Pemkab Sarmi Papua

Diawal kepemimpinannya sebagai Bupati Kabupaten Sarmi periode 2011-2016, Drs. Mesak Manibor, MMT dituntut langsung berkerja ekstra untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Sarmi. Salah satunya adalah merampungkan Sidang Anggaran Daerah yang molor karena masa kampanye dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu, Mengaudit keuangan daerah serta menelusiri sejumlah rekening yang tidak jelas alias rekening siluman.

“Sidang Anggaran terlambat karena saat masa-masa sidang kita sibuk dengan kegiatan kampanye sampai Pemiulkada Kabupaten Sarmi. Sehingga kita tidak sempat melaksanakan sidang-sidang itu,” kata Bupati Sarmi, Drs. Mesak Manibor. MMT

Dikatakannya, rencana sidang anggaran Kabupaten Sarmi akan segera digelar dalam waktu dekat ini begitu juga dengan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) perubahan dan APBD 2012 akan disesuaikan dengan visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah Daerah. “Jadi Sidang Anggaran baru akan kita laksanakan pada bulan-bulan ini, kita dituntut kerja ekstra untuk menyelesaikan tahapan-tahapan sidang itu bersama APBD perubahan maupun APBD 2012 dan tentu kita akan sesuaikan dengan visi-misi RPJP dan RPJM Daerah untuk diselesaikan,” ujar Mesak Manibor.

Selain akan melakukan Sidang Anggran, Bupati Sarmi, Mesak Manibor menjelaskan, jika pihanya juga akan melakukan audit keuangan terhadap semua prosesi keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi maupun dari sumber pendapatan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Otsus, dan APBD Provinsi. Menurutnya, alasan dilakukannya audit keuangan karena dari data yang diperoleh masih ada beberapa proyek yang belum dibayarkan, meski sudah terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DAP).

“Jadi kita akan audit semua itu sehingga kita bisa melihat seberapa besar posisi keungan kita dan hal-hal lain. Kenapa kita sampai melakukan audit karena setelah kita lihat ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak terbayarkan walaupun itu terdaftar dalam DPA, tapi tidak dibayar. Uangnya kemana. Dan kenapa di Sarmi uang selalu habis dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama,” tandasnya.

Dikatakan Bupati Sarmi, tim audit yang akan dibentuk nantinya akan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap potensial dan punya kemampuan khusus, Panitia Anggaran yang juga punya kemampuan khusus, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK Provinsi serta auditor independet atau swasta.

“Kita akan membentuk tim yang terdiri dari PNS yang potensial dan punya kemampuan, Panitai Anggaran, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, BPK dan BPKP serta auditor independent untuk melihat kesalahan itu ada dimana. Namun hingga saat ini kita tidak bisa mengatakan siap yang salah, tidak ada yang salah. Namun kita akan mencoba memeriksa dulu kenapa hal-hal ini bisa terjadi. Untuk pembentukan tim audit akan kita lakukan dalam waktu dekat ini sehingga para kontraktor juga cepat dibayar karena sampai ini mereka mengeluh,” tandasnya.

Mesak Manibor menambahkan, sejak 1 Desember 2011 lalu sebagai Bupati, dirinya sudah menegasakan tidak lagi melayani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai proses pemerikasaan keuangan selesai. “Sejak 1 Desember 2011 lalu, saya tegas untuk tidak melayani SP2D sampai proses pemeriksaan keuangan selesai dulu. Kita berharap proses audit ini bisa selesai dalam satu atau dua bulan kedepan karena kita harus membayar tunggakan yang masih ada,” ucapnya.

Selain hal diatas Mesak Manibor mengungkapkan, hal lain yang akan dilakukan pihaknya adalah menyelidiki dan mencari tahu dimana keberadaan pos-pos siluman karena banyaknya rekening-rekening yang tidak jelas. Dituturkannya, selama ini para kontraktor terus mengeluh dan demo karena hingga kini mereka belum juga dibayar, padahal mereka masuk dalam DIPA.

“Kita akan coba mencari dimana pos-pos siluman karena banyak rekening yang memang tidak jelas. Kenapa kontraktor mengeluh padahal hal mereka ada dalam DIPA namun tidak bisa dibayar. Masalahnya ada dimana? Ini yang akan kita cari tahu. Namun ada indikasi adanya rekening-rekening siluman dan ini akan coba kita telusuri sehingga para kontraktor juga cepat dibayar,” ujarnya.

Selain itu ada pekerjaan yang dikerjakan tahun 2011 lalu terbawa ke tahun 2012. Sehingga harus diprogram ulang agar muncul dalam luncuran. Karena jika tidak demikian, maka pekerjaan tersebut tidak bisa terbayarkan. “Jadi kita akan programkan sehingga muncul dalam 2012 untuk bisa dibayarkan, namun dalam bentuk luncurannya. Itu istilah keunganan. Saya kira banyak yang akan kita benahi termasuk kinerja para pegawai, loyalitas, dedikasi itu juga akan kita lihat. Semua orang kita akan tetap berdayakan, hanya saja dengan pola-pola yang baru,” tegas Drs. Mesak Manibor, M.MT