Beranda blog

Bupati Sarmi, Karantina Wilayah Selama 10 Hari

0

Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM secara resmi menutup akses jalan keluar dan masuk diwilayahnya dalam upaya mencegah penularan penyebaran virus corona (COVID-19) diwilayah itu.

Satu-satunya jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura melalui Distrik Bonggo Timur Satuan Pemukiman (SP) 6.

Penutupan akses masuk tersebut berdasarkan keputusan bersama antara Bupati Sarmi dan  Forum Koordinasi Pimpian Daerah (FORKOPIMDA terkait penanganan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sarmi.

Penutupan ini akan dilakukan pada hari senin tanggal 6 sampai dengan 14 April Mendatang, sesuai dengan surat himbauan Bupati Sarmi Nomor 443/128/BUP/2020

Ini, kata Fonataba, juga menindaklanjuti keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanggulangan virus corona (Covid-19), sehingga gugus tugas kabupaten sarmi nantinya bisa lebih fokus menangani situasai yang terjadi di dalam sarmi saja.

“Tidak bisa dibayangkan bila misalnya ada masyarakat sarmi yang terdampak virus ini, sebab kita belum mempunyai fasilitas yang memadai, baik secara sarana prasarananya, maupun secara medis”, Katanya.

Oleh karena itu, ini adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan orang sarmi. Tegas bupati Fonataba.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa penutupan akses ini hanya berlaku kepada penduduk sarmi atau penduduk luar sarmi yang akan keluar atau masuk kedalam wilayah sarmi, tetapi untuk mereka yang membawa bahan logistik dan bahan bakar minyak (BBM), serta yang sifatnya mendesak seperti mengantar orang sakit dengan kendaraan ambulance, tetap diberikan akses, jelasnya.

Sementara itu ditempat yang berbeda Kepala Distrik Bonggo Timur Guendid Guendiri menegaskan untuk mengamankan kebijakan kepala daerah soal penutupan akses dan karantina wilayah.

“Karantina wilayah merupakan sesuatu yang harus kami buat untuk penyelamatan seluruh penduduk disarmi, kami yang bertugas di pintu masuk kabupaten akan memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini”, ujar Guendid.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Distrik Bonggo, Freddy Sawefkoy yang mengaku pihaknya selama ini rutin mengedukasikan kepada masyarakat bonggo tentang social distancing.

“Jalan poros jayapura sarmi diibaratkan seperti jalan tol, yang dapat membawa apa saja termasuk kemungkinan masuknya COVID-19, jadi status karantina wilayah merupakan salah satu bagian yang dapat memutuskan mata rantai dari penyebaran virus di kabupaten sarmi, dan keputusan ini sangat kami dukung, jelasnya Fredy.

Tampak dilapangan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sarmi, Kornelis Y. Luwunaung (Kepala BPBD), Sekretaris Gugus Tugas COVID-19, B. Wofumilena, Ketua Rapi Kabupaten Sarmi, Yohanis W. Palege, Kepala Distrik Bonggo Timur, Guendid Guendiri, Danramil Bonggo Kapten Inf. Ratno dan Kapolsek Bonggo IPTU Fransiskus Timborat. (SDR)

 

 

Hadapi Covid-19, Bupati Anjurkan Masyarakat Sarmi Mengadakan Doa dan Puasa

0

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, ketika mengikuti teleconference yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara live kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota indonesia bagian timur, tentang upaya penanggulangan covid-19, menganjurkan masyarakat berdoa dan puasa, agar terhidar dari wabah corona virus.

Orang nomor satu itu mengatakan, bahwa selaku umat yang beragama patut menghadapi wabah covid-19 dengan mata iman. Selain itu setiap pribadi harus koreksi diri pada kenyataan hidup sehari – hari. Jika ternyata ada kesalahan yang tidak berkenan dihadapan Tuhan, maka butuh pertobatan sungguh – sungguh serta komitmen untuk tidak mengulanginya dikemudian hari.

Saat Mendengarkan Arahan Dari Plt. Sekjen Kemendagri melalui Teleconfrence

Dengan berpedoman pada kitab suci Alkitab, pemimpin tertinggi daerah itu mengutip betapa bijaknya raja niniwe yang mengambil keputusan, turun dari singgasananya mengenakan kain kabung serta mengumumkan puasa bagi seluruh negeri seraya duduk diabu. Yang akhirnya melunakkan hati Tuhan untuk menarik malapetaka yang dirancangkan bagi bangsa tersebut.

“Seperti halnya raja dan bangsa niniwe, kita pun pasti lolos dari bencana virus corona, jika mengikrarkan doa dan puasa, pengakuan dosa seraya bertobat dengan sungguh – sungguh” ajak Bupati Fonataba, kantor BPBD, Jumat, (3/4).

Selain itu Ia mendorong gugus tugas penanggulangan covid-19 agar melakukan langkah – langkah preventif deteksi dini terhadap seluruh masyarakat didaerah ini.

“Selain doa dan puasa, kita terus mengikuti protokol pemerintah pusat dalam penanganan wabah ini. Setiap OPD harus lakukan refocusing berdasarkan petunjuk Kemendagri dan segera dikirim satu – dua hari kedepan.

Hal – hal yang merupakan kebijakan pusat perlu disesuaikan dengan kepentingan daerah, mana yang dibiayai pusat dan mana tanggungan daerah” ujarnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),Drs. Djefry Komaling.M.Pd. Dirinya menganjurkan agar pembiayaan penanggulangan covid-19 dipotong dari anggaran perjalanan dinas luar daerah seluruh OPD.

“Sesuai intruksi pemerintah pusat terkait larangan perjalanan dinas keluar daerah, berdasarkan pertimbangan tertentu, mungkin bisa dipotong untuk pembiayaan penanggulangan virus korona” ujar Djefry. (SDR/PIUS)

RAPI Sarmi Siap Jalankan Amanat MoU Bersama BPBD

0

Menindak lanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang telah diikrarkan oleh Badan penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Pusat pada beberapa waktu lalu di Jakarta, tentang bantuan frekuensi komunikasi, RAPI Wilayah 10 Kabupaten Sarmi siap bersinergi bersama BPBD Kabupaten Sarmi dalam menjalankan tugas.

“Intinya nota kesepakatan tersebut memberikan jaminan kerja sama antara RAPI dan BPBD untuk mengunakan batuan frekuensi komunikasi dalam mendukung akses informasi dan komunikasi penanggulangan bencana daerah” ungkap Ketua RAPI Wilayah 10 Kabupaten Sarmi, Yohanes Palege,S,Kom.

Menurut Ketua RAPI Sarmi yang juga sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pembinaan Masyarakat itu, bahwa seluruh kewenangan serta kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga merupakan bagian tugas yang diemban oleh pihaknya, baik bencana  alam maupun bencana non alam.

RAPI dan BPBD bersinergi dalam penanganan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor  dan lainya. Sedangkan bencana non alam antara lain kebakaran serta wabah penyakit, seperti yang terjadi sekarang” pungkas pria yang akrap disapa bung jhon, dikantornya, Jumat, (3/4).

Menyangkut upaya penanggulangan wabah covid-19 sebut Jhon, bahwa BPBD sebagai operator penanggujawab gugus tugas telah membangun komunikasi dengan Rapi serta lembaga teknis lainya, untuk menentukan langkah – langkah antisipatif, mulai dari proses pemeriksaan setiap pengunjung tujuan sarmi, pembatasan waktu melewati perbatasan pada pukul 21.00 malam hingga diperkecil lagi menjadi pukul 18.00 petang, semua transportasi dihentikan.

Meski demikian, itu tidak menjamin seseorang dipastikan negatif corona virus, dilihat dari begitu banyaknya manusia yang masuk ke sarmi setiap hari.

Sehingga pemerintah daerah perlu mengambil tindakan preventif untuk menutup semua akses transportasi selama 24 jam dalam jangka waktu dua minggu kedepan” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dengan adanya bantuan alat komunikasi berupa HT, didukung infrastruktur antena serta tower yang memadai mempermudah proses komunikasi sekaligus pemantauan secara langsung dilapangan. Dengan begitu proses penanganan bencana diharapkan dapat berjalan secara baik. (SDR/PIUS)

Pemda Wacanakan Tutup Arus Transportasi Masuk – Keluar Sarmi

0

Bupati Sarmi Drs E. Fonataba.MM, pada rapat evaluasi Gugusan Tugas Penanggulangan Covid-19, akhirnya menyetujui usulan penutupan semua akses transportasi baik masuk maupun keluar sarmi, selama dua minggu kedepan.

Keputusan tersebut terpaksa diambil dalam mengantisipasi kemungkinan masuknya oknum terinfeksi corona virus yang dikhawatirkan, membawa musibah bagi masyarakat sarmi.

“Saya akan tanda – tangani surat edaran perihal penutupan arus transportasi masuk maupun keluar sarmi, namun perlu alsan yang kuat, sehingga tidak menimbulkan  multi tafsir pihak lain, apa lagi pemerintah pusat. Meskipun dilakukan untuk mencegah penyebaran corona virus” uangkap Bupati Fonataba, di Kantor BPBD, Jumat, (3/4).

Menanggapi pernyataan itu, Juru Bicara  Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sarmi dr. Yohann .A.H. Tokoro, mengajukan beberapa alasan sebagai dasar dalam menguatkan upaya penutupan sarana trasportasi diantaranya, rumah sakit, alat pelindung, serta fasilitas medis sangat terbatas.

“Oleh karena itu, saat ini kita sedang mununggu surat edaran dari Bupati Sarmi tentang penutupan akses masuk dari jayapura ke sarmi maupun yang keluar dari sarmi ke jayapura, Kalau Suratnya sudah di tandatangani maka segera langsung akan ditindaklanjuti”, jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk menjaga sarmi tetap aman dari covid-19,  salah satunya harus menutup akses transportasi disesuaikan dengan edaran gubernur papua selama 14 hari kedepan. Dengan alasan bahwa sarana penunjang penanggulangan penularan virus corona sangat terbatas” jelas Yohann.

Kami dan gugus tugas penanggulangan covid-19 bekerja sama dengan koramil, polsek, distrik dan puskesmas, langsung mengadakan pemeriksaan secara ketat. Namun kekurangan alat mengakibatkan penumpukan kendaraan dan penumpang, yang tidak efektif, sebab itu, menurut kami sebaiknya sarana transportasi dihentikan sementara” sahut Tokoro.

Wacana tersebut diapresiasi Staf Ahli Bupati Bidang Politik Hukum dan Pembinaan Masyarakat, Merangkap Ketua RAPI Sarmi, Yohanes .W. Palege, S.Kom. Menurut dia, sebaiknya akses pergi dan pulang sarmi dihentikan, sehingga petugas kesehatan fokus kepada masyarakat.

“Selain Bahan Bakar Minyak (BBM), Sembako dan emergensi, semua akses transportasi harus ditutup selama dua minggu kedepan” ungkap Jhon Palege.

Corona virus lanjutnya, merupakan wabah  mematikan yang perlu disikapi secara bijak, apa lagi menyangkut keselamatan masyarakat didaerah ini. Dengan demikian, untuk meredam kepanikan masyarakat, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat, selain edukasi hidup sehat selaras dengan anjuran para medis, penutupan jalur transportasi juga sangat membantu.(SDR/PIUS)

Lawan Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanggunalan COVID-19 Jaga Ketat Perbatasan Sarmi-Jayapura.

0

Ketua Posko Siaga, Gugusan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Kornelis .Yan. Luwunaung,S,Ip.M.Si, mengatakan, semua orang yang hendak masuk ke wilayah sarmi wajib diperiksa suhu badannya untuk memastikan bebas dari virus corona.

“Untuk deteksi dini covid-19 di sarmi, kami telah bekerja sama dengan beberapa kepala Distrik, Koramil, Polsek dan Puskesmas di bonggo dalam membentuk posko pemeriksaan pada  perbatasan, tepatnya Puskesmas Towarim”, katanya.

Posko tersebut ditempatkan beberapa dokter, dengan alat pengukur suhu badan (Termometer) serta diawasi aparat distrik dan pihak keamanan” jelas Yan, di Kantor BPBD, Rabu (25/3).

Lebih lanjut kata ketua posko percepatan penanggulangan covid-19 yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa proses pemeriksaan akan diperketat dan fokus pada masing – masing penumpang disetiap kendaraan yang melintasi daerah perbatasan jayapura – sarmi.

Selain sarana termometer menurut Yan, pihaknya juga menyiapkan pakaian pengaman mengantisipasi kemungkinan terdeteksi adanya pengidap corona virus. Sedangkan perlengkapan khusus tim pemeriksa belum ada.

“Yah kita berusaha kerja maksimal dengan peralatan apa adanya, yang penting aksi percepatan dalam mengantisipasi, jangan sampai ada oknum dari luar membawa malapetaka bagi masyarakat sarmi”, jelas Yan.

Poskonya kemarin baru dibentuk dan proses pemeriksaan sementara berjalan. Oleh sebab itu, ia berpesan kepada seluruh masayarakat sarmi, agar menyampaikan informasi yang benar, jangan malah menakuti masyarakat dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Serta mencari informasi akurat dari pejabat berkompeten di daerah ini. (SDR/PIUS)

Masyarakat Keluhkan Keterbatasan Stok BBM di Sarmi

0

Masyarakat pemilik Kendaraan roda empat maupun roda dua disarmi keluhkan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama premium, yang dinilai sangat terbatas.

Kenyataan itu terungkap saat terjadi antrean panjang hanya untuk membeli BBM jenis bensin (premium) pada APMS milik PT Sarmi Indah Mandiri, Kampung Neidam, Rabu, (18/3).

Seperti pengakuan Otis Dawan, pemilik sepeda motor yang berprofesi sebagai pegawai honorer di kantor distrik pantai timur. Dia mengaku membutuhkan bahan bakar bensin sekitar empat liter setiap hari, pergi dan pulang kantor.

“Saya pikir semua aktifitas yang membutuhkan sarana transportasi, pasti memerlukan bahan bakar. Sedangkan kenyataan sekarang sepertinya sarmi selalu kekurangan stok BBM” pungkas Domingus.

Keluhan yang sama diutarakan Domingus Bers, seorang nelayan asal Kampung Sawar. Dia mengaku sering tidak melaut lantaran kekurangan bahan bakar minyak jenis bensin. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, terpaksa ia mendayung sampan secara manual, mengarungi lautan untuk memencing yang tentunya sangat melelahkan.

“Yah kalau ada bensin saya melaut mengunakan motor johnson, tapi kalau BBM tidak ada terpaksa mendayung saja, yang penting bisa makan ikan, selebihnya dapat dijual” jelas Dominggus.

Pengelola agen APMS, PT Sarmi Indah Mandiri, Muhammad Yusup Istofel, ketika dikonfirmasi terkait indikasi kelangkaan BBM mengatakan, bahwa persediaan stok Bahan Bakar Minyak oleh pertamina bagi daerah sarmi sangat cukup, bahkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sebenarnya persediaan BBM cukup, namun kapasitas media penampung yang masih minim, alias APMS hanya bisa muat 10.000.000 liter saja.

Sehingga kami siasati agar pegisian ulang stok dilakukan selang tiga hari, mengingat jarak jauh antara jayapura – sarmi. Itulah mengakibatkan minyak habis pada selang tiga hari tersebut, bukan kelangkaan BBM” jelas Yusuf.

Ketika ditanya soal peningkatan kapasitas volume dari APMS ke SPBU, kata Yusuf, Itu merupakan wewenang top manajer bersama pemerintah daerah sarmi yang perlu dikomunikasikan secara bersama untuk mendapat suatu kesepakatan.

“Urusan pengikatan volume BBM itu rananya pimpinan. Yang penting adalah masyarakat bersabar, sebab pasti akan dipenuhi kebutuhannya, walau persediaannya masih belum cukup. Harapan kita kedepan dapat berkembang lebih baik lagi” sahutnya. (SDR/PIUS)

Balai POM Temukan Barang Palsu pada Pedagang di Pasar Sentral Sarmi

0

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, saat melakukan pemeriksaan barang dagangan di pasar sentral mararena sarmi, menemukan sejumlah produk yang sudah kadaluarsa dan palsu.

Dari hasil pemerikaan tersebut ditemukan Produk yang masa berlakunya berakhir sampai dengan
tahun 2019, bahkan ada pula kemasan yang ternyata memalsukan nomor registrasi BPOM.

“Produk kadaluarsa kebanyakan kemasan kosmetik seperti, bedak dan lipstik. Selain itu produsen sengaja memalsukan registrasi untuk mengelabui konsumen” jelas Alex Noack, petugas balai POM di pasar sentral mararena Sarmi, Selasa (17/3).

Menurut Alex, Badan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh produk yang dijual di pasar, dalam rangka melakukan pembinaan. Dengan tujuan agar para pengecer mengambil barang jualan melalui distributor resmi.

“Pemeriksaan kali ini bersifat pembinaan, jadi ada toleransi, sebab itu dianjurkan supaya barang lama jangan dijual lagi, karena jika kedapatan maka, pasti digiring oleh pihak yang berwajib” tambahnya.

Untuk meningkatkan pemahaman para pedagang maupun personil lembaga teknis kata Alex, manajemen BPOM rencananya akan mengelar pelatihan menyangkut metode pemilihan dan pemasaran produk – produk berdasarkan aturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah,Julius Sigalingging. Dirinya menyebutkan bahwa alur masuknya barang dari luar sarmi sering susah dikontrol, jadinya banyak produk yang sudah tidak layak masih dijual.

“Kedepan kami akan lakukan pengawasan terhadap mobil – mobil box yang sering distribusi barang jualan ke pengecer, agar semua produk dijamin sehat serta layak dipasarkan” sebut Yulius.

Dirinya mengakui adanya temuan tersebut merupakan kesengajaan kontributor dan juga kelalaian dari pengecer. Sehingga masyarakat selaku konsumen pasti menjadi korban, terutama para wanita.

Kedepan akan ditertibkan, secara khusus produsen dan pengecer, agar hal ini tidak terulang lagi dikemudian hari” pungkas Yulius.(SDR/PIUS)

Bupati Sarmi: Sekolah Diliburkan Tetapi Proses Belajar Mengajar Tetap Ada

0

Sarmi, – Pemerintah Kabupaten Sarmi, telah memutuskan untuk meliburkan sekolah dari tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK di kabupaten sarmi selama dua pekan atau 14 hari kedepan.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Kerpres) Nomor 7 Tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran virus Corona yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran Bupati Sarmi bernomor 443.1/120/BUP/2020 mengenai pencegahan penyebaran virus Corona virus disease 2019 (COVID-19).

Meski demikian, Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba. MM menjelaskan libur yang dimaksud adalah hanya meliburkan aktivitas di sekolah saja, namun aktivitas belajar mengajar di rumah tetap berlangsung.

Aktivitas tersebut, ungkapnya bisa saja dilakukan secara online atau dalam bentuk pemberian tugas kepada pada murid.

Ini yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkhusus orang tua bahwa mereka diliburkan bukan tidak ada kegiatan, tapi tetap ada kegiatan belajar mengajar”, jelas Bupati Fonataba, Senin (16/3/2020)

Ia menambahkan langkah meliburkan sekolah di Sarmi tidak lain agar para anak-anak tidak banyak berkegiatan diluar rumah sementara waktu dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

“Kita punya harapan anak-anak tidak punya kegiatan lebih dulu diluar rumah untuk sementara waktu, sama seperti masyarakat untuk menunda bepergian dulu atau mengikuti acara yang sifatnya massal”, jelasnya.

Sementara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perkantoran tetap bekerja dan beropresional seperti biasa. Tetapi jangan lupa untuk melaksanakan prosedur operasional seperti yang ditetapkan pemerintah dalam kaitannya dengan pencegahan Covid 19,” tegas Fonataba.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi, Sergius Nita mengemukakan, dengan meliburkan anak sekolah pihaknya tetap akan melakukan upaya proses belajar mengajar kepada para anak sekolah.

Untuk proses belajarnya para siswa atau murid dibekali tugas-tugas dari sekolah”, katanya.

Sementara bagi siswa SMK yang sedang mengikuti UNBK tetap akan menyelesaikan dan setelah itu baru bisa diliburkan, dan bagi siswa yang akan mengikuti ujian sekolah (US) dan ujian nasional (UN) telah dibekali dengan kisi-kisi soal ujian oleh masing-masing sekolah, tambahnya.

Untuk libur sekolah yang dimaksud akan dimulai pada Selasa 18 Maret 1 April 2020 mendatang. (SDR)

John Palege: Pihak ke Tiga Harus Terdaftar Melalui SIKaP

0

Staf Ahli Bupati Bidang Politik Hukum dan Pembinaan Masyarakat, Yohanes Palege,S,Kom, mengatakan, bahwa proses pelelangan paket kegiatan OPD yang telah dimasukkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), bisa dilakukan pada bulan ini.

“Pelelangan sudah bisa dijalankan, namun harus diprioritaskan kapada kontraktor yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Diluar dari itu tidak diperbolehkan” tegas Pejabat yang akrap disapa bung Jhon itu, diaula BKPSDM, Senin, (16/3).

Disisi lain staf ahli yang juga Ketua Satgas Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebutkan, bahwa setiap pengadaan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diwajibkan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Jika tidak maka, menurutnya dapat ditangani langsung oleh pimpinan selaku Pengguna Anggaran (PA), sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

“Untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah, proses pengadaan, baik lelang terbuka yang besarannya diatas 3 milyard, lelang terbatas, 2,5 milyard dan penunjukan langsung 1 milyard kebawah, harus berdasarkan mekanisme.

Pejabat pelaksana pengadaan mesti searah, baik itu PA maupun PPK sehingga pengajuan dokumenpun selaras dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan” pungkas Palege.

Dalam menjawab persoalan sertifikasi pengadaan barang dan jasa lanjutnya; pihaknya mendatangkan para nara sumber dari jayapura untuk melakukan pelatihan sekaligus ujian bagi para pegawai di daerah ini.

Minggu ini akan digelar pelatihan materi selama tiga hari, selanjutnya pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada hari ke empat, jelasnya.

Hal itu terpaksa ditetapkan karena Pemda menghadapi keterbatasan anggaran, sementara soal kepemilikan sertifikasi sangat dibutuhkan saat ini. Dengan demikian diharapkan para pimpinan OPD dapat memfasilitasi dua orang staf untuk mengikuti hajatan dimaksud” sahut Jhon.(SDR/PIUS)

Hasil Seleksi CPNS Papua dan Papua Barat Akan di Umumkan Secara Serentak

0
Gambar Ilustrasi

Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sarmi, Mariana Manansal,SE, saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa proses pengumuman hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Khusus provinsi Papua dan papua barat akan diumumkan secara bersamaan, dan saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini, Kemenpan RB dan BKN” jelas Mariana.

Menyinggung molornya waktu pengumuman sahut Mariana, itu merupakan kewenangan pusat. Yang pasti Pemda sarmi sejauh ini telah bekerja maksimal sesuai aturan, serta tidak terjadi masalah, baik pemberkasan, proses seleksi hingga penyerahan hasil tes ke pemerintah pusat.

Yang jelas, sarmi tidak ada masalah. Kemungkinan terjadi kesalahan teknis dibeberapa kabupaten di papua, namun merupakan kewenangan daerah untuk minta petunjuk kebijakan pusat” katanya.

Oleh sebab itu dirinya minta kepada para pencari kerja yang telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah ini untuk bersabar sambil menanti keputusan hasil kelulusan dari kuota 336 jabatan oleh pemerintah pusat.

Ketika ditanya pembukaan pendaftaran formasi CPNS Tahun 2019, dia mengaku tidak tahu pasti mengingat masih menunggu pengumuman hasil tes 2018. Walau demikian ditambahkannya, bahwa kuota formasi tahun 2019 akan digabung pada formasi seleksi anggaran tahun 2020 ini.

“Tes CPNS tahun 2019 digabung dengan tahun 2020 yang rencananya dibuka pada tahun ini. Hal tersebut pastinya membuka peluang bagi setiap pencari kerja untuk mendaftarkan diri, jika ada intruksi dari pemerintah pusat” pungkas Mariana.(SDR/PIUS)