Pemda Sarmi Melakukan MoU dengan Kejari Jayapura

0
278

Pemerintah Kabupaten Sarmi melakukan penandatangan Memorendun of Understanding (MOU) dengan Kejaksaan Negeri Jayapuran tentang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,(Selasa 25/9)

Kegiatan yang berlangsung diaula Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu, dihadiri oleh Kapolres Sarmi AKBP Paulus, I. Saukoli, Dandim 1712 yang diwakili oleh Pasi Intel Kapten Infantri Yusak Arobaya, Kepala OPD dilingkup Pemda Sarmi, Kepala Distrik , Kepala Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM,  mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Jayapura beserta jajarannya atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

“Penandatanganan ini dilakukan guna menciptakan sinergitas dan saling membantu serta menguatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yakni mendorong tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan,” ujar Bupati Fonataba

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Jayapuran M. Teguh Basuki menejelaskan bahwa maksud dan tujuan dilakukannya MOU tersebut adalah untuk melakukan kerjasama dalam bentuk hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lainnya dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah bidang perdata dan tata usaha negara terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Menurut Teguh, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum yang sifatnya  mengatur ketertiban umum ada hukum yang mengatur tentang hak-hak perorangan

Lebih lanjut dikatakan bahwa ciri-ciri hukum pidana adalah kepentingan umum yang terganggu, tanpa harus ada laporan, tanpa harus ada tuntutan, Negara akan hadir disana.

sebagai contoh, kalau di Papua secara umum kita kenal dengan palang memalang, ini merupakan salah satu tindakan yang mengganggu kepentingan umum, dan apabila itu terjadi maka akan dikenakan tindak pidana, sebab semuanya itu bagian dari aturan undang –undang dan ini proses untuk ketertiban umum ujar Kejari Teguh.

oleh karena itu, saya  berharap di Sarmi jangan sampai terjadi palang memalang, sebab sudah ada aturan yang menangani hal itu, bila memang ada permasalahan baiknya kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar, sebab kalo ada pemalangan maka semua aktivitas pasti akan terganggu, tetapi sebaliknya, sudah pasti akan terjadi peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. (SDR)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here