APBD-P KABUPATEN SARMI SESUAI JADWAL, AKHIRNYA DITETAPKAN

0
131

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi membahas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sarmi tahun 2018 akhirnya ditetapkan pada Minggu dinihari, pkl. 00.49 wit.

Pembukaan paripurna yang dimulai Rabu, 26 September 2018 melalui mekanisme penyampaian nota pengantar keuangan Bupati Sarmi yang ditanggapi lewat pemandangan umum fraksi dan komisi, uji petik jaring aspirasi masyatakat, hering eksekutif legislatif diakhiri tanggapan kesimpulan 4 fraksi sebelum ditetapkan.

Fraksi partai Gerinda melalui juru bicaranya, Abdi Toihuka, ST menyampaikan beberapa catatan penting dan menyatakan pendapat politik partai setuju raperda ditetapkan menjadi perda dan diundangkan dalam lembaran daerah setelah ditandatangani kepala daerah kabupaten sarmi dan penjabarannya dengan peraturan Bupati dapat diundangkan di berita daerah.

Hal yang senada juga disampaikan fraksi partai Golkar melalui Arius Bahi, SE, SH, M. Si.

Persetujuan politik mendukung penetapan raperda menjadi perda juga disampaikan oleh Albert Niniwen, S. Th., fraksi Sarmi hebat dan Jhon F Bairam fraksi Sarmi bersatu.

APBD-P yang ditetapkan :
pendapatan sebesar
Rp. 1.111.732.378.954 mengalami peningkatan sebesar 1,17 %. Atau pendapatan sebesar 12.903.044.704 dari APBD sebelum perubahan sebesar
Rp. 1.098.829.333.890

Sedangkan belanja daerah sebesar 1.181.980.450.842,60 dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 1.094.578.363.890.

Surplus defisit pada APBD-P sebesar
Rp.70.248.071.888 terakomodir dalam pembiayaan daerah yang terdiri dari
Penerimaan :
Rp. 80.248.701.888
Pengeluaran :
Rp. 10.000.000.000

Peningkatan pada pendapatan daerah bukan dari Penerimaan Asli Daerah (pad) yang sampai APBD-P ditetapkan belum mencapai jumlah yang diharapkan. Perolehan pendapatan dari pendapatan lain lain yang sah sebesar
Rp. 12.903.044.704

Belanja yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar
Rp.1.181.980.450.842
terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja langsung :
a. Belanja pegawai
Rp. 204.429.845.088
b. Belanja hibah
Rp. 23.800.600.000
c. Belanja Bansos
Rp. 54.307.614.885
d. Belanja Bantuan keuangan
Rp. 160.221.024.300
e. Belanja tidak terduga
Rp. 1.500.000.000

Belanja langsung :
a. Belanja pegawai
Rp. 115.036.141.916
b. Barang dan jasa
Rp. 374.840.704.315
c. Belanja modal
Rp. 247.844.520.337

Sementara itu, legislatif memberikan apresiasi kepada eksekutif karena struktur anggaran apbd dan APBD-P berpihak kepada rakyat karena belanja publik masih jauh lebih besar dari belanja aparatur.

Sidang hingga dinihari dipimpim Wakil Ketua 1, Robi Pampang ST, wakil ketua 2, Enos Dimomonmau, A. Ma. Pd juga dihadiri Dandim 1712 Sarmi, Wakapolres Sarmi, Sekretaris Daerah, para asisten, sejumlah kepala OPD, pimpinan parpol, dan tokoh masyarakat yang ditutup dengan doa oleh ibu pendeta Somalinggi.

(Ditulis oleh : B. Wafumilena)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here