50 ASN Ikut Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui AKD

0
43

Sebanyak 50 Aparatur  Sipil Negara dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)dan Distrik, dilingkungan pemerintah sarmi, mengikuti program peningkatan kapasitas Aparatur melalui Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Kegiatan bernuansa upaya peningkatan kinerja pegawai tersebut digelar berkat kerja sama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Sarmi dengan BKPSDM Provinsi Papua

Bupati Sarmi Drs Eduard Fonataba.MM, ketika membuka hajatan mengatakan, bahwa Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pegawai pemerintah saat ini sangatlah penting. Menurutnya, berdasarkan analisis kebutuhan Diklat menjadi ukuran bagi setiap ASN untuk kemudian dapat ditempatkan sesuai kemampuannya pada jabatan tertentu, dengan demikian kinerja tentu tidak diragukan lagi

“Peningkatan kapasitas aparatur melalui AKD, selain menambah khasanah ilmu pengetahuan, juga melatih kepribadian pegawai dalam bermoral yang baik, menghargai tugas dan tanggungjawab, jujur, bijaksana dan berintegritas”

Seorang abdi negara dituntut profesional dalam bekerja, harus menjadi suri teladan, membimbing bawahan dengan hati, mempersatukan berbagai komponen lembaga tanpa membeda – bedakan. Oleh sebab itu program ini mesti diikuti dengan baik ” ujar Fonataba, di Aula BKPSDM, Kamis, (19/11)

Kata Bupati, ada tiga penyelengara negara yaitu Pemerintah, TNI dan POLRI. Komponen penyelengara ini berhubungan erat, saling mendukung serta menopang demi kemajuan negara disegala aspek. Sehingga setiap aparat dituntut memiliki kompetensi dalam mengemban tugas masing – masing. Bahkan  Eduard tegas melarang Aparatur Sipil Negara di dearah ini agar tidak terlibat politik praktis.

Sementara itu, Drs Agus Sumarsono.Mj, berkapasitas sebagai Widyasuara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua, selaku nara sumber menyebutkan, bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur, pihaknya memberikan materi pembelajaran selama 2 hari.

“Dari 50 peserta, semua adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian masing – masing OPD, ditambah pemerintah distrik. Sedangkan menyangkut materi, berhubungan dengan bagaimana peningkatan kapasitas aparatur berdasarkan proses analisis kebutuhan yang kemudian ditempa melalui Diklat” imbuh Sumarsono.

Seorang pegawai yang telah mengikuti tahapan analisis kebutuhan Diklat, bisa dipastikan memiliki kompetensi, baik dari sisi ilmu pengetahuan, moral, kepribadian baik, sehingga bekerja sukses dan tepat sasaran.

Dirinya mengajak peserta sabar serta tidak merasa jenuh ketika menerima materi. Dengan tujuan agar kemungkinan terdapat kekurangan dalam aktifitas selama ini, bisa dibenahi setelah kegiatan sesuai prosedur yang berlaku. SDR/PIUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here