kasus korupsi.

Selain itu, ia kembali mengingatkan agar pemerintah daerah memperhatikan 8 (delapan) program Korsupgah KPK sebagai upaya pencegahan tidak pidana korupsi, antara lain penerapan e-planning dan e-budgeting.

Kemudian, penerapan sistem elektronik (IT) dalam proses perizinan, penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP),  Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan ULP Mandiri dalam proses pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah serta Manajemen Aset Daerah

“Sebagai upaya pencegahan misalnya pada saat musrenbang, kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi yang terintegrasi sehingga setiap usulan tidak ada intervensi,” kata Maruli.

dikesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menghimbau agar semua kabupaten/kota melakukan tugasnya secara bertanggungjawab sehingga tidak tersandung tindakan melawan hukum.

Bila pejabat publik melaksanakan tugas sesuai perannya, korupsi dapat dicegah,” ucap Klemen. (SDR/PIUS)

IKEMAL KOMITMEN MEMBANGUN SARMI

0

Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL) Sarmi, mengikrarkan komitmen bersama untuk mendukung pemerintah daerah sarmi melakukan pembangunan disegala bidang.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua II IKEMAL, Luis Palege, pada peringatan hari Patimura, Pahlawan Nasional maluku, Thomas Matulesi,dilapangan merdeka sarmi, Rabu, (15/5).

Dikatakan, sejak ikatan keluarga maluku dibentuk beberapa tahun silam hingga sekarang komitmen membangun sarmi telah diwujudnyatakan dalam berbagai aspek pembanhunan.

“Sejak tua – tua maluku menginjakkan kaki disini sampai saat ini, kami sudah banyak mendukung pemeritah daerah dan masyarakat melaksanakan pembangunan, berdasarkan profesi masing – masing, baik bidang Pendidikan, Ekonomi, Sosial Pemeritahan serta Infrastruktur. Itu semua telah terbukti” ungkap Luis.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyerahkan obor patimura yang sebelumnya secara estafet dibawah dari bonggo menuju lapangan merdeka sarmi kepada pemeritah daerah melalui Sekretaris Daerah, Dr Hendrik Waromi,S,Sos.MSi.

Hendrik Waromi saat menerima obor patimura seraya mengatakan, selamat kepada masyarakat maluku yang merayakan hari patimura ke 202, bertema, Dengan semangat Patimura bekerja sama membangun sarmi hebat yang mandiri dan bermartabat.

“Hari ini mengingatkan patimura – Patimura muda agar menyatukan langkah, kebersamaan dan solidaritas untuk melakukan segala aktifitas yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat serta pemerintah” ucap Hendrik. (PIUS)